2025-2035, Masa Krusial Penentu Indonesia Maju atau Tidak

Akselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2025-2035 menentukan maju tidaknya Indonesia. Setelah terlambat menyiapkan momentum, kini semuanya bergantung determinasi Indonesia mengejar di jendela waktu tersisa.

^{Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan dalam acara dialog Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di kawasan glamping Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).}

NUSANTARA, KOMPAS — Lompatan Indonesia untuk naik kelas menjadi negara maju akan ditentukan dalam periode 2025-2035 atau di bawah masa beberapa pemerintahan mendatang. Pembangunan berkesinambungan yang berlandaskan semangat antikorupsi dan meritokrasi menjadi syarat mutlaknya.

Saat berdialog dengan para pemimpin perusahaan dalam acara Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Kamis (1/11/2023), Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia berpeluang besar menjadi negara berpendapatan tinggi. Namun, jalan menuju ke sana tidak mudah.

Indonesia memerlukan konsistensi dan keberlanjutan dalam pembangunan. Apalagi, waktu yang tersisa untuk mencapai cita-cita itu tinggal sedikit. Berdasarkan kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), batas akhir periode bonus demografi di Indonesia yang sudah dimulai sejak 2012 akan berakhir paling cepat pada 2036.

Baca juga:Besut Produktivitas, Jemput Impian

Sementara itu, inkonsistensi pembangunan masih menjadi momok bagi Indonesia. Belajar dari sejarah perjalanan bangsa sejauh ini, pergantian rezim kepemimpinan kerap diikuti pula dengan perubahan arah kebijakan pembangunan.

Presiden mengibaratkan pembangunan di Indonesia seperti seseorang yang sudah mengenyam pendidikan sampai tingkat sekolah menengah pertama (SMP), tetapi kembali ”turun kelas” ke sekolah dasar (SD) setiap kali kepemimpinan berganti.

”Akhirnya, kita selalu mulai dari nol. Apakah kita mau seperti itu terus? Tentu kalau sudah SMP semestinya kita bisa terus naik kelas sampai SMA, bahkan sampai sarjana,” kata Presiden di hadapan para pemimpin perusahaan dari berbagai sektor yang hadir.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo menjelaskan mengenai perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada para peserta Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di Kantor Presiden di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Tak bisa sendiri

Guna mencapai cita-cita itu, Presiden menekankan, pemerintah tidak bisa sendiri. ”Butuh peran dan kontribusi kita semua, terutama dari para investor, para pemimpin perusahaan. Silakan swasta menggarap (potensi ekonomi yang ada), pemerintah yang memfasilitasi dan mengatur,” kata Presiden.

Berdasarkan kajian Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045 dengan produk domestik bruto (PDB) senilai 8,89 triliun dollar AS, tiga kali lipat dari kondisi saat ini. Proyeksi itu didasarkan pada momentum bonus demografi Indonesia yang berlangsung selama 2012-2040. Puncaknya di 2030-an.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, begitu memasuki awal bonus demografi pada 2012, pemerintah semestinya sudah menyiapkan kualitas sumber daya manusia secara maksimal.

”Namun, faktanya justru tingkat pengangguran pekerja muda meningkat, bahkan menjadi yang paling besar di Asia Tenggara. Sekarang, kita perlu kerja ekstra keras mengejar sisa dari bonus demografi,” ujar Faisal.

Begitu memasuki awal bonus demografi pada 2012, pemerintah semestinya sudah menyiapkan kualitas sumber daya manusia secara maksimal.

Guna memanfaatkan 14-15 tahun waktu yang tersisa dari bonus demografi, banyak tantangannya. Salah satunya, menghilangkan budaya korupsi yang makin mengakar, baik di lembaga publik maupun sektor swasta.

Salah satu laporan Transparency International menyebutkan, korupsi tak hanya merusak pembangunan ekonomi baik dalam hal efisiensi maupun pertumbuhan, tetapi juga berdampak negatif terhadap distribusi sumber daya di antara seluruh penduduk, meningkatkan ketimpangan, dan menghambat efektivitas program-program kesejahteraan. Ini semua pada akhirnya dapat merusak pembangunan berkelanjutan jangka panjang, pertumbuhan ekonomi, dan kesetaraan.

Berantas Korupsi

Faisal menekankan, perilaku koruptif bisa membuat pemanfaatan dana publik untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan mendorong kualitas SDM lewat pendidikan menjadi tidak maksimal. Berbagai kajian juga menunjukkan, budaya korupsi dapat mengganggu iklim usaha akibat investasi berbiaya tinggi yang diwarnai berbagai pungutan liar.

Sayangnya, upaya penguatan badan hukum untuk menghilangkan korupsi tidak terlihat dilakukan pemerintah secara optimal. ”Kendala kita mengatasi budaya korupsi adalah penguatan badan antikorupsi. Namun, bagaimana mau menegakkan hukum kalau lembaga penegak hukumnya bermasalah,” katanya.

Baca juga: Industrialisasi RI Berkejaran dengan Waktu

Salah satu cara efektif memberantas korupsi, menurut OECD, adalah melalui sistem meritokrasi, baik di ranah publik maupun swasta. Menerapkan sistem meritokrasi akan mengurangi peluang terjadinya patronase dan nepotisme serta memberikan landasan yang diperlukan untuk mengembangkan budaya integritas.

Meritokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan pada seseorang untuk memimpin berdasarkan kompetensi dan integritasnya. ”Intinya, kita tidak bisa melakukan transformasi ekonomi kalau tidak ada reformasi juga dari sisi birokrasi, hukum, kelembagaan, dan sosial,” ujar Faisal.

Menerapkan sistem meritokrasi akan mengurangi peluang terjadinya patronase dan nepotisme serta memberikan landasan yang diperlukan untuk mengembangkan budaya integritas.

Upaya transformasi ekonomi, Faisal mengingatkan, tidak akan optimal jika tidak dilakukan secara berkesinambungan dari satu rezim ke rezim berikutnya. Namun, kesinambungan kebijakan itu tidak bisa asal dipukul rata.

”Tetap harus ada proses evaluasinya, dipilah mana kebijakan yang on-track dengan tujuan jangka panjang dan mana yang sudah berbelok,” katanya.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Para CEO yang mengikuti Kompas100 CEO Forum Powered By PLN berkunjung ke proyek pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Ajak berinvestasi

Dalam ajang Kompas100 CEO Forum, Presiden menghabiskan satu hari bersama para pemimpin perusahaan untuk berjalan-jalan di lokasi IKN. Kunjungan diawali dari titik persemaian bibit di Mentawir, berlanjut ke lokasi proyek pembangunan Kantor Kepresidenan yang didesain menyerupai bentuk garuda.

Kegiatan sehari tersebut lantas ditutup dengan dialog antara Presiden dan para pemimpin perusahaan di lokasi glamping IKN. Selain berbicara mengenai Indonesia maju, Presiden dalam kesempatan itu juga mengajak pelaku usaha yang hadir untuk berinvestasi membangun IKN.

”Saya ajak Bapak dan Ibu semua (berinvestasi), mumpung harga tanahnya masih murah. Di sini harga tanah masih di bawah Rp 1 juta, tetapi mungkin bulan depan sudah naik karena peminatnya naik,” ujarnya.

Baca juga: Beban Ganda Industrialisasi di RI

Namun, pengusaha masih ragu berinvestasi di IKN selama tak ada jaminan kepastian hukum dan reformasi hukum. Dalam sesi bertanya kepada Presiden, Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengatakan, pengusaha butuh kepastian hukum untuk berinvestasi di IKN.

Ia memberi masukan agar pemerintah tidak terburu-buru dengan pembangunan IKN lantas melupakan aspek kepastian dan penegakan hukum. ”Kalau kepastian hukum itu ada, kami siap support IKN bersama-sama. Sebab, itu yang kami butuhkan, terutama kalau nanti skemanya public-private partnership (PPP). Jangan sampai kami sektor swasta sudah support, tetapi ujung-ujungnya kami yang diperiksa,” katanya.

KOMPAS/PRIYOMBODO (PRI)

Para CEO yang mengikuti Kompas100 CEO Forum Powered By PLN berkunjung ke proyek pembangunan Kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Kamis (2/11/2023).

Sementara itu, Presiden Direktur Bank OCBC NISP Tbk Parwati Surjaudaja mengatakan, investasi IKN bersifat jangka panjang. Oleh karena itu, dunia usaha mensyaratkan adanya kepastian hukum dan keberlanjutan proyek IKN agar investasi yang telah ditanamkan memberi dampak positif bagi pelaku usaha dan negara.

”Namun, kami sepakat dengan ajakan Presiden agar semakin banyak pihak swasta yang berinvestasi dalam pembangunan IKN,” ujarnya seusai sesi dialog dengan Presiden.

Dunia usaha mensyaratkan adanya kepastian hukum dan keberlanjutan proyek IKN agar investasi yang telah ditanamkan memberi dampak positif bagi pelaku usaha dan negara.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Anggara Hans Prawira memandang keberadaan IKN sebagai potensi yang harus dimanfaatkan perusahaannya untuk melakukan penetrasi dan memperluas pangsa pasar. ”Alfamart sudah melihat ini sebagai suatu prospek dan kesempatan. Kami juga sudah melihat beberapa peluang untuk melakukan investasi di IKN,” ujar Hans.

Hans memahami, pengembangan IKN dilakukan secara bertahap. Kendati program pembangunan IKN dilakukan dalam jangka panjang, Alfamart tak ragu berinvestasi membangun unit toko, baik di lokasi administrasi IKN maupun wilayah penyangganya.