Layani 330 Rute Perintis, Damri Butuh Afirmasi Anggaran

Damri melayani 600-an rute. Setengahnya perintis. Butuh dana lebih besar untuk mendukung layanan transportasi di 3TP.

DOK PERUM DAMRI

Bus Damri mulai melayani warga Sarmi, Papua, sejak minggu terakhir bulan November 2018. Baru dua bus yang dioperasikan.

JAKARTA, KOMPAS — Perusahaan Umum Damri merasa kesulitan menjalankan layanan transportasi di daerah tertinggal, terluar, dan perbatasan atau 3TP. Persoalan seperti aspek geografis hingga daya beli masyarakat menjadi tantangannya.

Direktur Utama Perum Damri Setia N Milatia Moemin pada diskusi publik bertajuk ”Damri Melayani Tiada Henti” oleh Institut Studi Transportasi, Kamis (30/11/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya tak mengeluhkan sektor komersial yang telah dijalankannya selama ini.

Baca juga: Tak Hanya Murah, Pelayaran Perintis Kian Nyaman

Namun, pengoperasian bus-busnya di kawasan 3TP masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu fisik dan nonfisik.

Dari sisi fisik, kondisi alam dan medan tak seluruhnya mudah dilalui bus. Selain itu, infrastruktur belum seluruhnya terbangun di jalur-jalur Damri. Ketika jalan rusak, Damri pula yang harus membuat jalan darurat.

”Kalau enggak jalan, daerah itu terisolasi. Jadi, tantangannya luar biasa sehingga kami harus melakukan modifikasi, termasuk jembatan-jembatan kayu itu, ada tantangan tersendiri,” ujar Tia.

KOMPAS/FABIO COSTA

Manajer Divisi Regional Perum Damri Area Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara Ferdik Sakona menunjukkan foto bus perintis di Jayapura, Jumat (27/10/2023)

Saat air pasang pun, bus tetap harus melaju seperti biasa. Masalah-masalah di lapangan itu mendorong Perum Damri untuk memodifikasi bus agar dapat menyesuaikan dengan medan yang berat.

Perum Damri saat ini melayani lebih dari 600 rute. Sebanyak 330 rute di antaranya trayek perintis, sekitar 100 rute berada di Papua. Jalur-jalur itu dilewati 597 kendaraan di 32 provinsi.

Baca juga: Ketiadaan Industri Hambat Terminal Peti Kemas Jayapura

Dari sisi nonfisik, jumlah masyarakat yang menggunakan bus Damri masih tergolong sedikit. Hal ini sejalan dengan daya beli masyarakat di kawasan 3TP yang rendah. Artinya, permintaan pada kawasan itu masih tergolong rendah.

”Dari tarif pun, kami beri tarif Rp 5.000-Rp 10.000. Mereka kadang enggak bisa bayar juga. Kadang bayarnya pakai cabai, jagung, dan lain-lain. Kami terima karena mereka enggak punya uang,” kata Tia.

Tingkat keterisian bus dari distrik ke distrik pun rendah. Paling banyak, bus hanya mengangkut 70-100 orang per distrik. Angka itu sudah termasuk bayi dan warga lanjut usia.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto menjelaskan mengenai angkutan perintis dalam diskusi publik bertajuk Damri Melayani Tiada Henti oleh Institut Studi Transportasi di Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Hingga hari ini, Tia menambahkan, Perum Damri berhasil membukukan sekitar Rp 3 triliun transaksi. Pendapatannya kurang dari Rp 2 triliun dari seluruh transaksi. Modal dasarnya Rp 19 miliar yang didapat dari penyertaan modal negara (PMN).

PMN ini berbentuk bus, yakni aset yang terdepresiasi, sehingga nilainya menyusut seiring berjalannya waktu. Hal ini, ia menilai, tak membantu memperkuat struktur permodalan Damri. Alhasil, modal kerja yang minim itu mesti ditambal dari sisi komersial yang dibantu juga oleh pinjaman dari PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Baca juga: Damri dan Desain Upah dari Masa ke Masa

Pemerintah memberikan subsidi kepada Damri sebesar 70 persen untuk beroperasi di wilayah perintis. Namun, badan usaha milik negara (BUMN) itu masih dibebani target untung 30 persen dari penjualan karcis. Target ini terkadang tak tercapai.

Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto berpendapat, biaya operasi kendaraan (BOK) telah membantu menanggung keuntungan yang ditargetkan pada BUMN itu. ”Misalnya enggak ada penumpang pun, ada BOK yang sudah ditutupi dari biaya subsidi tadi,” ujar Suharto.

Pada rute perintis, menurut Suharto, trayek dapat dikomersialkan jika permintaan tinggi. Sikap aktif pemerintah daerah, sebagai pihak yang paling mengetahui kondisi di lapangan untuk mengusulkan bantuan, juga sangat diharapkan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Anak-anak mengikuti orangtuanya untuk berburu, meramu, dan mencari ikan kampung lama mereka dengan menggunakan bus antar jemput yang disediakan oleh perusahaan tambang.

Kepala Subdirektorat Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Amnu Fuadiy mengharapkan Damri dapat meyakinkan pemerintah agar mendapatkan bantuan dalam porsi lebih banyak. Bantuan yang dimaksud bisa berupa PMN, subsidi, penugasan, atau kewajiban pelayanan publik (PSO) yang diprioritaskan.

Ia merekomendasikan Damri melakukan branding yang menarik guna meyakinkan pemerintah. Damri dapat berkaca pada PT Kereta Api Indonesia yang melakukan reformasi besar-besaran sehingga berhasil mendongkrak pamor dan kualitasnya hingga sekarang. ”Kalau Damri ingin maju, mudah saja. Prinsip ATM, kan, amati, tiru, modifikasi,” kata Amnu.

Jangan karena kemudian tak ada bisnis besar yang diciptakan, tak ada transaksi politik, kemudian tak menarik.

Anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mengatakan, Damri perlu menjelaskan pentingnya memperoleh pendanaan yang lebih besar, sejauh apa esensinya, dan bagaimana dapat mengangkat kinerja perusahaan.

”Ibu (Tia) harus bisa meyakinkan politisi kalau minta. BUMN juga bisa meyakinkan Kemenkeu supaya dialokasikan. Jangan karena kemudian tak ada bisnis besar yang diciptakan, tak ada transaksi politik, kemudian tak menarik,” tuturnya.

KOMPAS/JULIUS POURWANTO

Sebuah bus melintas di jalanan Timor Timur, lima tahun setelah integrasi, Agustus 1981.

Tia berharap, Damri yang perlu mengikuti berbagai tender di daerah dapat diubah menjadi penugasan. Keputusan ini masuk dalam ranah kementerian.

”Kalau penugasan, kami lebih lega. Karena kalau tender itu, kan, ada biaya, ada mobilitas ke mana-mana sebab tendernya di daerah-daerah jadi agak kerepotan juga. Itulah yang (sekarang) berjalan sehingga kami jalani saja,” ujarnya.

Baca juga: Menyusuri Jalur Kereta Api Perintis

Beban Damri bertambah sejak bergabung dengan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta. Ia berharap, ada payung hukum yang kuat bagi Damri agar lebih leluasa menyusun rencana untuk memitigasi risiko yang terjadi.

”Jadi kami kalau ada perpres, part of mitigasi risiko supaya berkesinambungan akan berjalan terus,” kata Tia.

KOMPAS/WINARTO HERUSANSONO

Djoko Setijowarno

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno berpendapat, perlu ada peraturan presiden mengenai angkutan perintis darat. Dengan demikian, Kemenhub akan mengatur hal itu pula dalam pelaksanaan angkutan perintis.

”Kalau enggak ada (perpres) angkutan perintis, dia akan mbulet seperti ini. Ada perpres, ada payung hukumnya untuk memperkuat posisi angkutan perintis karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” kata Djoko.

Baca juga: Pemerintah Siap Berlakukan Pembatasan Operasional Kendaraan Jelang Natal dan Tahun Baru

Ia meyakini, negara memiliki biaya untuk mengalokasikan anggaran lebih besar kepada Damri. Namun, keberpihakannya yang dipertanyakan. ”Anggarannya ada, cuma keberpihakan saja (kepada siapa),” katanya.