Presiden Pastikan Keberlanjutan IKN

Pembangunan di IKN dipastikan berlanjut. Adanya perundang-undangan dinilai memberi kepastian. Apalagi, pembangunan terus bergulir termasuk PLTS milik PT PLN dan kantor BPJS Ketenagakerjaan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) PT PLN di Ibu Kota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan waktu 15-20 tahun. Seiring pergantian pemerintahan seusai pemilu mendatang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa IKN akan terus berlanjut. Apalagi, Undang-Undang tentang IKN telah didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.

”IKN ini ada undang-undangnya. Undang-undang itu didukung oleh 93 persen fraksi-fraksi yang ada di DPR. Apa lagi yang mau ditanyakan? 93 persen loh, ya,” ujar Presiden Jokowi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023). Hal ini menanggapi pertanyaan tentang apakah keberlanjutan IKN sudah dititipkan kepada calon presiden yang akan memimpin Indonesia mendatang.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah bertugas menyiapkan kantor kementerian, istana presiden dan wakil presiden, serta kantor presiden. Selain itu, pemerintah bertugas menyiapkan penyediaan listrik, air, serta infrastruktur dasar lainnya. Kehadiran pelaku usaha juga memiliki peran yang sangat besar bagi percepatan pembangunan di IKN.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan PLTS PT PLN, Kamis (2/11/2023).

Hingga Desember mendatang, nilai investasi yang sudah akan terealisasi di IKN mencapai Rp 45 triliun. ”Tapi, memang ini sekali lagi bukan proyek untuk tahun depan. Bisa 15 tahun, bisa 20 tahun, bisa juga 10 Tahun kalau swastanya kencang kenapa tidak? Jadi sekali lagi 20 persen anggaran dari APBN, 80 persen dari private sector,” kata Presiden.

Keterlibatan dunia usaha di IKN terlihat dengan pembangunan hotel, rumah sakit, sekolah, mal, dan pusat pelatihan olahraga yang sudah dimulai sejak tiga bulan terakhir. Pada hari ke tiga di IKN, Presiden juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) IKN yang berkapasitas 50 megawatt (MW).

PLTS IKN ini menjadi pionir pembangkit listrik energi baru terbarukan di IKN. PLTS memproduksi energi hijau sekitar 93 gigawatt per jam per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104.000 ton karbondioksida per tahun. Kapasitas PLTS IKN ini masih berpotensi untuk dinaikkan. ”Enggak apa-apa, pelan-pelan, tetapi kebutuhan selalu tercukupi. Yang paling penting itu. kebutuhan selalu tercukupi,” ujar Presiden Jokowi.

KOMPAS/NINA SUSILO

PT PLN membangun pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 50 MW. Penyediaan listrik ini akan siap pada Agustus 2024.

Selain ramah lingkungan, Presiden Jokowi juga meminta agar instalasi listrik di IKN ditata sehingga indah dipandang. ”Saya minta sejak awal kabelnya jangan kelihatan mata, harus semuanya ground cable, dimasukkan ke ducting di bawah tanah. Masa kita masih membangun ibu kota yang bagus seperti ini masih kabelnya di atas?” tambah Presiden.

Kehadiran PLTS ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menyiapkan sistem kelistrikan yang andal, bersih, dan berbasis ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan listrik di IKN. Kehadiran energi baru terbarukan di IKN selaras dengan konsep pembangunan IKN sebagai ibu kota negara yang berkonsep forest city (kota hutan) yang hijau dan ramah lingkungan.

Selain PLTS IKN, Presiden Joko Widodo juga melakukan groundbreaking Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan di kawasan IKN. Dimulainya pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan ini memperkuat komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung program-program strategis pemerintah, dan untuk memperluas cakupan kepesertaan di wilayah tersebut.

Presiden menegaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sangat penting agar para pekerja terlindungi dari berbagai risiko, baik risiko sosial maupun ekonomi. Apalagi, banyak kegiatan pembangunan yang masih terus berlangsung dilakukan secara serentak di berbagai proyek yang melibatkan banyak tenaga kerja di IKN. Saat ini, semua pekerja di IKN juga sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

Hadir dalam kedua acara ini, antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Koordinator Staf Khusus Presiden AAGN Dwipayana, dan Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Aktivitas pekerja di proyek pembanguna kawasan Ibu Kota Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

PLN, menurut Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasojo, akan memastikan listrik untuk Agustus 2024. Dari kebutuhan 30 MW, dibangun PLTS dengan kapasitas 50 MW. Ke depan, diperkirakan kebutuhan listrik di IKN akan mencapai 1.000 MW sehingga dipetakan pula potensi tenaga hidro di sekitar IKN. PLN masih dalam proses membangun pembangkit listrik tenaga hidro.

Selain itu, sistem kelistrikannya akan menggunakan kecerdasan buatan dalam pengendaliannya (load balancing), smart meter, dan kabel fiber optic yang disiapkan di bawah tanah.

Untuk mempersiapkan sistem kelistrikan dan pengembangan kota cerdas dan hijau, PT PLN pun bekerja sama dengan Otorita IKN. Darmawan menandatangani nota kesepahaman pengembangan green national capital city menuju pembangunan ekosistem ketenagalistrikan terintegrasi untuk IKN dengan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono disaksikan Presiden Jokowi.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, di peresmian dimulainya pembangunan kantor BPJS Ketenagakerjaan di IKN, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyebutkan, kantor di IKN akan menjadi rumah untuk semua. Ini sejalan dengan filosofi desainnya yang diinspirasi rumah betang khas Kalimantan yang menaungi seluruh penghuninya. Kantor seluas 6.000 meter persegi di lahan seluas 1,19 hektar akan dibangun dua sampai delapan lantai sesuai kontur.

Pembangunan direncanakan dalam dua tahap. Tahap pertama rampung pada Desember 2024 sekaligus menandai dimulainya operasi BPJS Ketenagakerjaan di IKN, sedangkan tahap dua akan rampung di kuartal ketiga 2025.