Infrastruktur Masih Prioritas, Pagu Anggaran Kementerian PUPR di 2024 Meningkat

Menyelesaikan banyak pembangunan infrastruktur, pemerintah bersiap mengalokasikan Rp 138,39 triliun di Kementerian PUPR tahun 2024.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono (kiri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa (kanan) berjalan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah mengikuti rapat tertutup yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Rabu (26/7/2023). Rapat ini membahas pagu anggaran kementerian/lembaga di Rencana APBN 2024.

JAKARTA,KOMPAS — Infrastruktur masih akan menjadi prioritas dalam kebijakan penganggaran pemerintah tahun 2024. Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mencapai Rp 138,39 triliun dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara 2024, sedangkan tahun 2023 ini, masih Rp 125 triliun.

”Hari ini diputuskan Rp 138,39 triliun untuk tambahan-tambahan (pembangunan) IKN (Ibu Kota Nusantara), airport VVIP, infrastruktur prioritas, pasar-pasar,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Tambahan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara yang akan ditangani Kementerian PUPR untuk 2024 adalah bangunan VVIP Bandara. Adapun terminal bandara IKN dikerjakan Kementerian Perhubungan.

Selain itu, tambahan lain adalah pembangunan 32 pasar dan perbaikan 22 stadion di Indonesia. Selama ini, Presiden Jokowi kerap menyambangi pasar saat kunjungan kerja di daerah dan beberapa pasar yang rusak kini akan dibangun kembali. Adapun untuk renovasi 22 stadion, disiapkan alokasi Rp 1,9 triliun. Pembangunan pasar dan renovasi stadion ini akan rampung tahun 2024.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Potret dari udara Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (2/9/2016).

Kementerian PUPR juga akan membangun kompleks perkantoran di daerah-daerah otonom baru di Papua dan Papua Barat. Untuk keempat provinsi yang baru dibentuk di Papua, perkantoran gubernur ini akan dibangun di Nabire, Wamena, Sorong, dan Merauke. Selain perkantoran, pembangunan juga mencakup akses jalan dari bandara ke kantor gubernur, perumahan untuk aparatur sipil negara, dan sarana penyediaan air bersih.

Untuk pembangunan di keempat DOB ini–Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, serta Papua Barat Daya–anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 11 triliun. Sebanyak Rp 3 triliun dari jumlah ini dianggarkan pada 2023, sedangkan Rp 8 triliun dialokasikan pada 2024.

Basuki menambahkan, pagu anggaran yang disiapkan untuk 2024 tersebut tak termasuk alokasi untuk perbaikan jalan-jalan rusak yang dipantau Presiden Jokowi dalam berbagai kunjungannya ke daerah.

Untuk ini, Presiden Jokowi sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah (IJD). Karena itu, untuk perbaikan jalan dan jembatan di daerah, disiapkan alokasi anggaran melalui Bendahara Umum Negara (BUN).

Baca Juga: Pemerintah Pasang Target Tinggi di Akhir Masa Jabatan

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat meninjau jalan rusak di Desa Raman Nirwana, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, pada Jumat (5/5/2023). Presiden memilih meninjau jalan rusak di Lampung Selatan dan Lampung Tengah menggunakan mobil.

Tahun ini, kata Basuki, sudah dialokasikan Rp 14,6 triliun untuk perbaikan sekitar 6.000 kilometer jalan daerah dan 2.300 meter jembatan di daerah. Adapun tahun depan, akan dialokasikan sekitar Rp 15 triliun untuk perbaikan jalan dan jembatan. Basuki mencontohkan, kerusakan jalan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, dan di Kabupaten Sikka, Flores, langsung dicek. Bila kondisi diidentifikasi rusak dan belum masuk dalam program, jalan akan dimasukkan dalam program IJD.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR untuk memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, medio Mei lalu, menyebutkan, target belanja negara di kisaran 13,97-15,01 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp 3.215,7 triliun-Rp 3.476,2 triliun. Adapun target pendapatan negara diasumsikan sebesar 11,81-12,38 persen dari PDB atau berkisar Rp 2.719,1 triliun-Rp 2.865,3 triliun.

Seusai rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, 20 Februari lalu, Sri Mulyani juga menyebutkan sejumlah program prioritas yang menjadi fokus di tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Program prioritas itu adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes (stunting), peningkatan laju investasi, dan pembangunan infrastruktur.