Adu Gagasan Ekonomi Digital Anies, Prabowo, dan Ganjar, Siapa Paling Disukai Pengusaha?

Ketiga pasangan capres dan cawapres menjanjikan masa depan dan ekosistem yang baik untuk ekonomi digital nasional. Manakah di antara janji-janji itu yang masuk ekspektasi dunia usaha?

KOMPAS/PRIYOMBODO

Suasana kerja di kantor perusahaan pembayaran elektronik Doku di Jakarta, beberapa waktu lalu. Ekosistem ekonomi digital Indonesia semakin matang seiring pesatnya pertumbuhan industri digital Tanah Air. Laporan e-Conomy SEA 2019 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menyatakan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi digital tercepat di Asia Tenggara dengan persentase 49 persen.

JAKARTA, KOMPAS — Pada hari pertama masa kampanye Pemilu 2024, Selasa (28/11/2023), ketiga perwakilan Tim Pemenangan Nasional calon presiden dan calon wakil presiden memaparkan gagasan kandidat mereka mengenai ekonomi digital di hadapan para pelaku usaha.

Gagasan tersebut disampaikan dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 yang digelar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta, Selasa. Selain dihadiri para anggota Apindo, turut hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi.

Baca Berita Seputar Pemilu 2024

Pahami informasi seputar pemilu 2024 dari berbagai sajian berita seperti video, opini, Survei Litbang Kompas, dan konten lainnya.

Kunjungi Halaman Pemilu

Wijayanto Samirin, yang mewakili tim pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, memaparkan, kandidatnya punya lima agenda strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi digital di dalam negeri, mulai dari kepastian hukum hingga memperkuat pola pikir birokrasi terkait digitalisasi.

Agenda strategis pertama adalah menghadirkan kepastian regulasi yang memfasilitasi inovasi digital. Kepastian hukum untuk memberantas sektor-sektor yang merugikan masyarakat, tetapi tetap memberikan kepastian dan ruang tumbuh seluas-luasnya bagi sektor yang bisa mendorong perekonomian masyarakat.

”Pinjol (pinjaman online/daring) yang ilegal ditindak, sanksi tegas, agar tidak bisa tumbuh. Tapi, pada saat yang sama, regulasi memberikan koridor yang luas bagi para pelaku dan inovator ekonomi digital untuk bermanuver,” ujarnya.

Agar manuver dan inovasi ekonomi digital tak terhambat, agenda strategis kedua, yakni memperbaiki ketersediaan talenta digital dengan cara memperbaiki infrastruktur pendidikan serta menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan pasar.

Anies-Muhaimin juga punya keprihatinan terhadap pola pikir ( mindset) digital di kalangan pemangku kebijakan yang masih rendah.

”Regulasi dan supply digital talent yang baik akan sia-sia jika tidak ada pemerataan akses dan kualitas layanan digital di Indonesia. Untuk itu, agenda ketiga kami juga akan memperluas pemerataan akses jaringan internet di wilayah Indonesia,” kata Wijayanto.

Supaya digitalisasi bisa berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik, terdapat agenda strategis keempat, yakni mendorong ekspansi korporasi ataupun usaha mikro dan kecil Indonesia dalam pemanfaatan infrastruktur digital untuk memperluas basis pasar.

Di samping itu, pasangan Anies-Muhaimin juga punya keprihatinan terhadap pola pikir (mindset) digital di kalangan pemangku kebijakan yang masih rendah. Untuk itu, sebagai agenda strategis kelima pasangan ini akan mendongkrak pola pikir digital dalam menjalankan pemerintahan baik di pusat maupun daerah.

”Pemerintah sendiri sebagai regulator harus memiliki mindset digital sebelum bicara tentang digitalisasi dan ekonomi digital Indonesia,” kata Wijayanto.

Budiman Sudjatmiko yang mewakili Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Gibran menyampaikan bahwa kandidatnya mengusung jalannya ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge based economy. Hal ini membuat peran digital menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penguasaan teknologi dan pengetahuan harus didorong agar merata.

KOMPAS/ALBERTUS HENDRIYO WIDI ISMANTO

Proyeksi Nilai Ekonomi Digital Indonesia 2030

Budiman memaparkan lima sasaran pengembangan ekosistem digital yang akan dicapai pasangan Prabowo-Gibran, yaitu nilai tambah ekonomi, keamanan data, keadilan akses, peningkatan kecerdasan kolektif, dan tingkat penguasaan teknologi.

Di sisi produksi, Prabowo-Gibran akan melakukan intervensi digital pada rantai produksi guna meningkatkan otomasi kerja, juga efisiensi biaya, waktu, dan kelancaran distribusi logistik. Selain itu, dalam mendorong pengembangan ekonomi digital, pendekatan inovasi yang digerakkan oleh komunitas (community driven innovation) juga akan menjadi prioritas.

Kesiapan dari sisi teknologi dan pasar akan didorong kolaborasi antara para pemangku kepentingan dan pemangku kebijakan. Dia menambahkan, penciptaan 2,85 juta lapangan kerja juga akan didorong pada tahun pertama Prabowo-Gibran memimpin, dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program digital nasional.

”Jadi, apa yang hendak pasangan Prabowo-Gibran bangun adalah ekosistem, bukan sekadar ekonomi,” kata Budiman.

Sementara itu, Andreas Renard Widarto yang mewakili Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud menyampaikan sejumlah gagasan terkait ekonomi digital. Pertama, pengembangan sumber daya manusia (SDM), terutama terkait peningkatan literasi dan kualitas pendidikan di masyarakat.

”Itu yang kemudian negara harus hadir dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diterjemahkan Mas Ganjar dan Pak Mahfud dengan program gratis pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai sekolah menengah atas (SMA), dengan program satu keluarga miskin satu sarjana,” katanya.

Baca Juga: Investor "Wait and See" Gagasan Ekonomi Kandidat Capres Dinanti

Selain itu, anak-anak bangsa juga akan didorong agar lebih banyak yang menguasai ilmu di bidang digital dan informasi teknologi. Oleh karenanya, Renard mengatakan, anggaran riset harus ditingkatkan menjadi 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Saat ini, jumlah periset di Indonesia dengan rasio 1 juta penduduk masih seperenam dari Malaysia.

Lebih lanjut, dia mengatakan, infrastruktur digital juga akan dipacu, harus mudah diakses, murah biayanya, dan cepat koneksinya. Pasangan Ganjar-Mahfud pun mengusung peningkatan infrastruktur pusat data (data center). Pasalnya, kapasitas data center yang dimiliki Indonesia saat ini baru sepertiga dari kebutuhan pada 2029.

”Industrialisasi digital akan dipacu karena ekonomi digital harus bisa menciptakan kekuatan ekonomi baru. Bahwa anak bangsa kita tidak hanya menjadi konsumen, tapi harus terlibat dalam setiap pertambahan nilai yang terjadi di sepanjang rantai ekonomi digital itu sendiri,” ujarnya.

Dari kacamata dunia usaha, Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengungkap tantangan ekonomi digital yang dihadapi pebisnis saat ini. Pertama, dunia usaha harus cepat beradaptasi dengan kebutuhan pasar, menjaga kebebasan ruang gerak bisnis, dan memberikan layanan terbaik. Untuk itu, demi menjaga hal tersebut, pengusaha meminta ada perlindungan dari pemerintah.

”Kemampuan bisnis menentukan harga promosi, margin, variasi produk, layanan, serta strategi bisnis lainnya seharusnya dilindungi pemerintah dalam porsi yang wajar,” kata Shinta.

Tantangan kedua adalah dunia usaha membutuhkan penguatan regulasi dan infrastruktur ekonomi digital yang mendukung gerak dunia bisnis. Pasalnya, regulasi dan infrastruktur yang memadai dinilai dapat meningkatkan kepercayaan para investor terhadap infrastruktur teknologi di Indonesia.

Adapun tantangan ketiga adalah dunia usaha memerlukan kolaborasi dari pemerintah untuk mengadakan program peningkatan keterampilan (upskilling) dan pemahaman ulang keahlian (reskilling) untuk tenaga kerja. Hal ini menjadi penting agar di tengah digitalisasi global, Indonesia dapat menjadi digital talent hub tak hanya ditingkat Asia, tetapi juga di tingkat global.

Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani melihat nilai ekonomi digital Indonesia akan semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun ini, nilai ekonomi digital nasional mencapai 82 miliar dollar AS atau kira-kira Rp 1.262,8 triliun dengan kurs Rp 15.400 per dollar AS.

Sri Mulyani memaparkan bahwa perdagangan daring akan menjadi salah satu motor penggerak utama dari kenaikan nilai tersebut. Meski peluang pengembangan ekonomi digital terbuka lebar, Sri Mulyani melihat terdapat tantangan mengenai kebijakan dan regulasi yang tepat untuk sektor ini.

Kementerian Keuangan bersama tim Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK), yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), terus merumuskan kebijakan yang tepat terkait digital tersebut.

”Untuk mengaktualisasi potensi yang dianggap sangat tinggi, baik itu dalam bentuk digital payment dari sisi financial, lending, insurance, atau bahkan wealth management, KSSK akan terus mencoba merumuskan kebijakan yang tepat,” lanjutnya.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi mengatakan, pertumbuhan ekonomi digital terus menunjukkan hal yang positif. Pada 2022, ekonomi digital berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 5,11 persen.

Baca Juga: Gagasan Ekonomi Para Kandidat Paling Ditunggu Calon Pemilih

”Di Indonesia, kemajuan teknologi digital bahkan diperkirakan berkontribusi mendorong perekonomian Asia Tenggara. Indonesia menyumbang 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN pada 2023,” ujarnya.