Presiden Jokowi: Inflasi Terkendali, tetapi Harga Beras Masih Jadi Tantangan

Presiden Jokowi meminta kepala daerah mencermati produktivitas pertanian dan ketersediaan beras di wilayah masing-masing. Anggaran daerah bisa digunakan untuk mengintervensi pasar apabila harga beras naik.

KOMPAS/NINA SUSILO

Para kepala daerah memperhatikan arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengklaim inflasi tahun berjalan terkendali dan termasuk terendah di dunia. Kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan pengecekan lapangan dinilai efektif. Namun, diakui kenaikan harga beras masih menjadi tantangan ke depan.

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023), menyampaikan apresiasi kepada Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dan para kepala daerah. Sebab, inflasi dinilai sangat terkendali.

Baca juga: Waspadai Inflasi Pangan akibat El Nino

Pada Juli 2023, inflasi indeks harga konsumen 3,08 persen secara tahunan. Angka ini, menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, turun dari 5,51 persen secara tahunan di akhir 2022. Penurunan inflasi, katanya, terjadi di seluruh kelompok, baik inflasi inti, inflasi pada harga pangan bergejolak, maupun harga yang diatur pemerintah. Seluruh wilayah juga mencatat penurunan inflasi.

Presiden pun membandingkan tingkat inflasi Indonesia dengan beberapa negara lain. Argentina, misalnya, mengalami inflasi 113 persen. Inflasi Turki di angka 47 persen, India 7,4 persen, Uni Eropa 5,3 persen, dan Amerika Serikat 3,2 persen.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo menyebutkan kabupaten/kota dan provinsi dengan tingkat inflasi masih di atas rata-rata-nasional dalam arahannya di Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023). Delapan provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi dan di atas rata-rata nasional adalah Maluku, Jawa Timur, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Kalimantan Selatan.

Indonesia menerapkan kombinasi kebijakan pengendali inflasi

Presiden Jokowi menyebutkan, biasanya, instrumen pengendali inflasi adalah suku bunga melalui bank sentral di suatu negara. Di Indonesia, diterapkan kombinasi kebijakan pengendalian inflasi.

”Ada kebijakan moneter, fiskal, dan juga pengecekan di lapangan secara langsung. Jadi, kalau bapak/ibu lulusan dari Harvard (University), Stanford (University), Pennsylvania (State University), enggak ada tim pengendali inflasi, ini ilmu lapangan. Bayangkan mengendalikan inflasi dengan kenaikan suku bunga, kalau pasokannya enggak baik, distribusi barang terganggu, jalan rusak, semua tidak ada artinya,” tutur Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi mengakui saat ini masih ada satu masalah yang perlu diatasi, yakni harga beras yang masih merangkak naik.

Baca juga: Risiko Inflasi Belum Berakhir

Hadir dalam acara ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua BPK Isma Yatun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula para kepala daerah penerima penghargaan TPID Award secara luring dan kepala-kepala daerah lain secara daring.

Presiden Jokowi mengakui, saat ini masih ada satu masalah yang perlu diatasi, yakni harga beras yang masih merangkak naik. Kondisi ini dipersulit oleh pengaruh super El Nino di sejumlah daerah. Presiden pun mengaku sudah bertemu dengan pemimpin negara India, Bangladesh, dan Kamboja. Para pemimpin negara itu menyampaikan menahan ekspor pangan. Indeks harga beras FAO pada Juli 2023 sebesar 129,7 poin dan 19 negara membatasi ekspor pangan.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbincang informal dengan para kepala daerah sebelum Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Presiden Jokowi pun meminta kepala daerah mencermati produktivitas pertanian dan ketersediaan beras di wilayah masing-masing. Anggaran daerah juga bisa digunakan untuk mengintervensi pasar bila harga beras naik.

Stok beras 1,6 juta ton

Sejauh ini, stok beras di Perum Bulog masih 1,6 juta ton. Stok yang memadai ini akan digunakan untuk menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyalurannya dipercepat dan dimulai September ini. Presiden pun meminta para kepala daerah memastikan beras yang disalurkan ke masyarakat.

”Ini semi operasi pasar sehingga setiap bulan keluar 210.000 ton selama tiga bulan, September, Oktober, November,” ujar Presiden.

Baca juga: Potensi Inflasi Pangan Diwaspadai

Saat ditanya mengenai strategi mengatasi tantangan inflasi yang diakibatkan sektor pertanian kesulitan memenuhi produktivitas sementara 19 negara membatasi ekspor pangan, Airlangga hanya menjawab bahwa stok Bulog masih memadai. Selain itu, masih akan ada hasil panen 400.000 ton sampai akhir tahun.

Gubernur BI Perry Warjiyo menambahkan, inflasi tahun 2024 juga diperkirakan bisa diturunkan menjadi 2,5 plus minus 1 persen. ”Ini perlu dibarengi penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat-daerah dan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi. Khususnya memitigasi gangguan jangka pendek seperti dampak El Nino, ketersediaan pasokan, dan keterjangkauan harga maupun penanganan permasalahan struktural pengendalian inflasi seperti produktivitas, kelancaran distribusi, integrasi data, serta penguatan kelembagaan dan SDM (sumber daya manusia),” tuturnya.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kiri) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) memberikan keterangan seusai Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Presiden meminta kepala daerah mengamati neraca pangan

Untuk mengendalikan inflasi, Presiden Jokowi mengingatkan para kepala daerah untuk memastikan neraca pangan, memiliki data untuk menjadi basis pengambilan keputusan, serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain. ”Mana yang kelebihan dan kekurangan (pasokan) segera disambungkan. Jangan ego daerah yang dikedepankan,” kata Presiden.

Ketersediaan bahan pangan dan harga perlu dicek secara terus-menerus. Sistem jalur distribusi bahan pangan juga perlu diawasi. Presiden pun meminta supaya jalan rusak yang mengganggu jalur distribusi segera diperbaiki. Cadangan pangan daerah juga perlu ditingkatkan.

Menurut Presiden, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah kunci dan menjadi perhatian semua negara.

Baca juga: Akankah Inflasi Pangan Mereda?

Para kepala daerah diminta memerhatikan upaya pengendalian inflasi. Sebab, menurut Presiden, pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah kunci dan menjadi perhatian semua negara.

Dalam Rakornas Pengendalian Inflasi, Presiden Jokowi juga memberikan TPID Award kepada beberapa kepala daerah yang dinilai mengendalikan inflasi secara baik. Bupati Tanah Datar Eka Putra, salah satu kepala daerah yang mendapat penghargaan, mengatakan, distribusi, transportasi, ketersediaan, dan komunikasi menjadi kunci keberhasilan daerahnya mengendalikan inflasi. Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat ini pada tahun 2021 dan 2022 mendapatkan penghargaan serupa. Kabupaten ini penghasil beras, cabai, tomat, dan telur.

KOMPAS/NINA SUSILO

Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada lima belas kepala daerah yang dinilai berhasil mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing, Kamis (31/8/2023). Salah satu penerima TPID Award ini adalah Bupati Tanah Datar Eka Putra (paling kanan).

Komoditas yang surplus, kata Eka, bisa dikirimkan ke daerah lain yang memerlukan. Beras, misalnya, dikirim ke DKI Jakarta menggunakan BUMD Tuah Sepakat. Dari Jakarta, perusahaan transportasi dari BUMD tersebut membawa pulang minyak goreng. ”Kami tidak punya sawit, jadi transportasi kembali ke daerah tidak kosong,” ujar Eka.

Selain itu, dia membuat program membajak sawah gratis untuk para petani. Setiap hektar sawah disubsidi sewa alat bajak, bahan bakar, dan operator sehingga biaya produksi petani rendah dan harga produk petani tidak tinggi. Padi dan sapi juga diasuransikan.

Dari penghargaan dan insentif yang diperoleh saat menerima TPID Award, Eka mengatakan dana digunakan untuk membangun infrastruktur pertanian. Karenanya, dia gembira menerima insentif Rp 1 triliun saat mendapatkan penghargaan di Istana Negara.