Pentingnya Perempuan Memiliki Lahan

Kepemilikan dan hak atas lahan penting untuk keberdayaan dan kemandirian perempuan. Kemandirian ekonomi membantu perempuan sintas apabila terjadi perselisihan di rumah. Relasi yang lebih setara mendorong produktivitas.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Ngatemi menggendong Naisa, putrinya, sembari bekerja memanen cabai di Desa Banyuroto, Sawangan, Magelang, Jawa Tengah, Senin (10/4/2023).

Badan Pusat Statistik sedang melaksanakan Sensus Pertanian pada 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Sensus yang dilakukan tiap 10 tahun sekali ini akan memotret produktivitas pertanian Indonesia dalam arti luas.

Data Sensus Pertanian 2023 akan melengkapi hasil Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) 2021 yang diterbitkan akhir 2022. Sitasi mencatat indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (Sustainable Development Goals/SDGs) dan Karakteristik Utama Sektor Pertanian.

Salah satu target TPB adalah hak sama bagi perempuan atas sumber daya ekonomi, termasuk pertanian yang menjadi mata pencarian utama di perdesaan melalui kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan.

Sitasi 2021 menemukan, 91,81 persen petani skala kecil adalah laki-laki dan 8,19 persen sisanya perempuan. Terbanyak, perempuan petani ada di Kalimantan Selatan, yaitu 19,87 persen. Timpangnya kepemilikan usaha tani itu karena budaya patriarki. Perempuan di perdesaan lebih diperankan mengurus urusan rumah tangga yang kompleks sekaligus membantu suami dalam usaha pertanian.

Di Indonesia umumnya tidak ada pemisahan jelas kepemilikan antara usaha tani perempuan dan laki-laki. Situasi ini berbeda dari Afrika di mana pembagian usaha tani antara milik perempuan dan laki-laki terpisah lebih tegas. Dalam kenyataan, peran perempuan cukup nyata memengaruhi produktivitas usaha tani dan pendapatan keluarga, meskipun sumbangan perempuan tidak dihitung secara ekonomi.

Baca juga : Perempuan Aktor Kunci Pengembangan Pertanian Berkelanjutan

Penelitian Apri Sayekti dari Pusat Riset Perilaku dan Ekonomi Sirkular Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama Daniel Gregg dari Heuris Pty Ltd dan Randy Stinger dari University of Adelaide mengenai usaha tani cabai memperlihatkan, kepemimpinan perempuan menaikkan pendapatan dan atau produktivitas rumah tangga pertanian. Penelitian dilakukan di Jawa Barat, pusat produksi cabai terbesar di Indonesia. Data diambil Mei-Juni 2016 di Kabupaten Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya dan dipresentasikan secara daring pada akhir Mei 2023.

Kenaikan pendapatan dan produktivitas karena kepemimpinan perempuan hanya nyata apabila pasangan/suami mendukung peran perempuan. Ketidakcocokan atau perselisihan dalam kepemimpinan perempuan saat mengambil keputusan akan berdampak negatif pada hasil usaha tani.

Kenaikan pendapatan dan produktivitas karena kepemimpinan perempuan hanya nyata apabila pasangan/suami mendukung peran perempuan.

Penelitian Apri yang akan diterbitkan dalam Bulletin of Indonesian Economic Studies itu menjadi penting mengingat peran perempuan dalam ekonomi keluarga kerap diabaikan. Dampaknya antara lain perempuan perdesaan kurang percaya diri dalam tawar-menawar dengan pembeli. Waktu yang dihabiskan untuk urusan domestik membatasi keikutsertaan perempuan dalam kegiatan ekonomi lebih kasatmata, misalnya pemasaran hasil pertanian.

Di antara negara-negara ASEAN, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam, nilai Indeks Pembangunan Jender Indonesia adalah terendah. Sitasi 2021 menguatkan hasil sejumlah penelitian, yaitu budaya patriarki yang membagi peran laki-laki dan perempuan secara lebih tajam membatasi kegiatan perempuan dalam usaha tani.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Sejumlah perempuan mengeringkan rumput laut merah atau Gracilaria sp di kampung budidaya perikanan Desa Kupang, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (20/4/2022).

Baca juga : Kisah Perempuan Petani Tangguh dari Bandung Selatan

Kesenjangan kepemilikan dan hak atas lahan yang aman antara petani laki-laki dan perempuan juga lebar. Sitasi 2021 memperlihatkan, untuk indikator 5.a.1 TPB, dari semua penduduk laki-laki dewasa di sektor pertanian, terdapat 52,09 persen laki-laki dan hanya 13,61 persen perempuan yang memiliki hak aman atas lahan. Sementara terkait kepemilikan lahan pertanian yang aman, 80,35 persen adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Indikator 5.a.1 mengukur persentase orang dengan kepemilikan atau jaminan hak atas lahan pertanian (dari total populasi pertanian), berdasarkan jenis kelamin; serta bagian perempuan di antara pemilik atau pemegang hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.

Kepemilikan dan hak atas lahan penting untuk keberdayaan dan kemandirian perempuan, mengurangi ketergantungan pada pasangan dan anggota keluarga laki-laki. Kemandirian ekonomi membantu perempuan sintas apabila di dalam rumah terjadi perselisihan. Sementara di komunitas, perempuan menjadi lebih dihargai dan didengar pendapatnya. Secara keseluruhan, relasi yang lebih setara menunjukkan membaiknya produktivitas laki-laki dan perempuan, produktivitas rumah tangga, dan pada akhirnya ekonomi nasional.

Memperbaiki ketimpangan kepemilikan dan hak atas lahan usaha tani dapat dilakukan melalui intervensi kebijakan, antara lain mempermudah perempuan memiliki lahan pertanian yang aman dan mendapatkan bantuan modal kerja serta membangun pandangan bahwa perempuan juga berhak memiliki properti serta usaha tani sendiri.

Baca juga : Perempuan Tak Lagi Sekadar ”Kasur, Dapur, dan Sumur”