Singapura Kucurkan Miliaran Rupiah Atasi Ancaman Siber

Riset menunjukkan, 88 persen kebocoran data disebabkan faktor manusia. Selain memperkuat sumber daya manusia dan organisasi terkait keamanan siber, kewaspadaan masyarakat perlu dipupuk.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Staf Badan Keamanan Siber (Cyber Security Agency/CSA) Singapura secara terbatas membolehkan dokumentasi terhadap peralatan forensik serangan siber, Rabu (18/10/2023), di Singapura. Salah satunya ialah forensic field-kit cloner.

SINGAPURA, KOMPAS — Singapura percaya aksi kolektif berperan penting menangkal ancaman-ancaman siber. Karena itu, pemerintah negeri jiran ini mengucurkan miliaran rupiah untuk kerja sama lintas negara, salah satunya di bidang pembangunan kapasitas bagi sumber daya manusia di kawasan Asia Tenggara.

”Seperti kita tahu, keamanan siber adalah sebuah kerja tim,” ucap Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Josephine Teo pada Rabu (18/10/2023) di Singapura. Penanganan insiden siber lintas batas butuh ikatan yang kuat, khususnya di antara negara-negara anggota ASEAN.

Teo menyampaikannya saat memberi sambutan pada Pertemuan Tingkat Menteri tentang Keamanan Siber (AMCC) Ke-8. Pemerintah RI diwakili Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian.

Dengan kesadaran tadi, lanjut Teo, Pemerintah Singapura berkomitmen membantu pembangunan kapasitas di Asia Tenggara. Salah satunya lewat ASEAN-Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE).

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Perwakilan negara-negara anggota ASEAN berfoto bersama saat pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ASEAN tentang Keamanan Siber Ke-8 dalam rangkaian Singapore International Cyber Week (SICW) 2023 di Singapura, Rabu (18/10/2023). Indonesia diwakili Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Letnan Jenderal TNI (Purn) Hinsa Siburian (kelima kiri). Adapun Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura Josephine Teo mewakili negara tuan rumah.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Koordinator Bidang Kebijakan Ekonomi Singapura Heng Swee Keat pada Selasa (17/10/2023) menyebutkan, pihaknya mendirikan ASCCE pada 2019 dan telah menyajikan lebih dari 50 program untuk sekitar 1.500 petugas senior dari ASEAN ataupun luar ASEAN.

Program-program ASCCE sejak 2019 merupakan kelanjutan dari ASEAN Cyber Capacity Programme (ACCP), dengan komitmen pendanaan Pemerintah Singapura sebesar 30 juta dollar Singapura (sekitar Rp 345 miliar) untuk lima tahun. Adapun ACCP diluncurkan Badan Keamanan Siber (CSA) Singapura tahun 2016 dengan anggaran 10 juta dollar Singapura (sekitar Rp 92,7 miliar di tahun itu).

Baca juga: Serangan Siber Kian Masif, Akun Youtube Resmi DPR Jadi Sasaran

Heng menambahkan, pihaknya memperkuat komitmen pada pembangunan kapasitas sumber daya negara-negara lain, termasuk di luar ASEAN lewat peluncuran SG Cyber Leadership and Alumni Programme. Kursus pertama, menurut rencana, dimulai Maret 2024 menggunakan anggaran dari komitmen pendanaan 30 juta dollar Singapura tadi, yang diperpanjang penggunaannya hingga 2026.

”Dalam menavigasi revolusi digital, kita harus tetap fokus pada tujuan akhir, yaitu mewujudkan dunia yang lebih aman, sejahtera, dan inklusif,” tutur Heng.

Sejumlah negara, menurut dia, kini bersikap mengucilkan diri dan protektif dalam pemanfaatan teknologi, dengan alasan menjaga keamanan nasional. Sikap semacam itu tidak hanya menimbulkan inefisiensi, tetapi juga ketidaksetaraan akses ke teknologi serta ke pemanfaatannya.

KOMPAS/JOHANES GALUH BIMANTARA

Sekretaris Jenderal Kao Kim Hourn melalui tayangan video menyampaikan pidato untuk pembukaan Konferensi Tingkat Menteri ASEAN tentang Keamanan Siber Ke-8 dalam rangkaian Singapore International Cyber Week (SICW) 2023 di Singapura, Rabu (18/10/2023).

Pertumbuhan ekonomi

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn menyebutkan, ekonomi digital diperkirakan bakal tumbuh lebih pesat di Asia Tenggara dengan adanya Digital Economic Framework Agreement (DEFA). Nilainya diproyeksikan mencapai 2 triliun dollar AS pada 2030.

”Salah satu syarat tercapainya pertumbuhan ekonomi di era digital ialah kemampuan untuk mengantisipasi dan mengelola ancaman keamanan siber di semua dimensi,” ucap Kao lewat pesan video. Kejahatan siber, kata dia, terus berevolusi, khususnya serangan ransomware. Perkembangan lainnya ialah hacktivism, yaitu peretasan dengan tujuan membawa pesan tertentu, biasanya dalam ranah sosial atau politik.

Kao mengutip penelitian Universitas Stanford Amerika Serikat bahwa 88 persen kebocoran data diakibatkan faktor manusia. Selain memperkuat sumber daya manusia dan organisasi terkait keamanan siber, ia mendorong peningkatan kewaspadaan pada masyarakat.

Baca juga: BSSN Siapkan Rp 110 Miliar untuk Pengamanan Siber Pemilu 2024