Apindo Bakal Rilis Daftar Produk Terafiliasi Israel

Apindo akan merilis daftar produk yang terafiliasi Israel untuk meluruskan informasi yang terlanjur beredar di masyarakat.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Pengunjung berbelanja beras dalam kemasan di supermarket ritel di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Badan Pusat Statistik mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen secara tahunan, melemah dibandingkan dengan triwulan II-2023, yaitu 5,22 persen dan dibandingkan triwulan III-2022 yaitu 5,39 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo akan merilis daftar produk yang terafiliasi dengan Israel agar aksi simpati terhadap rakyat Palestina lewat gerakan memboikot produk Israel tepat sasaran. Sebab, aksi boikot secara masif tetapi sembrono bisa membuat pelaku usaha dan tenaga kerja lokal terkena imbas.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menyampaikan, pihaknya akan merilis daftar produk dengan perusahaan induk yang benar-benar terafiliasi dengan Israel, untuk meluruskan informasi yang terlanjur beredar di tengah masyarakat. Dari daftar tersebut akan terlihat asal produk, kepemilikan perusahaan, dan latar belakang perusahaan.

”Kami akan mengumpulkan data yang tepat agar masyarakat mengetahui setiap perusahaan yang selama ini diklaim atau dianggap produk Israel itu benar atau tidak,” kata Shinta saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Aksi boikot yang tidak tepat sasaran lebih banyak merugikan Tanah Air dan kontradiktif dengan tujuan memutus sokongan dana terhadap Israel.

Upaya Apindo dalam mendata ulang produk terafiliasi dengan Israel menyokong Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina. Dalam fatwa tersebut, MUI mengimbau atau merekomendasikan masyarakat Muslim untuk menghindari transaksi dan penggunaan produk pendukung Israel.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Pengunjung berbelanja di supermarket ritel di Jakarta, Rabu (8/11/2023). Konsumsi rumah tangga menjadi tumpuan utama pembentukan produk domestik bruto nasional ketika kinerja ekspor dan impor tidak dapat diandalkan akibat ekonomi dunia yang sedang melemah.

Fatwa MUI sejalan dengan fenomena gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi yang muncul sejak 2005. Gerakan ini tidak hanya mengarah pada produk barang atau jasa, tetapi juga ranah budaya dengan tujuan menekan Israel dari sisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Lantaran belum ada daftar resmi produk buatan Israel atau yang terafiliasi dengan negara ini, Shinta mengungkapkan, banyak produk buatan Indonesia yang turut terkena dampaknya. Bahkan, produk-produk ini tak ada kaitannya dengan Israel sehingga diperlukan daftar resmi untuk meluruskan informasi yang sudah telanjur beredar di tengah masyarakat.

Baca juga: Boikot Produk Israel: Antara Solidaritas Kemanusiaan dan Dampak Ekonomi Lokal

Shinta mencontohkan salah satu perusahaan yang selama ini menjadi korban salah sasaran dari aksi boikot adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever Indonesia telah terdaftar sebagai perusahaan di Indonesia sejak 1980. Bahkan, cikal bakal perusahaan ini, yakni NV Lever’s Zeepfabrieken, sudah beroperasi di Hindia Belanda sejak 1933.

Shinta memastikan Unilever Indonesia yang menyerap tenaga kerja dalam negeri dan melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai pasok produksi mereka tidak berafiliasi dengan Israel. Ia khawatir, aksi tersebut akan memberikan dampak yang besar terhadap Unilever, termasuk pada pengurangan tenaga kerja.

Kasihan dong produk bukan dari Israel juga kena boikot, (Shinta W Kamdani)

”Jadi kasihan konsumen yang tidak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau mendukung agresi Israel. Jadi kita mesti tahu sebelum boikot, ini produk dari mana. Kasihan dong produk bukan dari Israel juga kena boikot,” ujar Shinta.

Dalam kesempatan berbeda, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan (Hippindo) Budihardjo Iduansjah menyatakan, gerakan boikot produk secara tidak tepat sasaran dapat mengganggu perekonomian nasional, terutama jika aksi boikot dilakukan terhadap merek yang pabrik dan proses produksinya dilakukan di Indonesia.

Ia menilai salah satu dari sejumlah yang gencar mendapatkan aksi boikot tetapi tidak tepat sasaran adalah merek restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) di bawah naungan PT Fast Food Indonesia Tbk.

”Selain menyerap tenaga kerja lokal, bahan baku lokal yang diserap KFC Indonesia terbilang cukup besar, mulai dari daging ayam segar, beras, dan sayuran. ”Kalau (KFC) diboikot, berarti kita memboikot petani kita,” ujarnya.

Baca juga: Aksi Boikot Israel Mulai Memukul Ritel Domestik

Maka, ia menyarankan agar dalam melakukan aksi boikot, masyarakat perlu melihat terlebih dulu negara tempat produksi. Sebuah merek bisa saja berasal dari luar negeri tetapi bermitra dengan pengusaha dari dalam negeri dengan kepemilikan lokal yang lebih besar.

KOMPAS/ESTER LINCE NAPITUPULU

Siswa SD Negeri Bunaken, Sulawesi Utara, mendapatkan makanan bergizi lewat program smart center yang merupakan bagian dari program KFC untuk Negeri beberapa waktu lalu. Banyak anak sekolah yang tidak mendapat sarapan pagi bergizi saat hendak belajar di sekolah sehingga memengaruhi kemampuan belajar yang baik.

Budihardjo berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam melakukan gerakan boikot karena sektor ritel dan restoran baru kembali pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Jika aksi boikot terus dilakukan sehingga jumlah penjualan mengalami penurunan, tak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah pengurangan karyawan.

Menurut dia, aksi boikot yang tidak tepat sasaran lebih banyak merugikan Tanah Air. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan tujuan aksi boikot, yakni memutus pendapatan perusahaan sehingga berimbas pada terputusnya sokongan dana terhadap Israel.

”Jadi, tujuan boikot untuk merugikan negara lain tapi bisa-bisa malah negara sendiri yang menerima banyak ruginya,” kata Budihardjo.