Pembangunan Kantor BI di IKN Diyakini Bisa Tingkatkan Kepercayaan
Presiden Jokowi meyakini peletakan batu pertama pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara bisa semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor.
PENAJAM PASER UTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo menyebut bahwa komitmen dan kesiapan dalam membangun ibu kota negara di Nusantara menjadi ibu kota berkelas dunia ditunjukkan melalui peletakan batu pertama pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). Keberadaan otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran di IKN tersebut dinilai meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor.
”Hari ini kita kembali ground breaking untuk pembangunan Kantor BI di Ibu Kota Nusantara. Kalau Bank Indonesia sudah mulai membangun, mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di bank sentral kita,” kata Presiden saat memberikan sambutan pada acara peletakan batu pertama Kompleks Perkantoran BI di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).
Hari ini kita kembali ground breaking untuk pembangunan Kantor BI di Ibu Kota Nusantara. Kalau Bank Indonesia sudah mulai membangun, mau apa kita? Karena yang pegang uang semuanya ada di bank sentral kita.
Pada kesempatan tersebut Kepala Negara menuturkan bahwa keberadaan gedung perkantoran Bank Indonesia di IKN ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, dunia usaha, dan investor. Hal ini karena otoritas moneter, perbankan, dan sistem pembayaran telah ada dan siap mendukung pengembangan IKN, siap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di IKN.
”Dan, ground breaking ini membuktikan kesungguhan, komitmen kita, kesiapan kita, untuk membangun Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota yang berkelas dunia,” ujar Presiden.
Dikutip dari siaran pers BI, pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan, sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, BI adalah lembaga negara yang berkedudukan di Ibu Kota Negara.
Selain itu, UU No 3/2022 tentang IKN dan Peraturan Presiden No 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN mengamanatkan BI untuk berpindah kedudukan serta menjalankan tugas, fungsi, dan peran di IKN pada tahap 1 tahun 2022-2024.
Dalam hal ini, BI telah mendapatkan penetapan pengalokasian lahan seluas 7,03 hektar sesuai Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No 167 tanggal 15 September 2023 dan memperoleh perizinan pembangunan gedung perkantoran BI di IKN.
”Untuk itu, kami berharap sinergi dan dukungan tersebut dapat semakin kuat terjalin dalam mengawal kepindahan ibu kota negara ke IKN guna mewujudkan kota berkelanjutan di dunia dan penggerak ekonomi di masa depan,” kata Perry.
Peresmian pembangunan Kompleks Perkantoran BI di IKN dilaksanakan guna mendukung program pengembangan IKN yang dilakukan pemerintah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mendukung kepentingan perekonomian nasional yang berkesinambungan.
Dengan operasionalisasi BI di IKN yang lebih dekat dengan pemerintah serta lembaga lain, BI sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional akan lebih mudah dan optimal bersinergi dan berkoordinasi dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Mengawali sambutan pada peletakan batu pertama pembangunan Kompleks Perkantoran BI di IKN, Presiden menuturkan, masih ada yang bertanya kepada Presiden, mengapa harus memindahkan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur, yakni ke Nusantara.
”Masih ada yang menanyakan itu pada saya. Supaya kita tahu semuanya bahwa penduduk kita saat ini sudah 278 juta dan 56 persen itu hidup di Jawa, 56 persen dari 17.000 pulau yang kita miliki penduduknya ada di Jawa,” katanya.
Demikian pula terkait produk domestik bruto, sebanyak 57-58 persen perputaran ekonomi Indonesia juga ada di Pulau Jawa, dan lebih terutama lagi di Jakarta. Dengan demikian, beban Pulau Jawa dan Jakarta memang sudah di luar kapasitas yang dimiliki.
Gagasan pemindahan ibu kota
Kedua, Indonesia pun memerlukan pemerataan, baik pemerataan pembangunan, ekonomi, maupun infrastruktur. ”Oleh sebab itu, sejak Presiden pertama, Bung Karno, sudah memiliki gagasan dan rencana untuk pindah, memindahkan ibu kota. Pak Harto juga sama, ingin memindahkan ibu kota dari Jakarta,” kata Presiden.
Presiden pun menuturkan langkahnya terkait hal ini. ”Kemudian sembilan tahun yang lalu secara diam-diam saya bentuk tim untuk melihat kembali gagasan-gagasan yang telah dilakukan oleh presiden pertama, kedua, dan selanjutnya,” ujar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Keputusan pun diambil dari sekian opsi. ”Dan, akhirnya, setelah enam tahun studi, berkalkulasi, dan berhitung, kemudian kita memiliki beberapa opsi, beberapa pilihan. Dan, akhirnya, terakhir, kita putuskan ibu kota kita yang baru, Ibu Kota Negara, adalah Nusantara,” ungkapnya.
Terkait anggaran pembangunan, menurut Presiden, pemerintah membiayai untuk bangunan-bangunan pemerintah. ”Sebanyak 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN. Dan, 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP (public private partnership),” ujarnya.
Setelah pemerintah memulai dengan membangun Istana Kepresidenan, kantor-kantor menteri, dan lain-lain, Presiden mengaku senang bahwa sampai hari ini hingga Desember 2023 rangkaian pekerjaan bernilai total Rp 45 triliun yang akan dimulai di IKN.
”Ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat hotel berbintang 5 dan satu hotel berbintang 4. Ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dan juga sekolah. (Hal ini) karena selalu ASN (aparatur sipil negara) yang ingin kita pindahkan, selalu yang ditanyakan, ’Pak, kalau anak kita nanti sakit ada rumah sakitnya enggak?’ Saya sekarang bisa jawab, ada, empat, dalam proses pembangunan. Terjawab,” ujar mantan Wali Kota Surakarta tersebut.
Pertanyaan lain adalah menyangkut keberadaan sekolah berkualitas di IKN. ”Ada. Kemarin juga sudah melakukan peletakan batu pertama, yaitu JIS, tapi di sini ganti nama jadi NIS. Jadi Jakarta Intercultural School di sini menjadi Nusantara Intercultural School. Jadi, kalau Bapak, Ibu mau pindah sudah ada sekolahnya. Sebentar lagi akan dibangun yang dari pemerintah, TK, SD, sampai SMA akan kita bangun. Jawabannya sudah ada,” kata Presiden.
Terkait pertanyaan mengenai tempat berbelanja, Presiden menuturkan bahwa dua mal besar juga segera dibangun. ”Terus (ada pertanyaan) kalau anak saya pengin sepak bola? Ada juga training center-nya PSSI yang sudah mulai bulan yang lalu. Pak Erick sudah dapat transfer dari FIFA dan kita harapkan nanti bulan April atau maksimal Mei, delapan lapangan bola untuk training center PSSI juga sudah akan selesai,” katanya.