Investasi Hilirisasi Harus Mampu Sejahterakan Rakyat
Hilirisasi menjadi arah kebijakan pemerintah untuk dapat meningkatkan nilai tambah. Namun, kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah yang terdampak kebijakan juga perlu diperhatikan.
JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan investasi sektor manufaktur yang berbasis hilirisasi diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di sekitar sentra hilirisasi. Lebih dari itu, investasi perlu mengedepankan keberlanjutan sosial, mengingat pemerintah saat ini tengah gencar melakukan hilirisasi di berbagai sektor.
Pertumbuhan investasi sektor industri manufaktur pada semester I-2023 tercatat mencapai Rp 270,3 triliun atau tumbuh 17 persen secara tahunan. Capaian tersebut sekaligus berkontribusi sebesar 39,8 persen terhadap total realisasi investasi di Indonesia periode Januari-Juni 2023 yang mencapai Rp 678,7 triliun atau naik 16,1 persen secara tahunan.
Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan, sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya, serta sektor pertambangan masuk dalam lima besar sektor dengan nilai investasi tertinggi selama periode Januari-Juni 2023, yakni masing-masing Rp 89,0 triliun dan Rp 71,4 triliun. Lebih lanjut, tenaga kerja yang terserap dari investasi yang telah digelontorkan mencapai 849.181 orang atau naik 33 persen secara tahunan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, Sabtu (22/7/2023), menjelaskan, pertumbuhan investasi pada sektor manufaktur tidak lepas dari kebijakan hilirisasi. Namun, pertumbuhan tersebut perlu dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja secara lebih efektif.
”Investasi akan efektif menciptakan lapangan pekerjaan jika ada persiapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari industri yang akan dibangun. Dengan demikian, dapat mempertemukan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja lokal,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.
Dalam rangka pembangunan industri manufaktur di suatu daerah, kata Faisal, dibutuhkan kerja sama antara investor dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerja sama ini merujuk pada upaya untuk mempersiapkan keterampilan khusus tenaga kerja yang dibutuhkan, baik dari lembaga pendidikan maupun lembaga pelatihannya yang ada di wilayah setempat.
Menurut Faisal, keberadaan industri di suatu wilayah seharusnya juga mengedepankan aspek environmental, social, and corporate governance (ESG). Aspek tersebut tidak hanya memprioritaskan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, melainkan keberlanjutan sosial penduduk sekitar.
Akhir-akhir ini, kemiskinan justru meningkat pada daerah tempat hilirisasi berlangsung. Artinya terjadi ketidaksinkronan antara investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan menyejahterakan masyarakat lokal dengan kondisi di lapangan.
Secara langsung, kata Faisal, investasi sektor manufaktur dapat menciptakan lapangan kerja. Di sisi lain, investasi tersebut secara tidak langsung dapat memberikan efek domino terhadap pertumbuhan sektor lain, seperti jasa, reparasi, transportasi, makanan dan minuman, termasuk juga sektor pertanian.
”Akhir-akhir ini, kemiskinan justru meningkat pada daerah tempat hilirisasi berlangsung. Artinya terjadi ketidaksinkronan antara investasi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan menyejahterakan masyarakat lokal dengan kondisi di lapangan,” katanya.
BKPM menyebut, realisasi investasi pada semester I-2023 cenderung lebih merata. Realisasi investasi di luar Jawa yang mencapai Rp 354,9 triliun terhitung 52,3 persen dari total investasi. Bahkan, Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu sentra hilirisasi nikel berada di posisi tiga sebagai lokasi yang mendapat suntikan investasi terbesar, yakni senilai Rp 56,4 triliun.
Namun, Badan Pusat Statistik dalam Profil Kemiskinan di Indonesia Edisi Maret 2023 yang baru saja dirilis melaporkan, angka kemiskinan Sulteng naik 0,11 persen poin dari 12,30 persen pada September 2022 menjadi 12,41 persen pada Maret 2023. Padahal, perekonomian Sulteng pada tahun 2022 tumbuh 15,17 persen dan pada triwulan I-2023 sebesar 13,18 persen.
Faisal menambahkan, keberlanjutan mata pencarian masyarakat sekitar merupakan hal yang penting. Jika hal itu tidak dilakukan, masyarakat sekitar menjadi tidak sejahtera atau bahkan angka kemiskinannya meningkat lantaran pendapatan mereka terganggu oleh keberadaan pabrik, seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran limbah.
Baca juga: Kemiskinan Naik di Sentra Pengolahan Nikel, Efek Ganda Hilirisasi Belum Optimal
”Kalaupun tidak menyerap tenaga kerja karena dibutuhkan keterampilan khusus, jangan sampai pekerjaan masyarakat sekitar hancur atau rusak setelah adanya investasi. Justru kehadiran investasi bisa menumbuhkan sektor ikutan lainnya karena otomatis kebutuhan di wilayah sekitar pabrik akan meningkat. Kalau keterkaitan ini terbangun dengan baik, tidak akan menyebabkan masyarakat sekitar kehilangan mata pencarian,” katanya.
Ambisi hilirisasi
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah berambisi untuk melakukan hilirisasi di berbagai sektor. Hilirisasi dilakukan agar dapat memberikan nilai tambah terhadap penerimaan negara.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemerintah terus berupaya menarik minat para investor nasional dan global dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha. Peluang investasi terus dikejar, khususnya bagi industrialisasi berbasis hilirisasi, untuk meningkatkan nilai tambah.
”Kementerian Perindustrian selalu membuka diri bagi para pelaku industri yang membutuhkan dukungan dalam rangka memperluas bisnisnya di Indonesia,” kata Agus dalam keterangan resminya, Sabtu (22/7/2023).
BKPM melaporkan, realisasi investasi pada semester I-2023 telah mencapai 48,5 persen dari target investasi pada tahun 2023, yakni Rp 1.400 triliun. Di sisi lain, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada bulan Juni 2023 tercatat pada angka 53,93 poin, serta Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur tercatat pada 52,5 poin.
Menurut Agus, capaian realisasi investasi pada semester pertama ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didukung dengan angka-angka positif dalam indikator lainnya. Lebih lanjut, pihaknya turut mendorong peningkatan investasi yang dapat memberikan manfaat pada akselerasi transformasi teknologi 4.0, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan industri hijau.
Secara terpisah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, hilirisasi nantinya akan mencakup seluruh sektor. Oleh sebab itu, BKPM diberi tugas untuk menggaet investor tidak hanya untuk nikel, tembaga, dan timah, tetapi komoditas lainnya.
”Kita punya cadangan pasir kuarsa terbesar di dunia dan juga pasir silika. Keduanya ini adalah bahan baku utama kaca dan panel surya. Hal ini terkait dengan arah kebijakan global yang mendukung green energy,” kata Bahlil dalam konferensi pers, di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Salah satu investor yang digadang-gadang akan terlibat dalam hilirisasi pasir kuarsa ini adalah Xinyi Group, perusahaan industri kaca dan solar panel asal China. Perusahaan dengan market share global mencapai 20 persen itu rencananya akan segera membangun fasilitas hilirisasi pasir kuarsa atau pasir silika di Kawasan Rempang Eco-City, Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
Baca juga: Warga Masih Hidup Miskin, Hilirisasi Sisakan Pekerjaan Rumah Besar
Menurut Bahlil, hasil dari hilirisasi tersebut akan membuat Indonesia menjadi salah satu negara penyuplai panel surya terbesar di dunia. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi pabrik kaca terbesar kedua di dunia setelah China.
”Kita pengin pasir kuarsa dikelola. Mungkin tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga pertimbangkan untuk kita larang ekspor juga. Ya, terserah orang mau protes kita, protes aja. Masak negara kita enggak boleh maju-maju,” ujarnya.