Berbenah Problem Klasik Penyaluran Pupuk

Pengawasan yang menyeluruh hingga level terbawah dapat menekan potensi kebocoran penyaluran pupuk bersubsidi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Caung (55) membersihkan gulma di sekitar rumpun padi yang berumur 30 hari di sawah garapannya di kawasan Cisauk, Tangerang, Banten, Rabu (21/7/2021). Caung mengeluhkan susahnya mencari pupuk urea bersubsidi pada awal musim tanam seperti saat ini.

Penyaluran pupuk bersubsidi kerap kali terkendala ketersediaan di samping terbatasnya alokasi per tahun bagi para petani. Oleh karena itu, perlu dihitung secara riil kebutuhan di daerah disertai dengan sistem pelaporan atau feedback sehingga penyalurannya optimal. Pada akhirnya, pemenuhan kebutuhan pupuk dalam negeri lebih baik ketimbang ketergantungan impor pangan.

Kelangkaan pupuk bersubsidi saat musim tanam berulang kali terjadi di berbagai daerah sentra pertanian menjadi problem pelik dan klasik di Indonesia. Padahal, pupuk menjadi elemen krusial dalam upaya menggenjot peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain, pemerintah memiliki agenda besar kedaulatan pangan, misalnya dengan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat.

Pengamat ekonomi pertanian dari Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas, Padang, Muhammad Makky, saat dihubungi, Kamis (28/12/2023) mengatakan, pengawasan saja tak cukup dalam penyaluran pupuk subsidi. Namun, bagaimana pengawasannya konsisten dan menyeluruh, juga perlu insentif dan hukuman (punishment) bagi yang menjalankannya dengan baik atau sebaliknya.

Hal tersebut, kata Makky, dapat dievaluasi lewat feedback atau umpan balik dari para penerima. ”Misalnya dengan sistem pelaporan jika memang sudah terlaksana dengan baik. Dengan itu, akan terlihat titik-titik di mana yang benar-benar menerima dan tidak. Ini bisa menjadi strategi. Pemerintah bisa membuka akses komunikasi,” ujar Makky.

Baca juga: Kementan : Alokasi Pupuk Bersubsidi 2024 di Bawah Kebutuhan

Pengawasan yang menyeluruh hingga level terbawah dapat menekan potensi kebocoran. Dengan demikian, secara bertahap, diharapkan masalah-masalah yang ada di lapangan teratasi dan tak ada lagi kelangkaan saat musim tanam tiba.

Makky menuturkan, petani sejatinya produsen pangan Indonesia. Apabila tidak difasilitasi, misalnya ada keterbatasan alokasi dibandingkan kebutuhan pupuk, bisa mencelakakan Indonesia di masa mendatang. Kebijakan impor pangan untuk 1-3 kali pembelian bisa jadi dirasa murah. Namun, saat sudah terjadi ketergantungan, negara pemasok dapat memainkan harga.

”Walaupun ini aktivitas strategis pemerintahan, aspek ekonomis harus jadi pertimbangan. Mungkin saat awal mengimpor pangan dinilai lebih murah ketimbang menyediakan alokasi pupuk sesuai dengan kebutuhan. Namun, kelak bisa lebih tinggi biaya impor dibandingkan misalnya dengan peningkatan produksi, salah satunya dengan mengoptimalkan pasokan pupuk,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Pupuk Subsidi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Yanti Erma, dalam diskusi tentang transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu (6/12/2023), mengatakan, dana subsidi pupuk pada 2024 dianggarkan Rp 26,68 triliun dengan alokasi sebesar 4,8 juta ton. Padahal, kebutuhan pupuk urea dan NPK bersubsidi 10,7 juta ton.

”Artinya, kalau merujuk pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), pupuk bersubsidi yang bakal diterima petani tidak sampai separuhnya,” ujarnya. Ia kemudian diminta oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menghimpun kembali data RDKK 2024 untuk mengetahui kebutuhan riil petani. RDKK masih memerlukan penyelarasan kembali (Kompas.id, 6/12/2023).

Per 5 Desember 2023, Kementan telah menutup pengajuan RDKK meskipun hampir semua provinsi mengajukan perpanjangan masa pengusulan. RDKK itu masih perlu penyelarasan kembali dan harus mendapatkan surat keputusan kepala daerah kabupaten/kota per akhir Desember 2023. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun depan akan dimulai per Januari.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Aktivitas pengarungan pupuk urea di salah satu gudang PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur, Senin (12/6/2023). Hingga saat ini PKT memiliki 13 pabrik diantaranya 5 pabrik amonia berkapasitas 2,74 juta ton per tahun, 5 pabrik urea berkapasitas 3,43 juta ton per tahun, dan 3 pabrik NPK berkapasitas 300.000 ton per tahun.

Iklan

Siap dipenuhi

Senior Project Manager Advoasi Pupuk PT Pupuk Indonesia (Persero), holding BUMN pupuk, Yana Nurahmad Haerudin, dalam diskusi tentang perbaikan distribusi pupuk, yang digelar Nagara Institute dan disiarkan secara daring, Rabu (20/12/2023), mengatakan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menjamin subsidi pupuk akan ditambah.

”Karena suplai pupuknya ada. Kalau kebutuhan pupuk subsidi kita 8-9 juta ton per tahun, masih ada selisih. (Sebab) produksi kami 14,6 juta ton (per tahun). Selama lima tahun terakhir Pupuk Indonesia bisa memenuhi keutuhan pupuk subsidi nasional. Jadi, kalau diberi tantangan, kami bisa memenuhi kebutuhan pupuk subsidi (nasional),” kata Yana.

Adapun PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) menjaga produktivitas dan memastikan keamanan distribusi pupuk, terutama pupuk subsidi agar disalurkan dan diterima oleh petani secara tepat sasaran. Per November 2023, PKT telah menyalurkan 757.480 ton pupuk bersubsidi, meliputi 670.455 ton urea bersubsidi, 54.014 ton NPK Phonska, dan 33.0111 ton NPK Formula khusus subsidi.

Memasuki masa musim tanam baru, pada Desember 2023, Direktur Utama PKT Budi Wahju Soesilo memastikan wilayah-wilayah yang menjadi tanggung jawab PKT menerima pasokan. ”Pupuk adalah salah satu faktor penting keberhasilan pertanian. Kami berkomitmen dalam mendukung pertanian berkelanjutan dan menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Budi.

Baca juga: PT Pupuk Kaltim Gencarkan Ekspansi dan Diversifikasi Produk

PKT juga memastikan proses produksi yang ketat telah menggaransi pupuk yang disalurkan ialah pupuk berkualitas dengan standar nasional. Namun, langkah pengamanan distribusi pupuk subsidi perlu diperkuat melalui sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, seperti distributor, kepolisian, hingga pemerintah daerah setempat.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, pada Kamis, 23 November 2023.

Efisiensi dan efektivitas

Seiring dengan itu, PKT meningkatkan kinerjanya. Pada pada acara tutup tahun produksi 2023 di Bontang, Kaltim, Rabu (27/12/2023), Budi menuturkan, prognosis realisasi kinerja produksi hingga 31 Desember 2023 yakni amonia 2,73 juta ton, urea 3,28 juta ton, dan NPK 156.000 ton. Menurut dia, capaian itu positif sekaligus langkah menuju target sebagai produsen urea terbesar di Asia Pasifik.

”(PKT) tetap mengutamakan kelestarian lingkungan dalam proses bisnisnya. Produktivitas dan sustainabilitas akan menjadi fokus kita bersama. Langkah-langkah telah dilakukan untuk mengoptimalkan proses bisnis, pelestarian lingkungan, dan hilirisasi, guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas kerja," ujar Budi.

Ia menambahkan, memasuki pengujung 2023, pihaknya akan mengoptimalkan kinerja perusahaan di segala bidang. Sejumlah pengembangan besar perusahaan akan segera dimulai dan diharapkan tak hanya baik bagi perusahaan, tetapi juga masyarakat.

Adapun PKT tengah memanfaatkan momentum peningkatan laba dengan menggencarkan ekspansi dan diversifikasi produk. Dalam waktu dekat, pabrik amonium nitrat PKT di Bontang akan diresmikan. Peletakan batu pertama Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, juga telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada November 2023.

Diversifikasi usaha di sektor hilirisasi petrokimia dan energi terbarukan terus diupayakan oleh PKT. Sekretaris Perusahaan PKT Teguh Ismartono mengatakan, pabrik amonium nitrat, di bawah PT Kaltim Amonium Nitrat—anak perusahaan PKT—memiliki kapasitas 75.000 ton per tahun di Kawasan Industri Kaltim Industrial Estate (KIE), Bontang (Kompas, 30/11/2023).

Di samping itu, PKT sedang membangun pabrik soda ash di Bontang dengan kapasitas 300.000 ton per tahun. Pabrik ini ditargetkan rampung pada tahun 2026. Soda ash merupakan komponen bahan baku yang dibutuhkan sejumlah industri untuk membuat produk, seperti kaca, keramik, tekstil, kertas, dan aki.