Pemerintah Siap Berlakukan Pembatasan Operasional Kendaraan Jelang Natal dan Tahun Baru

ALIF ICHWAN

Sejumlah truk melintas di Jalan Tol TB Simatupang, Jakarta, Minggu (12/1/2020). Pada puncak Natal 22-23 Desember 2023, angkutan barang akan dibatasi, terutama di jalan tol.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana membatasi pergerakan angkutan barang pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Meski tak setiap hari, para pengusaha berharap aturan ini kembali dipertimbangkan dan ditinjau ulang.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi volume lalu lintas arus keluar Jakarta akan meningkat pada tujuh hari sebelum (H-7) Natal 2023 hingga tiga hari sesudah (H+3) Tahun Baru 2024. Tepatnya terjadi pada 18 Desember 2023 sampai 4 Januari 2024.

Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani mengatakan, diperkirakan 2.884.595 kendaraan akan keluar Jakarta melalui empat gerbang tol utama (Cikupa, Ciawi, Cikampek Utama, dan Kalihurip Utama). Mobilitas ini naik 14,2 persen dari kondisi normal, juga naik 1,8 persen dibanding tahun lalu.

Arah sebaliknya, 2.886.846 kendaraan masuk ke Jakarta. Serupa dengan kendaraan keluar, trennya meningkat 14,1 persen dari kondisi normal, sekaligus naik 1,47 persen terhadap tahun lalu.

”Hal ini yang dikelola di puncak Natal (22-23 Desember 2023), angkutan barang dibatasi, terutama di jalan tol,” ujar Ahmad dalam diskusi publik Kebijakan Pembatasan Angkutan Barang, Urgensi, dan Penerapannya di Institut Transportasi Logistik (ITL) Trisakti, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Ahmad Yani menjelaskan mengenai rencana pembatasan operasional angkutan darat di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Selain jalan tol, pengaturan lalu lintas jalan dan penyeberangan lebih fleksibel. Pada waktu-waktu tertentu, angkutan barang diizinkan jalan. Rencana skema kebijakan lain juga diterapkan, antara lain contra-flow yang berlangsung pada 22-24 Desember 2023, berlanjut pada 26-27 Desember 2023, 29-30 Desember 2023, serta 1-2 Januari 2024.

”Di sela-sela itu, pihak logistik ekspor-impor masih bisa melakukan (kegiatan) operasional,” kata Ahmad.

Pengaturan penyeberangan juga menjadi titik krusial lainnya sehingga akan berfokus pada titik keramaian, yakni Pelabuhan Merak (Banten), Pelabuhan Bakauheni (Lampung), Pelabuhan Ketapang (Jawa Timur), Pelabuhan Gilimanuk (Bali), serta Pelabuhan Jangkar (Jawa Timur).

Ahmad mengatakan, pembatasan operasional mobil berlaku bagi kendaraan dengan jumlah berat total 14.000 kilogram (kg), mobil barang tiga sumbu, kereta tempelan, dan kereta gandeng. Selain itu, larangan ini juga berlaku bagi mobil pengangkut hasil galian, hasil tambang, juga bahan bangunan.

Operasional angkutan darat

Direktur Angkutan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Rustandi menilai fungsi jalan tol yang seharusnya dapat dimanfaatkan seluruh pihak masih dilakukan berbeda.

”Sebenarnya fungsi membangun jalan tol, mobilitas untuk semua atau harus ada diskriminasi? Untuk hari ini ada diskriminasi. Untuk barang ekspor-impor, harapan kami harusnya terjadi seamless mobility,” katanya.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja melakukan bongkar muat air minum dalam kemasan (AMDK) galon di sebuah depo AMDK di kawasan Kalibata, Jakarta, Selasa (4/7/2023). Berkaca pada Lebaran 2023, sekitar 130 juta ADMK tak terdistribusi karena pembatasan angkutan.

Berkaca dari kondisi luar negeri, seperti negara-negara lain di Eropa yang tak hanya memanfaatkan angkutan jalan, tetapi juga kereta api dan angkutan sungai. Proses ini banyak didukung kawasan hinterland dan struktur industri yang baik, mulai dari infrastruktur hingga otoritas administrasi tunggal (single administration).

Pembatasan operasional, termasuk pembatasan jam operasional, pernah dicoba para pengusaha. Namun, hasilnya tak sesuai harapan.

”Jalanan ini bisa diprediksi, jadi truk-truk sampai di gerbang tol enggak boleh masuk. (Mereka) parkir di sepanjang gerbang tol, timbul kemacetan baru, masalah baru. Masuk enggak boleh, parkir diusir,” ujar Ketua Komite Perhubungan Darat Asosiasi Pengusaha Indonesia Ivan Kamadjaja.

Ketika metode one-way dicoba, hasilnya masih tak maksimal. Terakhir dicoba adalah ganjil-genap sesuai nomor polisi angkutan. Sejauh ini, metode ini paling memungkinkan dilakukan meski belum sempurna.

Ivan berharap angkutan barang tetap dapat beroperasi secara situasional. Selama jalanan tak macet, angkutan diperbolehkan berjalan.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Truk-truk antre untuk bongkar muat semen di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjelang Lebaran, Rabu (19/4/2023).

Hambatan lainnya, sosialisasi kepada para pengusaha biasanya dilakukan kurang dari sebulan. Hal ini menyulitkan mereka untuk mempersiapkan alur distribusi serta penyesuaian lainnya.

”Pembatasan ini sangat enggak sinkron dengan mata rantai, shipping, dan lain-lain. Karena (kapal) tak bisa menunggu (truk),”kata Ivan.

Biaya distribusi logistik

Menurut data ritase, seperti dikutip dari paparan Kementerian Perindustrian, biaya logistik Indonesia mencapai triliunan rupiah. Proporsinya mencapai 24 persen produk domestik bruto (PDB) 2021. Itu artinya, tiap Rp 100 barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia, Rp 24 merupakan biaya logistik yang harus ditanggung guna mempertemukan produk ke konsumen.

Biaya logistik Indonesia terbagi atas biaya transportasi (Rp 1.092 triliun), biaya pergudangan dan penyimpanan (Rp 546 triliun), serta biaya administrasi (Rp 182 triliun).

Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Setia Darta mengatakan, persentase biaya logistik terhadap PDB menunjukkan efisiensi distribusi barang/jasa. Apabila persentasenya makin tinggi, proses distribusi makin tak efisien.

KOMPAS/YOSEPHA DEBRINA R PUSPARISA

Rincian biaya logistik yang disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Setia Darta di Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Biaya logistik Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Malaysia menghabiskan 15 persen PDB untuk biaya logistiknya, diikuti Jepang (10 persen) serta Amerika Serikat (9 persen).

Berkaca dari Lebaran 2023, sekitar 130 juta produk air mineral dalam kemasan (AMDK) tak bisa terdistribusi pada konsumen. Hal ini disebabkan terjadi pembatasan di berbagai provinsi, seperti Jabodetabek, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Akibatnya, terjadi kelangkaan produk sehingga timbul penimbunan barang dan harga yang tak terkendali.

Dari sisi pengusaha, memulihkan pola distribusi AMDK kembali ke normal sebelum pembatasan diprediksi membutuhkan waktu hingga dua bulan. Industri lain juga memakan waktu serupa.

Oleh karena itu, beberapa alternatif optimalisasi transportasi perlu dilakukan. Kereta api logistik dapat dikembangkan. Namun, perlu upaya untuk mengajak pelaku usaha berpindah moda transportasi, seperti menambah jalur kereta api serta meningkatkan efisiensi bongkar muatnya. Selain itu, utilisasi gudang (warehouse)bisa diupayakan dengan mengurangi biaya overhead gudang yang dibebankan ke operasional utama bisnis guna mendongkrak efisiensi logistik. Tempat ini juga bisa difungsikan untuk memecah volume barang.