Harga Beras Merangkak Naik, Penyaluran Beras SPHP Digandakan

Pemerintah menaikkan jumlah beras SPHP untuk disalurkan melalui pasar induk dan retail menjadi 100.000 ton. Harapannya, kenaikan harga beras bisa dikendalikan.

NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/9/2023), untuk menghadiri rapat tertutup tentang stabilisasi harga beras.

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memerintahkan agar harga beras segera dikendalikan. Untuk itu, beras yang disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP akan ditingkatkan hingga dua kali lipat.

Presiden Jokowi, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, meminta inflasi akibat kenaikan harga beras dan beberapa komoditas seperti gula pasir dan jagung bisa dikendalikan sebelum akhir tahun ini. ”Pokoknya sampai akhir tahun ini bisa selesai, dalam satu-dua bulan ke depan,” ujarnya kepada wartawan seusai rapat tertutup terkait stabilisasi harga beras yang dipimpin Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Baca juga: Waspadai Tekanan Harga Beras pada Inflasi

Hadir pula dalam rapat tertutup yang dimulai pukul 14.00 sampai pukul 14.30 itu antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Kepala Bulog Budi Waseso, dan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan tren harga beras masih naik pada pekan ketiga September 2023 dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kilogram (kg).

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Sanimah (50), pedagang beras di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, menunjukkan stok beras yang ada di tokonya, Kamis (9/2/2023).

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras juga semakin banyak. Di pekan pertama September 2023, ada 230 daerah yang mengalami kenaikan harga beras. Di pekan ketiga, jumlah daerah tersebut bertambah menjadi 284 daerah.

”Purwakarta, daerah produsen beras besar di Jawa Barat, menempati urutan keempat dari sepuluh kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” tutur Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (25/9/2023).

Untuk mengendalikan harga beras, beras program SPHP akan ditingkatkan dari 50.000 ton per bulan menjadi 100.000 ton.

Baca juga: Beras Sumbang Inflasi di Tengah Deflasi

Ditingkatkan jadi 100.000 ton

Untuk mengendalikan harga beras, kata Airlangga, beras program SPHP akan ditingkatkan dari 50.000 ton per bulan menjadi 100.000 ton. Beras SPHP ini dikemas Bulog dalam kemasan lima kilogram dan didistribusikan melalui pasar-pasar induk dan retail.

Adapun beras bantuan pangan untuk keluarga berpendapatan rendah tetap disalurkan kepada 21,3 juta keluarga yang masing-masing menerima 10 kilogram per bulan. Dengan demikian, setiap bulan didistribusikan sekitar 210.000 ton beras bantuan pangan.

KOMPAS/HENDRIYO WIDI

Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari menjelaskan stok beras Bulog dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara daring, Senin (25/9/2023). Per 22 September 2023, stok beras bulog bertambah menjadi 1,72 juta ton dari semula 1,52 juta ton pada awal September 2023.

Sampai 24 September 2023, Bulog sudah menyalurkan 120.275 ton beras bantuan pangan. Untuk itu, kata Airlangga, distribusi bantuan pangan terus didorong supaya lancar. Selain itu, di pasar-pasar induk pun diupayakan supaya stok beras terpenuhi untuk menekan harga.

Dari sisi inflasi, Airlangga menyebut pengaruh harga beras pada inflasi bulan ini masih 0,05 persen. Inflasi secara keseluruhan juga dinilai masih di bawah 3 persen.

Baca juga: Beras, Gula, dan BBM Picu Inflasi September

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Senin (25/9/2023), juga telah meminta pemerintah daerah menggelar Gerakan Pangan Murah apabila harga-harga komoditas meningkat. Untuk itu, pemerintah daerah (pemda) dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan belanja tidak terduga maupun mengajak masyarakat yang mampu, termasuk perusahaan, untuk turut membantu.

Pemda juga dapat memanfaatkan dana dekonsentrasi yang diberikan Badan Pangan Nasional kepada semua provinsi. Sejauh ini, masih ada 16 provinsi yang realisasi dana dekonsentrasinya rendah. Dari Rp 142 miliar yang diberikan, anggaran yang baru terealisasi sekitar 2,71 persen, padahal dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional agar daerah melakukan intervensi pengendalian inflasi, terutama terkait harga pangan.

Pemda pun diminta berkoordinasi dengan kejaksaan negeri di masing-masing wilayah apabila ragu menggunakan anggaran tersebut.