Uji Coba Perizinan Acara Satu Pintu Mulai Akhir Juli 2023
Pemerintah menyebut akan ada 3.000 acara (”events”) terselenggara pada 2023. Nilai kapitalisasinya diperkirakan Rp 350 triliun. Sistem perizinan satu pintu diharapkan memikat lebih banyak ”event” terselenggara.
Oleh
MEDIANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Uji coba sistem perizinan penyelenggaraan acara (event) satu pintu akan mulai dilakukan oleh pemerintah pada akhir Juli 2023. Uji coba berlangsung di Jakarta, Surabaya, Bali, Medan, Bandung, dan Banyuwangi. Sistem perizinan ini akan memangkas panjangnya proses administrasi izin event.
”Kapitalisasi suatu penyelenggaraan event sangat besar. Jika ada konser, kamar hotel-hotel di ring pertama lokasi konser langsung penuh dipesan. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) makanan juga mendapat kenaikan untung,” ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) Vinsensius Jemadu, yang ditemui seusai konferensi pers mingguan Kemenparekraf, Selasa (11/7/2023) malam, di Jakarta.
Wacana sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu telah berkembang beberapa bulan terakhir. Penggodokan sistem ini di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.
Sistem perizinan penyelenggaraann satu pintu sekarang sedang dikembangkan oleh konsorsium Perum Peruri, Telkom, dan Bank Mandiri. Akhir Juli 2023 diharapkan bisa dipakai untuk uji coba.
Menurut Vinsensius, wacana pemerintah mengembangkan sistem perizinan seperti itu berangkat dari keluhan pelaku industri tentang rumitnya proses pengurusan izin. Setidaknya, mereka harus mengajukan 28 jenis dokumen administrasi di instansi berbeda.
Dengan adanya sistem perizinan penyelenggaraan satu pintu, pelaku industri cukup mengunggah dokumen administrasi secara daring di satu platform. Metode pembayarannya akan dikemas secara nontunai. Sistem ini akan terintegrasi dengan sistem Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Tahun ini kami mencatat akan ada sekitar 3.000, mulai dari skala kecil hingga mega event. Perhitungan kapitalisasi event sebanyak itu bisa mencapai Rp 350 triliun. Jika sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu diimplementasikan, kami optimistis semakin banyak event terselenggara,’ ujar Vinsensius.
Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi) Hosea Andreas Runkat, Rabu (12/7/2023), di Jakarta, berpendapat, keberadaan sistem perizinan penyelenggaraan satu pintu memang bagus untuk memudahkan promotor mengurus izin di satu tempat. Sistem ini sekaligus akan mampu ”mengontrol” dan mengawasi penyelenggaraan suatu event yang tidak layak. Akan tetapi, dia ragu apakah sistem itu mampu mengatasi permasalahan di lapangan.
”Selama puluhan tahun, penyelenggaraan suatu event memang harus melalui proses yang panjang. Ada ’biaya’ koordinasi alias biaya ’di bawah tangan’ yang sering kali mahal. Selama puluhan tahun juga sebenarnya para pelaku industri penyelenggara event mengetahuinya, tetapi mereka cenderung menganggapnya ’biasa’ dan merasa hal terpenting adalah event bisa sukses terselenggara,” ujarnya.
Pada saat pandemi Covid-19, proses pengurusan izin event bertambah panjang. Menurut Hosea, itu karena pemerintah mensyaratkan protokol kesehatan.
Hosea menilai, masyarakat sekarang cenderung haus hiburan. Sejumlah promotor penyelenggara event yang selama pembatasan sosial pandemi Covid-19 merasa kesulitan, kini mereka merasa sudah saatnya menggenjot penyelenggaraan event.
”Pertengahan 2022 sudah terjadi relaksasi pembatasan sosial. Saat itu, pameran banyak bermunculan. Memasuki tahun 2023 justru konser musisi nasional dan internasional yang ramai. Masyarakat haus hiburan dan promotor menangkap peluang bisnis dari sana, jadi bukan karena pemerintah mengembangkan sistem perizinan satu pintu, lalu lantas event marak,” katanya.
Direktur Ismaya Live David Ferdian menyampaikan, persiapan suatu event bisa memakan waktu setahun sebelumnya. Dia membenarkan tingginya animo masyarakat lokal dan asing saat ini mencari hiburan. Sebagai gambaran, berdasarkan data internal Ismaya Live, sebanyak 12 persen dari total tiket festival We The Fest 2023 yang terjual ternyata dibeli oleh wisatawan mancanegara (wisman).
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, upaya pemerintah untuk menyediakan sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu memang patut diapresiasi. Namun, hal yang patut dikritisi adalah bagaimana pengawasan terhadap praktik-praktik lapangan selama persiapan dan hari H pelaksanaan event. Misalnya, pungutan dan praktik calo.
”Sejauh mana kapasitas pemerintah menjalankan sistem perizinan penyelenggaraan event satu pintu itu?” katanya.
Faisal menjelaskan, pertumbuhan ekonomi secara agregat sebenarnya melambat. Namun, distribusi ekonomi tidak merata dan kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah cenderung melebar. Kelas atas yang relatif masih punya kemampuan daya beli tinggi, haus terhadap hiburan, dan mereka terpengaruh dengan media sosial. Merekalah yang sebenarnya disasar oleh promotor event, seperti konser.
Fenomena itu berlangsung tidak hanya di Indonesia. Negara tetangga, seperti Singapura, juga beradu menciptakan sistem penyelenggaraan event yang menarik demi menangkap peluang ekonomi dari masyarakat yang haus hiburan. Marina Bay Sands di Singapura bahkan mengembangkan sistem resor terintegrasi dengan penyelenggaraan event. Dua tahun terakhir, sekitar 80 events konser, musikal, dan pertujukan digelar di Marina Bay Sands.