Pemerintah Berencana Mengatur Perdagangan Kratom

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut perdagangan kratom, yang dinilai menguntungkan petani di Provinsi Kalimantan Barat, akan ditata.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menjawab pertanyaan awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah berencana untuk menata perdagangan tanaman kratom. Tanaman itu dinilai menguntungkan bagi petani di Provinsi Kalimantan Barat.

”Ya, laporan pekerjaan, antara lain, laporan mengenai jenis tanaman kratom,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat menjawab pertanyaan awak media terkait pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/11/2023).

Zulkifli tiba menjelang pukul 11.00 WIB saat berlangsung acara Pelantikan Gubernur Riau dan Pengucapan Sumpah Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Presiden Jokowi. Zulkifli keluar dari Istana dan menuju mobilnya yang diparkir di halaman Istana Kepresidenan yang berada di sisi Jalan Juanda menjelang pukul 12.30.

Baca juga: Kratom Indonesia Tembus Pasar Amerika

Pada kesempatan itu, Zulkifli menyebut manfaat ekonomi kratom bagi petani. ”(Tanaman kratom) Itu, kan, menguntungkan petani di Kalimantan Barat. Jadi, untuk ditata perdagangannya,” ujar Zulkifli sembari bergegas masuk ke mobilnya.

(Tanaman kratom) Itu, kan, menguntungkan petani di Kalimantan Barat. Jadi, untuk ditata perdagangannya.

Saat ditanya mengenai nilai ekonomi kratom, Zulkifli belum menyebut pasti. ”Ya belum, baru akan ditata, ya,” ujarnya.

SUCIPTO

Seorang petani melintasi kebun pohon kratom (Mitragyna speciosa) di sekitar daerah aliran Sungai Mahakam di Desa Liang, Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (26/11/2019).

Awal Agustus lalu, Kantor Staf Presiden menyebutkan, tata kelola niaga komoditas kratom di Indonesia masih belum berjalan maksimal. Padahal, tanaman yang memiliki nama Latin Mitragyna speciosa tersebut dipandang memiliki nilai ekonomi luar biasa dan dapat memberikan penghidupan bagi masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

KSP pun mendorong Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meneliti kratom agar dapat menjadi landasan dalam menentukan kebijakan tata kelola niaganya. Saat itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menuturkan, BRIN sedang menyelesaikan penelitian tentang tanaman kratom.

Baca juga: BNN Bali Dorong Kratom Diatur sebagai Narkotika Golongan I

Penelitian dimaksud mulai aspek kandungan, ekologis, hingga sosial ekonomi. Nantinya, hasil penelitian tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan tentang tata kelola niaga kratom.

”Dengan riset dari BRIN ini, nantinya kita punya kepastian posisi kratom ada di mana sehingga nantinya kita bisa menentukan kebijakan soal tata niaga kratom,” kata Moeldoko seusai menerima kedatangan BRIN di Gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (3/8/2023).

Kompas

Petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menjemur daun kratom, Minggu (10/11/2019).

Menurut Moeldoko, BRIN perlu meneliti secara menyeluruh kratom, termasuk memitigasi dampak negatif dari tanaman tersebut. ”Setelah riset menyeluruh ini dilakukan dan diketahui hasilnya, kita (KSP) akan lakukan pembahasan bersama dengan berbagai pihak, termasuk Kemenkes, BPOM, BNN, dan lainnya, untuk merumuskan posisi kratom sehingga bisa segera dilaporkan ke Presiden,” terang Moeldoko.

Pasokan dan permintaan

Sebelumnya, pada diskusi kelompok terfokus (FGD) terkait kebijakan komoditas kratom di Gedung Bina Graha, Rabu (26/7/2023), Moeldoko mengatakan, Indonesia adalah salah satu negara penghasil kratom. ”Dan, konsumsi publik Amerika terhadap kratom sangat tinggi. Kita ingin supply and demand ini tidak ada hambatan,” kata Moeldoko.

Indonesia salah satu negara penghasil kratom. Dan, konsumsi publik Amerika terhadap kratom sangat tinggi. Kita inginsupply and demand ini tidak ada hambatan.

Diskusi tersebut dihadiri perwakilan Asosiasi Kratom Amerika Serikat, Asosiasi Petani Purik Indonesia (Appuri), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, BRIN, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Badan Narkotika Nasional (BNN).

Moeldoko menuturkan, selama ini pemenuhan permintaan kratom dari Amerika Serikat masih mengalami hambatan karena ada yang menyebut kratom masuk dalam psikotropika. Pemerintah Indonesia melalui BRIN tengah meneliti kandungan kratom agar dapat dipastikan posisi tanaman tersebut. ”Harapan kita bagaimana menyinkronkan itu. Kalau ini masih abu-abu kondisinya, bisa merugikan masyarakat kita sendiri,” kata Moeldoko.

JUMARTO YULIANUS

Produk teh herbal daun sapat di rumah kediaman pasangan suami-istri Edy Rakhman (37) dan Siti Bariah (27) di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kamis (21/11/2019). Penjualan produk teh herbal tersebut merosot sejak daun sapat alias daun kratom disebut-sebut sebagai narkotika golongan I, sama seperti ganja.

KSP menginformasikan, perwakilan Asosiasi Kratom Amerika Serikat, Charles McClain Haddow, mengapresiasi KSP yang telah menginisiasi FGD tentang kebijakan komoditas kratom. Diskusi tersebut dinilainya membuka informasi lebih besar tentang kratom sehingga Pemerintah Indonesia dan AS lebih mengetahui manfaat kratom.

”Manfaat dari kratom akan menjangkau lebih banyak orang lagi. Diskusi ini juga membuka saluran komunikasi dengan sains dan penting untuk ekonomi terutama bagi petani kratom Indonesia,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Appuri Ibrahim mengungkapkan, produksi kratom di Kalimantan Barat yang dapat diekspor mencapai 3.000 ton per bulan. Jumlah tersebut melebihi setengah dari kebutuhan pasar dunia, yakni 5.000 ton. ”Kami berharap pemerintah memberikan jalan keluar agar petani kita bisa sejahtera,” kata Ibrahim.