BI Gencarkan Penggunaan QRIS di Kalangan Wisatawan Asing

BI terus berupaya mendorong penggunaan QRIS lintas negara. Pengembangan terus dilakukan untuk meningkatkan layanan pembayaran bagi wisatawan asing di daerah wisata.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Pelaku usaha kopi melayani pembeli di kedainya di Taman Lumbini, Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Jumat (7/7/2023). Pelaku usaha ini memajang papan barcode pembayaran dengan metode QRIS di mejanya.

MAGELANG, KOMPAS — Bank Indonesia terus berupaya mendorong pemakaian sistem pembayaran lintas negara dengan menggunakan QRIS. Inovasi sistem pembayaran digital ini dilakukan untuk semakin meningkatkan pemakaian QRIS oleh wisatawan asing di daerah-daerah wisata di Tanah Air.

Hal itu dikemukakan Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P Joewono dalam acara bincang-bincang bertema ”Peran Digitalisasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Melalui Pariwisata”, Jumat (7/7/2023) petang. Acara digelar di Taman Lumbini, kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

Doni mengatakan, pemakaian QRIS lintas negara atau disebut dengan QRIS cross border tersebut sudah dimulai tahun 2022. ”Tahun lalu dimulai dengan wisatawan asal Thailand, tahun ini mulai digunakan oleh warga Malaysia, dan tahun depan QRIS lintas negara kami upayakan agar bisa segera dipakai oleh wisatawan dari Singapura,” ujarnya.

Pemakaian QRIS lintas negara oleh wisatawan Thailand di Indonesia terus menunjukkan tren meningkat. Selain terpantau sudah dilakukan di kawasan Borobudur, QRIS cross border dari warga Thailand juga sudah mulai sering digunakan saat mereka berwisata di Bali.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Papan barcode QRIS dipajang oleh pelaku usaha roti di samping produk dagangannya di Magelang, Jateng, Jumat (7/7/2023).

Saat ini, bekerja sama dengan bank-bank di berbagai daerah, BI juga terus berupaya meningkatkan pemakaian QRIS di destinasi-destinasi wisata. ”Kami berupaya agar jumlah pengguna QRIS di desa-desa wisata bisa terus meningkat,” ujar Doni.

QRIS, singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, adalah standardisasi pembayaran dengan menggunakan QR code dari Bank Indonesia. Metode QRIS membuat transaksi lebih mudah dan lebih cepat karena cukup dengan memindai QR code.

Baca juga: UMKM Pulih Lebih Cepat dengan Digitalisasi

Secara nasional, target pengguna QRIS tahun ini ditetapkan sebanyak 45 juta pengguna. Saat ini baru terdapat 36 juta pengguna, sebanyak 26 juta di antaranya adalah pelaku UMKM.

Doni mengatakan, pihaknya mengagumi antusiasme masyarakat untuk menggunakan QRIS. Dari pengalamannya, praktik penggunaan QRIS di masyarakat juga dinilainya mengejutkan karena ternyata sistem pembayaran digital ini juga sudah mulai digunakan oleh pedagang kaki lima.

”Saya sempat terkejut ketika akan membeli bubur ayam di tepi jalan, pedagang yang bersangkutan sudah menolak pembayaran dengan uang tunai dan memilih memakai QRIS,” ujarnya.

BI pun terus mendorong peningkatan penggunaan QRIS untuk setiap transaksi. Dengan semakin banyak orang yang menggunakan sistem pembayaran digital ini, BI dapat menghemat biaya pencetakan uang baru untuk transaksi tunai.

Selain melakukan digitalisasi pembayaran, setiap daerah wisata di Jateng juga didorong melakukan promosi wisata secara digital.

Kepala Perwakilan BI Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, tahun 2023, jumlah pengguna QRIS di Jateng ditargetkan sebanyak 2,3 juta orang. Adapun capaian jumlah pengguna QRIS saat ini sekitar 931.000 pengguna.

Rahmat menambahkan, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan jumlah pengguna QRIS. Selain memfokuskan pada kalangan pelaku UMKM, Kantor Perwakilan BI Jateng juga terus berupaya meningkatkan penggunaan QRIS di kalangan masyarakat konsumen.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Sebuah kode respons cepat standar Indonesia (QRIS) disediakan di kasir kafe Nuseum of Tanta Mien di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (3/11/2021).

Pelaksana Harian Asisten Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Jateng Dadang Soemantri mengatakan, selain melakukan digitalisasi pembayaran, setiap daerah wisata di Jateng juga didorong melakukan promosi wisata secara digital.

Pemerintah Provinsi Jateng, menurut dia, juga terus berupaya melakukan pendampingan pada setiap desa wisata, termasuk bagi 17 desa wisata di kawasan Borobudur.

Pendampingan dilakukan sebagai upaya mengembangkan desa wisata di kawasan Borobudur. Ini untuk membangun konsep pariwisata yang berkualitas dan bukan semata-mata mengejar sisi kuantitas atau jumlah kunjungan.

Baca juga: Eranya Pembayaran Digital