Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir meski belum menyamai tingkat kunjungan di masa prapandemi.
Oleh
MEDIANA, ARIS PRASETYO
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia terus meningkat. Namun, jumlahnya belum mampu menyamai kondisi sebelum pandemi Covid-19. Di satu sisi, baru-baru ini pemerintah mencabut kebijakan bebas visa kunjungan, bukan visa kedatangan, karena dinilai tidak efektif mendatangkan wisman berkualitas.
Menurut Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, jumlah kunjungan wisman pada Mei 2023 sebanyak 945.590 kunjungan. Angka tersebut naik 9,21 persen dibandingkan dengan April 2023. Apabila dibandingkan dengan Mei 2022, kunjungan wisman pada Mei tahun ini naik 166,42 persen.
”Meski meningkat pada Mei 2023, jumlah kunjungan wisman tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019 atau di masa sebelum pandemi. Pada Mei 2019, kunjungan wisman tercatat 1,249 juta kunjungan,” ujar Pudji dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring, Senin (3/7/2023).
Secara kumulatif, ujar Pudji, jumlah kunjungan wisman pada periode Januari-Mei 2023 adalah 4,2 juta kunjungan atau setara dengan 69,94 persen dari total kunjungan wisman ke Indonesia pada 2022. Adapun sepanjang 2022, total kunjungan wisman ke Indonesia sebanyak 5,8 juta kunjungan. Adapun pada 2019, total kunjungan wisman ke Indonesia adalah 16,1 juta kunjungan.
Berdasarkan kebangsaan wisman, Malaysia adalah penyumbang turis terbanyak ke Indonesia pada periode Mei 2023 dengan kontribusi 17,9 persen, disusul Australia (12 persen). Adapun Singapura dan China masing-masing berkontribusi 10,7 persen dan 6,8 persen. Secara bulanan (terhadap April 2023), kunjungan wisman asal Malaysia tumbuh 14,9 persen; Australia 3,62 persen; dan Singapura 3,55 persen.
”Peningkatan kunjungan ini utamanya tercatat pada pintu Bandara Ngurah Rai dan Soekarno-Hatta, masing-masing meningkat 882,11 persen dan 335,91 persen,” kata Pudji.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno mengatakan, pemulihan kunjungan wisman mengacu ke pencapaian sebelum pandemi Covid-19, yaitu sekitar 16 juta pada 2019. Untuk mencapai angka ini, Indonesia akan butuh waktu.
Kendati demikian, dia menyebutkan, semua target jumlah kunjungan wisman telah terlampaui. Misalnya, pada 2022, target 5,5 juta kunjungan wisman sudah terpenuhi.
”Pada 2023, kami menargetkan batas atas jumlah kunjungan wisman mencapai 8,5 juta kunjungan. Jika melihat pencapaian kunjungan triwulan I-2023, kami memprediksi, target batas itu akan tercapai,” ujar Sandiaga saat konferensi pers mingguan, Senin sore.
Menurut dia, akses konektivitas bagi wisman terus ditingkatkan oleh Pemerintah Indonesia. Sebagai contoh, untuk menyasar wisman India, beberapa penerbangan langsung sudah dibuka, yakni Jakarta- Delhi, Bali- Mumbai, dan Jakarta- Mumbai.
Selain konektivitas, pemerintah juga mengupayakan berbagai atraksi di Indonesia mulai dari acara olahraga, budaya, hingga musik. Acara yang berhubungan dengan kegiatan bahari pun akan ditingkatkan karena ini selalu memikat wisatawan.
”Beberapa negara, seperti di Eropa, sedang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kita harus bersyukur perekonomian Indonesia masih baik, seperti inflasi masih terjaga. Kami mengupayakan mencari sasaran pasar (negara) yang tetap prospektif bagi industri pariwisata Indonesia, antara lain India, China, dan Australia,” ucap Sandiaga.
Butuh kajian
Sebelumnya, terkait pencabutan kebijakan bebas visa kunjungan, alasan pemerintah adalah kebijakan tersebut dinilai tidak efektif mendatangkan wisatawan berkualitas. Kebijakan visa yang dicabut adalah kebijakan bebas visa kunjungan dan bukan visa kedatangan (visa on arrival/VOA).
Menurut Sandiaga, kebijakan bebas visa kunjungan diberikan kepada wisman dari 159 negara. Selama pandemi Covid-19, kebijakan ini disuspensi. Berdasarkan kajian bersama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Narkotika Nasional, kebijakan itu tidak efektif dalam mendatangkan kunjungan wisatawan berkualitas, antara lain mencakup (waktu) tinggal lebih lama dan berkelanjutan (Kompas, 21/6/2023).
Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nia Niscaya, dalam konferensi pers mingguan, Senin (26/6), di Jakarta, mengatakan, keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan untuk Negara, Pemerintah, Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Identitas Tertentu bagi 159 negara bersifat sementara dan akan dikaji lebih dalam. Jadi, menurut dia, adalah prematur jika mengatakan bahwa kebijakan itu berdampak langsung pada penurunan wisatawan.
”Setidaknya perlu menunggu dua hingga tiga bulan ke depan untuk bisa melihat dampaknya. Kami selalu siap membantu dan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia jika diperlukan dukungan pemikiran dan saran atas evaluasi kebijakan bebas visa kunjungan bagi wisman,” kata Nia.