Pengusaha Ingatkan Pemilu Krusial untuk Raih Indonesia Maju 2045

Kalangan pengusaha menilai, Pemilu 2024 jadi momen krusial bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju pada 2045. Pemimpin yang tepat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

KOMPAS/BENEDIKTUS KRISNA YOGATAMA

Jumpa pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (7/12/2023). Hadir dalam kesempatan itu (kiri ke kanan) Wakil Ketua Kadin Bidang Agraria, Tata Ruang, dan Kawasan Industri Sanny Iskandar; Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani; Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi; dan penanggung jawab buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045, Eka Sastra.

JAKARTA, KOMPAS — Kalangan pengusaha menilai, Pemilu 2024 jadi momen krusial bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara maju pada 2045 atau usia 100 tahun kemerdekaan. Dengan waktu yang semakin terbatas, Indonesia perlu kepemimpinan yang tepat untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih besar lagi.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, Pemilu 2024 jadi momen krusial untuk mewujudkan Impian Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Untuk mewujudkan posisi Indonesia sebagai negara maju, pertumbuhan ekonomi perlu mencapai 6-7 persen per tahun. Sementara saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun terakhir rata-rata hanya 4-5 persen. Padahal, waktu yang dimiliki Indonesia semakin sedikit untuk mencapai 2045.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Indonesia sebetulnya, lanjut Shinta, bisa memanfaatkan potensi bonus demografi untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Namun, kini porsi penduduk yang besar itu belum bisa dioptimalkan karena masalah sulitnya menyerap tenaga kerja.

Apalagi bonus demografi ini diperkirakan akan berakhir 10 tahun lagi. Lewat dari periode itu, apabila tidak dikelola dengan tepat, bonus demografi bisa malah berbalik menjadi beban perekonomian.

”Waktu kita semakin sedikit. Di sinilah pentingnya. Peran pemimpin yang tepat menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujar Shinta dalam keterangan pers Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Baca juga: Netral dalam Pilpres, Kadin Usung Politik Kesejahteraan

Ia menambahkan, tahun 2024 merupakan tahun politik dengan hasil pemilu yang memengaruhi para pelaku usaha dalam menggenjot ekspansi bisnis dan investasi di Indonesia. Menurut dia, dalam jangka pendek, pemilu dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi seiring kecenderungan meningkatnya konsumsi masyarakat.

Adapun dalam jangka panjang, dunia usaha mencermati dan berharap stabilitas politik untuk terlaksananya pemilu yang damai. Ini agar menciptakan kondusivitas dan kepastian iklim usaha.

Peta jalan

Untuk membantu mewujudkan Impian Indonesia menjadi negara maju pada 2045, Kadin telah merilis buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045. Penanggung jawab buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 yang juga Wakil Ketua Bidang Organisasi Kadin Eka Sastra mengatakan, buku itu berisi bagaimana para pengusaha menatap Indonesia di 2045.

Pada 2045, pihaknya bermimpi Indonesia menjadi negara dengan produk domestik bruto terbesar ke-8 di dunia. Adapun keseimbangan kemampuan berbelanja masyarakat (purchasing power parity/PPP) pada 2045 ada di posisi keempat di dunia. Indonesia juga akan menembus kategori negara dengan pendapatan tinggi mulai 2038 dengan pendapatan per kapita per tahun mencapai lebih dari 14.600 dollar AS.

Indonesia memiliki potensi yang diperlukan, seperti kaya sumber daya alam (SDA), pasar domestik yang besar, dan tenaga kerja yang melimpah. Namun, di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada tantangan dan keterbatasan, antara lain produktivitas yang rendah, logistik yang belum terintegrasi dengan baik akibat infrastruktur yang belum terbangun, kesenjangan sosial, dan lain-lain.

Untuk mencapai hal itu, Kadin mengusulkan pengembangan empat pilar perekonomian. Pilar pertama adalah penguatan resiliensi atau daya tahan. Ini khususnya perlu dikembangkan di sektor farmasi dan pangan. Farmasi perlu diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan pangan perlu dikembangkan agar tercipta pangan berkelanjutan.

Pilar kedua penciptaan kesejahteraan masyarakat. Cara untuk mencapainya adalah meningkatkan daya ungkit ekonomi melalui hilirisasi tak hanya mineral, tetapi juga pangan dan perikanan. Selain itu, mengembangkan potensi pariwisata, perluasan inklusi keuangan, dan lain-lain.

Farmasi perlu diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan pangan perlu dikembangkan agar tercipta pangan berkelanjutan.

Adapun pilar ketiga adalah memastikan inklusivitas. Menurut dia, pembangunan yang ada harus inklusif dan bisa dinikmati semua pihak tanpa terkecuali. Berbagai indikator ketimpangan, seperti koefisien gini, harus diturunkan.

Lalu, pilar keempat adalah keberlanjutan. Pembangunan untuk mendorong perekonomian harus jangan sampai merusak lingkungan sehingga bisa berlanjut untuk generasi mendatang.

Buku Peta Jalan Indonesia Emas 2045 itu akan diberikan kepada para pasangan calon presiden-wakil presiden pada Pemilu 2024.

Baca juga: Visi Misi Capres dan Mimpi Indonesia Maju 2045

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN/KRIS

Presiden Joko Widodo mengingatkan perlunya keberlanjutan dan kepemimpinan kuat, cerdas, dan berani untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan dalam peluncuran Indonesia Emas 2045, rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 di Jakarta, Kamis (15/6/2023).

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan netralitas Kadin pada Pemilu 2024. Kendati Ketua Umum Kadin 2021-2026 Arsjad Rasjid telah mengumumkan diri menjadi bagian dari tim pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden, begitu juga mantan Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, juga menjadi bagian tim pemenangan salah satu paslon, Yukki menegaskan, Kadin tidak memihak mana pun.

”Secara aturan keanggotan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin, kami tidak boleh terlibat politik praktis. Sikap kami adalah bagaimana dunia usaha ini bisa berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Yukki.

Baca juga: Senyum Manis Calon Pemimpin, Wajah Kusut Para Pembuat Kausnya