Polusi Udara Dinilai Bisa Berdampak pada Kunjungan Wisatawan

Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau GIPI menyatakan, permasalahan polusi udara di Jabodetabek yang tidak segera teratasi bisa mengganggu kunjungan turis.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Kondisi udara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2019).

JAKARTA, KOMPAS — Permasalahan polusi udara yang menimpa Jabodetabek beberapa pekan terakhir dinilai bisa berdampak buruk ke citra industri pariwisata nasional. Pengusaha pariwisata yang tergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia berharap pemerintah mencari akar masalah polusi dan segera merilis langkah penanganan yang tepat.

”Sejauh ini, permasalahan polusi udara di Jabodetabek, terutama DKI Jakarta, belum berdampak negatif ke industri pariwisata. Belum ada pembatalan kunjungan wisatawan dan belum terjadi penurunan tingkat okupansi kamar hotel. Hanya saja, jika polusi udara terus-menerus dibiarkan, turis akan malas datang,” papar Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi B Sukamdani, yang ditemui di sela-sela menghadiri konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf), Senin (21/8/2023), di Jakarta.

Dia berpendapat, upaya pemerintah yang meminta masyarakat memakai masker dan beralih menggunakan kendaraan listrik tidak akan berdampak signifikan mengatasi masalah polusi udara di Jabodetabek. Sebab, sejauh ini, sumber polutan belum jelas apakah benar dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), atau pengaruh kemarau panjang.

”Kami masih menunggu pemerintah mengungkap apa penyebabnya. Sejauh ini, kami juga belum jelas sumber polutan dari mana,” katanya.

Dia menambahkan, pengusaha pariwisata juga berharap agar pemerintah segera membuat solusi nyata mengatasi masalah polusi udara. Jika benar akar masalahnya dari pembangkit listrik yang masih dominan memakai energi fosil, dia berharap agar pemerintah mendorong supaya pemakaian energi terbarukan semakin digencarkan.

”Mendorong daerah atau obyek tujuan wisata memakai kendaraan listrik bisa jadi solusi. Akan tetapi, arahan itu tidak akan berpengaruh signifikan,” kata Hariyadi.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Warga menyeberang Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (19/9/2022).

Baca Juga: Wacana WFH Timbulkan Dilema bagi Pekerja

Menparekraf/Kepala Baparekraf Sandiaga S Uno mengatakan, polusi jika tidak tertangani dengan baik akan berdampak ke target kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan wisatawan Nusantara (wisnus). Sesuai data survei yang diluncurkan Greenpeace Asia Tenggara dan IQAir, polusi udara juga akan berdampak negatif ke ekonomi. Di Jakarta, khususnya, polusi udara telah menelan biaya ekonomi Rp 21,5 triliun atau 1,7 kali lipat dari defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan setara dengan 26 persen dari anggaran kota Jakarta tahun 2020. Sementara pada data terbaru, IQAir memperkirakan polusi udara di Jakarta mengakibatkan 7.800 kematian dan menimbulkan kerugian lebih besar, yaitu sekitar Rp 30 triliun pada 2023.

Menurut Sandiaga, sejauh ini, Taman Mini Indonesia Indah telah mewajibkan kendaraan pengunjung hanya bisa dibawa sampai area parkir, lalu mereka dapat berkeliling menggunakan kendaraan pariwisata berbasis listrik. Kemudian, destinasi wisata Ancol telah menggratiskan tiket masuk pengunjung yang datang dengan mobil listrik mulai 10 Juli sampai 31 Desember 2023.

Insan pariwisata dan ekonomi kreatif, lanjut Sandiaga, harus menjadi salah satu yang paling lantang bersuara dan ikut andil dalam upaya perbaikan udara. Kemenparekraf memiliki visi yang mengedepankan pada pariwisata dan ekonomi kreatif berkualitas dan berkelanjutan.

”Semuanya itu akan kami evaluasi, termasuk kebijakan bekerja dari rumah (WFH), dalam tiga bulan ke depan. Kami sendiri juga berharap upaya-upaya tersebut mampu menurunkan emisi karbon dan memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta,” tuturnya.

Di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf telah diberlakukan metode bekerja dari rumah maksimal 75 persen dari total pekerja. Surat edaran terkait metode ini telah didistribusikan per tanggal 16 Agustus 2023.

Baca Juga: ASN DKI yang Bekerja dari Rumah Bakal Diawasi Ketat