Pengembangan Industri Kelapa Berkelanjutan Butuh Peta Jalan

Name: Pengembangan Industri Kelapa Berkelanjutan Butuh Peta Jalan
Uploaded: 2023-09-22T22:41:03Z
Duration: 20 min 32 s
Description: Pengembangan industri pengolahan kelapa dari hulu sampai hilir di daerah menghadapi sejumlah tantangan. Oleh sebab itu, butuh peta jalan sebagai pedoman bersama.

Pengembangan industri pengolahan kelapa dari hulu sampai hilir di daerah menghadapi sejumlah tantangan. Oleh sebab itu, butuh peta jalan sebagai pedoman bersama.

Oleh

AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

· 3 menit baca

GORONTALO, KOMPAS — Pengembangan industri pengolahan kelapa berkelanjutan di daerah terkendala kualitas sumber daya manusia dan akses pasar. Perumusan peta jalan mengenai pengolahan kelapa berkelanjutan diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan komoditas kelapa.

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengatakan, ada dua tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mengembangkan industri pengolahan kelapa, yakni sumber daya manusia dan penyerapan produk oleh pasar. Padahal, kelapa menjadi salah satu produk unggulan daerah.

”Teknologi kita mungkin sudah punya, tinggal bagaimana sumber daya manusianya dan akses ke pasarnya saja untuk menyerap produksi kami. Lalu, seperti halnya komoditas kelapa sawit, kelapa juga butuh badan otoritas khusus yang mengatur harga sehingga dapat menjamin kesejahteraan petani,” katanya dalam konferensi pers seusai Forum Group Discussion tentang Business and Partnership Matching sebagai bagian rangkaian acara World Coconut Day 2023, di Gorontalo, Jumat (22/9/2023).

Dihadiri, antara lain, oleh para pelaku usaha, pelaku bisnis, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, investor, generasi muda, dan akademisi, forum diskusi tersebut bertujuan untuk merumuskan usulan peta jalan mengenai industri pengolahan kelapa berkelanjutan. Terdapat lima aspek dasar yang dibahas dalam perumusan peta jalan tersebut, yakni peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, parameter keberhasilan peta jalan, dampak lingkungan, dan kebijakan.

Adapun hasil diskusi tersebut menghasilkan peta jalan yang dirumuskan dalam lima gagasan. Pertama, peningkatan produktivitas dilakukan dengan pengembangan varian kelapa dan bibit tersertifikasi, teknologi pendukung produksi, pemrosesan, dan pemasaran kelapa, peningkatan kapasitas petani dan pendampingan akses permodalan.

Kedua, kesejahteraan petani diupayakan, antara lain, melalui pelatihan, pendampingan, serta pendanaan yang inklusif melalui pihak lembaga, seperti koperasi, agar petani lebih memahami nilai tambah produk dan pemasaran. Ketiga, penanggulangan dampak lingkungan dilakukan dengan membuat regulasi, pembinaan dan pengawasan, tata guna ruang, dokumen lingkungan, perizinan, serta pengalokasian dukungan dalam bentuk insentif.

Keempat, kebijakan dibuat oleh pemerintah dengan fokus terhadap pengembangan budidaya kelapa dan menjadikannya target pendapatan negara melalui kebijakan, perencanaan, serta insentif untuk meningkatkan produktivitas kelapa. Kelima, parameter keberhasilan peta jalan tersebut diukur lewat pengembangan budidaya kelapa dengan menerapkan standar-standar keberlanjutan guna mendukung permintaan pasar global, meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani.

Dengan adanya World Coconut Day di Gorontalo ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi petani, pelaku usaha, UMKM, generasi muda, dan semua pelaku kepentingan di berbagai daerah untuk membawa kembali kejayaan kelapa. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendukung dengan memberikan subsidi dan intensif.

Nelson menambahkan, peta jalan itu dapat menjadi usulan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mendorong ekonomi lestari atau berbasis alam, salah satunya melalui pengembangan komoditas kelapa. Hal ini penting agar tidak hanya komoditas kelapa sawit yang maju, tetapi juga komoditas kelapa.

”Dengan adanya World Coconut Day di Gorontalo ini diharapkan dapat memberikan semangat bagi petani, pelaku usaha, UMKM, generasi muda, dan semua pelaku kepentingan di sejumlah daerah untuk membawa kembali kejayaan kelapa. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendukung dengan memberikan subsidi dan intensif,” ucapnya.

Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon Anwar M Nur selaku perwakilan dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian mengatakan, peta jalan tersebut diperlukan agar terbentuk sistem kelembagaan untuk industri pengelolaan komoditas kelapa. Selanjutnya, peta jalan tersebut menjadi dasar untuk penyusunan program, kebijakan, pembiayaan, kolaborasi, dan pelaksanaan.

”Ada tiga kata kunci, yakni pembuatan big data yang komprehensif dan tepat sasaran, fokus pada penguatan kelembagaan, dan pengembangan pasar. Terutama big data, ini yang paling penting karena soal data kelapa ini kita masih terbatas,” ujarnya dalam sambutan.

Menurut Anwar, pembentukan sistem kelembagaan industri pengolahan kelapa diharapkan turut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan mengumpulkan para pelaku UMKM dalam satu bentuk korporasi, akan mempermudah pemerintah membentuk tata kelola ekosistem kelapa secara terintegrasi.

Upaya untuk membentuk sistem kelembagaan dalam ekosistem kelapa tersebut juga menjadi perhatian Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek). Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II yang diselenggarakan secara tertutup, Kopek berkomitmen untuk mendorong terbentuknya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa.

Sebagai informasi, Kopek beranggotakan enam pemerintah kabupaten, yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng); Kabupaten Buol, Sulteng; Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Sulawesi Utara; dan Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Pada Rakornas II yang diadakan di Gorontalo tersebut, mereka mendeklarasikan komitmen bersama pengembangan kelapa yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengembalikan kejayaan kelapa Indonesia.

Editor:

MUHAMMAD FAJAR MARTA

hilirisasi kelapa fenomena peta jalan berita aktual hari kelapa sedunia world coconut day