Wapres: Persaingan Global Makin Ketat, Dibutuhkan Optimalisasi Industri Halal
”Saya meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin.
Oleh
MAWAR KUSUMA WULAN
·3 menit baca
BENGKULU, KOMPAS — Meskipun memiliki potensi besar dalam pasar industri halal global, Indonesia harus menghadapi persaingan ketat dengan banyak negara lain. Negara dengan mayoritas penduduk non-Muslim pun sedang menggalakkan kontribusinya pada ekspor pangan halal dunia. Industri halal dan keuangan syariah yang mewakili dua sektor potensial di Indonesia harus dikembangkan secara lebih optimal.
”Saya meyakini banyak sektor ekonomi dan keuangan syariah yang masih membutuhkan perhatian dan perbaikan tata kelola secara terintegrasi dan menyeluruh,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin ketika menghadiri acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Bengkulu di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu (3/5/2023).
Terbentuknya KDEKS di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu, diharapkan dapat menjadi motor penggerak dan dirigen untuk percepatan implementasi program-program. KDEKS harus menjadi penyelaras gerak segenap pemangku kepentingan ekonomi dan keuangan syariah di pusat dan daerah.
Selain menghadiri pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu, Wapres juga akan menghadiri pengukuhan KDEKS di rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis (4/5/2023). Dua KDEKS ini menjadi KDEKS ke-14 dan ke-15 yang dibentuk di seluruh Indonesia.
Wapres menegaskan, pemerintah terus menggerakkan aksi-aksi nyata untuk percepatan kemajuan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Percepatan ini terutama pada bidang industri produk halal, jasa keuangan syariah, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah, termasuk infrastruktur ekosistem syariah.
KDEKS Bengkulu diminta fokus untuk mendukung pengembangan dan penguatan program-program Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sesuai dengan potensi kearifan lokal. Pada bidang jasa keuangan syariah, data Bank Indonesia menunjukkan pangsa pasar perbankan syariah pada triwulan IV-2022 sebesar 7,93 persen atau lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang di bawah 5 persen.
Tren kinerja perbankan syariah di Provinsi Bengkulu beberapa tahun terakhir juga cenderung meningkat. ”Saya minta KDEKS Bengkulu terus menggali potensi daerah di sektor ini, seraya terus mendorong kemudahan akses masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah,” kata Wapres.
Terkait pengembangan dana sosial syariah, Wapres mengimbau agar pemanfaatan potensi zakat dan wakaf diarahkan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan memberdayakan usaha mikro kecil. Selain itu, pengelolaan wakaf dapat didorong ke arah program wakaf uang dan wakaf produktif.
Wapres juga mendorong agar tema ekonomi dan keuangan syariah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bengkulu. ”Jajaran Manajemen Eksekutif KNEKS tentu siap mengawal dan bersinergi dengan KDEKS Bengkulu beserta seluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah selaku Ketua KDEKS Provinsi Bengkulu mengungkapkan bahwa penerapan konsep ekonomi dan keuangan syariah menjadi kebutuhan bersama dalam konteks dunia dan nasional. ”Implementasi dari konsep ekonomi syariah itu sangat tinggi sekali. Bahkan, angka harapan masyarakat di angka 90 persen, terutama dalam produk-produk industri jasa keuangan,” ujarnya.
Rohidin meyakinkan banyak pihak bahwa konsepsi ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh umat manusia. ”Dalam pemikiran kami, bahwa sesungguhnya konsepsi ekonomi syariah yang bisa mem-balancing, mungkin disparitas yang terlalu kuat, mungkin bisa menciptakan keadilan,” tambah Rohidin.
Seusai pengukuhan KDEKS Provinsi Bengkulu, Wapres juga menyerahkan bantuan modal usaha kepada 50 penerima manfaat melalui program Zmart Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) senilai Rp 465 juta di Provinsi Bengkulu. Bantuan Zmart kali ini merupakan bagian dari 640 unit Zmart yang digulirkan di seluruh Indonesia, dengan total nilai Rp 6,26 miliar.
Wapres menyerahkan bantuan dalam bentuk modal usaha kepada 50 penerima manfaat. Zmart Baznas ini merupakan program unggulan Baznas sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik, baik skala mikro maupun kecil.