Jelang Akhir Tahun, Pasar Properti Akan Terkontraksi Ringan

Harga rumah cenderung naik menjelang akhir tahun. Kontraksi properti di tahun politik diprediksi akan relatif ringan, terutama jika dibandingkan masa pandemi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pekerja membuat infrastruktur penunjang di sebuah proyek perumahan baru di kawasan Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Selasa (14/11/2023).

JAKARTA, KOMPAS - Harga rumah primer dan sekunder alias seken di Indonesia hingga Oktober 2023 naik. Memasuki tahun politik 2024, kontraksi di pasar properti diprediksi akan relatif ringan, terutama jika dibandingkan masa pandemi.

Berdasarkan indeks harga rumah seken yang diterbitkan platform properti 99.co Indonesia dan Rumah123.com, harga rumah seken di 11 kota dari 13 kota naik. Harga rumah seken sejak Oktober 2022 hingga Oktober 2023 rata-rata naik 2,5 persen. Adapun tiga kota mengalami pertumbuhan harga tertinggi di atas inflasi tahunan, yakni Makassar 7,5 persen, Denpasar (6,7 persen), dan Medan (5,9 persen).

Baca Juga: Pasar Perumahan Dinilai Paling Stabil

Country Manager 99 Group Indonesia Maria Herawati Manik mengatakan, kenaikan harga rumah seken menandakan indikasi positif karena peluang nilai investasi properti di kota-kota tersebut dapat meningkat seiring waktu. ”Ini menjadi peluang bagi masyarakat maupun investor yang ingin mendiversifikasi portofolio mereka atau mencari investasi jangka panjang yang stabil,” kata Maria dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).

Di wilayah Jabodetabek, Bekasi mencatat pertumbuhan harga tahunan paling tinggi, yakni 4,8 persen. Sementara itu, Tangerang naik 3,4 persen, Bogor 3,3 persen, Depok 3,1 persen, dan Jakarta 1,9 persen. Di luar Jabodetabek, Semarang mencatatkan kenaikan harga tahunan sebesar 3,3 persen, mengungguli dua kota lainnya, Surakarta (3 persen) dan Surabaya (2,5 persen).

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Rumah contoh di salah satu proyek perumahan yang tengah dikembangkan di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Kamis (9/11/2023).

Kenaikan harga rumah hingga Oktober 2023 juga terlihat pada pasar primer. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mencatat, perkembangan harga properti residensial di pasar primer secara tahunan meningkat pada triwulan III (Juli-Oktober) 2023. Indeks Harga Properti Residensial (IHPR) triwulan III-2023 tumbuh 1,96 persen secara tahunan, lebih tinggi dari pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 1,92 persen.

Pertumbuhan IHPR pada triwulan III-2023, terutama ditopang oleh kenaikan harga rumah tipe besar, adalah 1,7 persen secara tahunan, lebih tinggi dari kenaikan pada triwulan II-2023 sebesar 1,49 persen. Kenaikan harga rumah pada triwulan III-2023 terutama terjadi di Kota Pontianak (3 persen), Padang (1,59 persen), dan Batam (4,07 persen).

PPN yang ditanggung pemerintah ini akan diberikan 100 persen sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 persen.

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda saat dihubungi terpisah menilai, kenaikan harga pasar perumahan memang terjadi. Namun, kenaikan harga itu dinilai masih tidak signifikan. Sebagian transaksi tertahan karena pembeli menunggu realisasi insentif PPN untuk pembelian rumah yang dijanjikan pemerintah.

Pemerintah berencana menanggung 100 persen PPN untuk pembelian rumah seharga di bawah Rp 2 miliar. PPN yang ditanggung pemerintah ini akan diberikan 100 persen sampai Juni 2024, lalu untuk Juni-Desember 2024 diberikan 50 persen.

Subsidi

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, PMK terkait subsidi itu sedang disiapkan oleh Menteri Keuangan dan akhir tahun ini ditargetkan selesai. ”Begitu PMK siap, bantuannya langsung berlaku,” ujarnya (Kompas, 25/10/2023).

Menurut Maria, tahun politik 2024 dinilai perlu diantisipasi oleh industri properti. Namun, menilik preseden yang terjadi di tahun-tahun politik sebelumnya, yakni 2014-2015 dan 2018-2019, kontraksi dari sisi penjualan dan pendapatan pengembang masih relatif ringan, terutama jika dibandingkan dengan masa pandemi. Kontraksi di pasar properti cenderung langsung pulih setelah tahun politik.

Pada 2014, pendapatan pengembang turun 0,6 persen dan pada 2018-2019 mengalami kontraksi 4,2 persen. Adapun saat pandemi Covid-19 pada 2020, penjualan properti merosot hingga 13 persen.

Gejolak tahun politik 2024 cenderung lebih kondusif bagi sektor properti secara umum, tetapi kontraksi tetap perlu diantisipasi,

Pada 2021, industri properti kembali bergerak pulih dan tumbuh 25,6 persen. Pada 2021, pemerintah juga menerbitkan insentif PPN atas rumah tapak dan satuan rumah susun.

”Gejolak tahun politik 2024 cenderung lebih kondusif bagi sektor properti secara umum, tetapi kontraksi tetap perlu diantisipasi, terutama pada awal tahun 2024 mendekati momentum pemilihan umum,” ujar Maria.

Permintaan WNA

Sementara itu, kebijakan kemudahan kepemilikan properti bagi warga asing dinilai mendorong pertumbuhan pencarian rumah di sejumlah wilayah di Bali. 99 Group mencatat pencarian rumah di Denpasar lebih tinggi jika dibandingkan Makassar dan Medan, bahkan dibandingkan Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Permintaan itu antara lain dari warga negara asing.

Platform properti itu mencatat kebijakan kemudahan hunian bagi warga asing telah meningkatkan minat properti yang sangat signifikan oleh WNA untuk wilayah Bali. Dicontohkan, permintaan properti wilayah Badung melonjak 91,3 persen dan Denpasar sebesar 55,8 persen.

Sementara itu, tren harga properti di Denpasar naik sebesar 9,2 persen. Kenaikan itu juga sejalan dengan meningkatnya popularitas pencarian properti di Denpasar berkat pulihnya pariwisata di Indonesia, tren digital nomad pasca pandemi.

Pencarian rumah di Denpasar lebih tinggi jika dibandingkan Makassar dan Medan, bahkan dibandingkan Jakarta Utara dan Tangerang Selatan. Permintaan itu antara lain dari warga negara asing.

Menurut Maria, tren kenaikan permintaan properti oleh kalangan WNA di sejumlah wilayah di Bali, seperti Denpasar dan Badung mulai terlihat sejak triwulan IV (Oktober-Desember) 2022. Tren ini terjadi seiring diterbitkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1241/SK-HK.02/IX/2022 Tahun 2022 tentang Perolehan dan Harga Rumah Tempat Tinggal/Hunian Untuk Orang Asing pada September 2022 serta Second Home Visa pada akhir Desember 2022.

Pemerintah juga mengesahkan kebijakan Golden Visa melalui Permenkumham Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal pada September 2023 untuk menarik Good Quality Travelers yang berkualitas dan bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.

“Harapannya, regulasi seperti ini dalam jangka panjang tak hanya berdampak pada potensi peningkatan minat properti kalangan WNA di kawasan Bali, tetapi juga terhadap kawasan kota-kota lain di Indonesia,” lanjut Maria.(LKT)