Daya Saing Infrastruktur Meningkat, tetapi Masih Harus Kerja Keras

Daya saing infrastruktur Indonesia, menurut Presiden Jokowi, meningkat, tetapi belum melompat. Hal ini karena posisi Indonesia hanya meningkat dari peringkat 54 pada tahun 2014 menjadi 51 saat sekarang.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-78 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut daya saing infrastruktur Indonesia meningkat, tetapi belum melompat. Meskipun masif untuk ukuran Indonesia, pembangunan infrastruktur di Tanah Air juga masih jauh dibandingkan Republik Rakyat China dan Korea.

Indonesia berperingkat 54 pada indeks daya saing global yang dikeluarkan International Institute for Management Development (IMD Global Competitiveness Index) bidang infrastruktur tahun 2014. Posisi tersebut saat ini meningkat menjadi peringkat 51.

”Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras. Perubahannya kelihatan, tetapi sekali lagi, peningkatan Global Competitiveness Index kita masih di angka 51. Ya, naik dari 54 ke 51,” kata Presiden Joko Widodo pada acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Penggiat Infrastruktur dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-78 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Artinya meningkat meskipun juga belum melompat. Kita kerja keras dalam bidang infrastruktur, betul-betul kerja keras.

Baca juga: Saat Percepatan Infrastruktur Versus Paradoks Penurunan Kinerja Logistik

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-78 digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023).

Kenaikan tersebut, menurut Presiden Jokowi, karena Indonesia membangun sejumlah infrastruktur seperti 42 bendungan yang telah selesai. Demikian pula pembangunan irigasi untuk 1,2 juta hektar lahan, jalan tol sepanjang 2.143 kilometer, jalan nasional sepanjang 5.700 kilometer, rumah sejumlah 8,2 juta melalui Program Sejuta Rumah tiap tahun, hingga pos lintas batas negara (PLBN) di sejumlah daerah.

”Tetapi, kalau kita bandingkan dengan jalan tol yang ada di China, kita ini total berarti hampir 3.000 kurang dikit, 3.000 kilometer. Jalan tol di RRT berapa Pak Menteri? Ada yang tahu? 190.000 kilometer. Bendungan kita ini total hampir 300 bendungan, di Korea 20.000 bendungan, di RRT seingat saya 98.000 bendungan. Jadi masih jauh, masih perlu kerja keras,” kata Presiden Jokowi.

Baca juga: China Janji Inisiatif Sabuk dan Jalan Jadi ”Lebih Terbuka”

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Presiden Joko Widodo saat berpidato dan memberikan pengarahan pada acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-78 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12/2023). Kepala Negara menyebutkan, kehadiran infrastruktur dapat lebih mengefisienkan biaya logistik sehingga meningkatkan daya saing Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras dan kecepatan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun berbagai infrastruktur. Kepala Negara juga berpesan agar perencanaan pembangunan infrastruktur dapat lebih komprehensif. Saat membangun jalan, misalnya, sebaiknya pengerjaan juga mencakup drainase, trotoar, dan juga lanskap.

”Kementerian PUPR itu biasanya paling mendahului dalam pengerjaan realisasi anggaran. Januari itu pasti sudah mulai karena kontraknya sebelum (tahun lama berakhir). Itu yang saya lihat, dibanding dengan kementerian yang lain selalu mendahului. Itu yang bagus, Januari sudah langsung mulai. Itu yang sebetulnya sudah saya tekankan kepada kementerian yang lain untuk meniru PUPR,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Realisasi Anggaran Pemda Baru 64 Persen

Multifungsi infrastruktur pun disebut Presiden Jokowi pada awal sambutannya. Kepala Negara meyakini, kehadiran infrastruktur dapat lebih mengefisienkan biaya logistik sehingga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.

”Efisiensi biaya logistik ini sangat penting sehingga akan memengaruhi daya saing investasi negara kita. Enggak akan mungkin investor datang kalau infrastruktur kita jelek. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada airport. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada seaport. Mau ke sebuah pulau enggak bisa karena enggak ada jalan,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Para peserta acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan Para Penggiat Infrastruktur dalam Rangka Hari Bakti Pekerjaan Umum Ke-78 yang digelar di Istana Negara berbaris menuju tangga depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/12/2023). Mereka kemudian berfoto bersama Presiden Joko Widodo.

Pembangunan infrastruktur juga dapat menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru selain juga berfungsi untuk konektivitas sosial dan budaya. ”Infrastruktur itu juga mempersatukan. Karena ada airport, orang Aceh bisa langsung terbang ke Papua, dari Papua terbang ke Jawa, dari Jawa bisa terbang ke Kalimantan dan Sulawesi. Fungsinya, sekali lagi, juga mempersatukan,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Setahun Jelang 17 Agustus 2024, Pembangunan IKN Terus Dipacu

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam laporannya menuturkan, antara lain, dari 170 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditugaskan kepada Kementerian PUPR, sampai tahun 2023 sudah diselesaikan 99 PSN. Basuki pun melaporkan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

”Untuk pembangunan prasarana dasar Ibu Kota Nusantara, saat ini progres fisik jalan tol, bendungan, perkantoran pemerintah, sumbu kebangsaan, kantor dan istana presiden, serta perumahan dinas menteri telah mencapai 60 persen atau (tepatnya) 60,3 persen sehingga rencana peringatan (hari ulang tahun) Kemerdekaan Ke-79 RI pada 2024 nanti, insya Allah, akan dapat kita laksanakan di IKN,” ujar Basuki.