Target 2024 Dinilai Menantang, DPR Minta Pemerintah Belanja Lebih Bijak

Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah perlu berusaha lebih keras untuk mencapai target ekonomi yang ambisius di tengah kondisi menantang tahun depan. Belanja negara diharapkan bisa lebih bijak dan optimal.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)

Lanskap gedung pencakar langit di Jakarta, Senin (8/5/2023). Di tengah proses pemulihan pascapandemi, pertumbuhan ekonomi RI tumbuh konsisten di atas 5 persen selama enam triwulan berturut-turut sejak triwulan IV tahun 2021.

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat menilai target asumsi ekonomi makro yang diusulkan pemerintah untuk tahun 2024 cukup menantang di tengah ketidakpastian perekonomian global dan politik dalam negeri. Untuk mencapai target yang ambisius itu, pemerintah diharapkan bisa membelanjakan anggaran dengan lebih bijak dan produktif.

Dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5/2023), kesembilan fraksi di DPR menyampaikan sikapnya terhadap usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 yang pekan lalu telah diserahkan pemerintah kepada DPR.

Selasa (30/5/2023), pemerintah dijadwalkan memberikan jawaban terhadap tanggapan DPR. Dokumen KEM-PPKF tersebut akan dipakai sebagai materi pembicaraan pendahuluan antara pemerintah dan DPR untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, sebagai kebijakan anggaran terakhir pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Baca juga: Target Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Dinilai Menantang

Beberapa fraksi memberikan catatan terhadap target pemerintah yang dinilai cukup menantang di tengah ketidakpastian kondisi perekonomian global dan dalam negeri. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai salah satu partai pendukung pemerintah, misalnya, menilai target yang dipasang pemerintah cukup ambisius.

”Apalagi mengingat masih tingginya dinamika ekonomi global dan risiko ketidakpastian di dalam negeri akibat momen pemilihan umum dan pergantian kepemimpinan nasional,” kata juru bicara Fraksi PPP, Muhammad Aras, saat menyampaikan sikap fraksinya di depan forum rapat paripurna.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022).

Sebagai gambaran, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 2024 di kisaran 5,3-5,7 persen, laju inflasi di rentang 1,5-3,5 persen, serta nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sebesar Rp 14.700-Rp 15.300.

Selain itu, tingkat bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun disasar sebesar 6,49-6,91 persen, harga minyak mentah Indonesia 75-85 dollar AS per barel, lifting minyak bumi 597.000-652.000 barel per hari, dan lifting gas bumi berkisar 999.000-1.054.000 barel setara minyak per hari.

Ia mengatakan, secara historis, kondisi ekonomi pada tahun transisi kepemimpinan biasanya sering melemah karena pelaku usaha cenderung menanti kepastian politik. ”Pelaku usaha yang menjadi salah satu penyumbang utama penerimaan perpajakan umumnya baru mau melakukan ekspansi atau mengakselerasi aktivitas usahanya ketika kabinet baru sudah terbentuk,” kata Aras.

Pemerintah pun dinilai perlu berusaha lebih keras untuk mencapai target ekonomi yang ambisius itu. Dari sisi belanja negara, pemerintah diharapkan bisa membelanjakan anggaran negara dengan lebih optimal. Mengacu pada pengalaman selama ini, ujarnya, realisasi belanja negara sering kali terlambat.

”Kami mendorong pemerintah agar belanja pada APBN 2024 nanti lebih difokuskan pada belanja yang produktif, apalagi kalau melihat permasalahan belanja pemerintah selama ini yang belum optimal,” ujarnya.

Dalam KEM-PPKF 2024, pemerintah menyasar target belanja negara di kisaran 13,97-15,01 persen dari produk domestik bruto atau sebesar Rp 3.215,7 triliun-Rp 3.476,2 triliun. Sementara, target pendapatan negara diasumsikan sebesar 11,81-12,38 persen dari PDB atau berkisar Rp 2.719,1 triliun-Rp 2.865,3 triliun.

Ibu kota negara

Dua fraksi lainnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, turut menyoroti prioritas belanja negara tahun depan. Kedua fraksi non-pendukung pemerintah itu meminta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat ditunda pelaksanaannya supaya tidak menambah beban anggaran.

Baca juga: Defisit Fiskal Kembali Ditekan, Belanja Jadi Tantangan di Tahun Politik

Saat menyampaikan paparan pandangan fraksinya, juru bicara Partai Demokrat, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan, pembangunan IKN bukan prioritas utama di tengah kebutuhan anggaran untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

”Anggaran yang sifatnya nonprioritas seperti IKN seharusnya bisa ditunda dan difokuskan dulu untuk stabilitas harga kebutuhan pokok dan energi untuk masyarakat kecil,” katanya.

KOMPAS/ZULKARNAINI

Siswa melintasi jembatan gantung di Desa Siron, Kecamatan Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Kamis (16/3/2023).

Hal senada juga disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, yang menilai bahwa anggaran untuk pembangunan IKN sebaiknya dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memulihkan daya beli, dan memperkuat infrastruktur di sektor pertanian.

Fraksi PKS juga menyoroti kebijakan insentif pada industri kendaraan listrik yang dinilai sebagai pemborosan anggaran. ”Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pada industri kendaraan listrik itu hanya akan dinikmati segelintir pelaku usaha dan konsumen kelas atas. Insentif ini tidak menyentuh tujuan afirmatif dari belanja perpajakan,” katanya.

Sebelumnya, saat memaparkan poin-poin KEM-PPKF 2024 di Rapat Paripurna DPR, pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan memastikan belanja negara diarahkan untuk mencapai sasaran dan target prioritas nasional, seperti penuntasan proyek strategis nasional dan proyek prioritas lainnya.

Beberapa proyek prioritas itu antara lain pembangunan IKN, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. ”Pemerintah akan terus mendorong penguatan belanja yang lebih berkualitas sebagai komitmen bersama,” kata Sri Mulyani.

MADINA NUSRAT

Seorang pegawai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan peta lokasi rencana pembangunan Kompleks Presiden di depan area kavling Istana Presiden yang menempati lahan seluas 100 hektar di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022).

Penerimaan pajak

Untuk menopang kebutuhan belanja tahun depan, pemerintah juga akan mengoptimalkan penerimaan negara. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, berkaca dari kondisi tahun ini, berbagai sumber penerimaan negara masih dalam kondisi baik.

”Walaupun dunia sedang menghadapi turbulensi luar biasa, Indonesia termasuk yang pertumbuhan pajaknya masih terjaga. Kondisi ini mudah-mudahan bisa bertahan sampai tahun depan, apalagi kita juga terus melakukan pengawasan dan menerapkan hasil reformasi perpajakan,” kata Dwi.

Penerimaan pajak tahun depan juga dinilai akan mendapat dukungan dari pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ”Setiap pemilu, konsumsi cenderung akan naik, orang spending untuk kampanye, beli spanduk, kaus, dan lain-lain sehingga PPN akan ikut terkerek naik dan itu bisa jadi salah satu sumber yang menopang penerimaan tahun depan,” ujarnya.