Ekonomi dan keuangan syariah akan terus dikembangkan. Tidak hanya karena sistem ekonomi ini terbukti tangguh beradaptasi, tetapi juga telah mendapat dukungan komitmen dari pemerintah.
Oleh
RENY SRI AYU ARMAN, CYPRIANUS ANTO SAPTOWALONO
·4 menit baca
MAKASSAR, KOMPAS — Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, resiliensi ekonomi dan keuangan syariah selama pandemi terbukti cukup solid. Hal ini ditopang pilar ekonomi dan keuangan syariah yang sudah berjalan pada jalur yang tepat dan terus berkembang. Faktor ini menjadi salah satu alasan untuk optimistis menghadapi ancaman resesi global 2023.
Hal ini dikatakan Wapres dalam sambutan seusai pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Selatan di Auditorium Al Jibra, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Makassar, Sabtu (3/12/2022). Dalam kunjungan kerjanya di Sulsel, Wapres juga membuka Muktamar XV Pondok Pesantren As’adiyah di Lapangan Merdeka, Sengkang, Kabupaten Wajo.
”Tiga tahun ini, ekonomi Indonesia dan dunia menghadapi tantangan berat. Pulih dari pandemi, perekonomian dihadapkan pada tensi geopolitik yang berdampak secara global. Namun kita bersyukur, dukungan fundamental ekonomi yang kuat serta pilihan kebijakan yang tepat mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh 5,72 persen pada triwulan ketiga tahun 2022 ini,” kata Wapres.
Wapres mengatakan, menyongsong tahun 2023, ketidakpastian masih melingkupi, tetapi masih ada beberapa alasan untuk membangun optimisme bahwa ekonomi Indonesia cukup kuat. Pertama, pemulihan ekonomi berjalan di jalur yang tepat. Selain itu, indeks manufaktur ekspansif dan ekspor terus tumbuh, serta surplus neraca perdagangan terus membesar. Di tengah gejolak harga pangan dan energi, Indonesia mendapat keuntungan dari sektor komoditas utama, antara lain kelapa sawit, serta komoditas tambang, dan pertanian lainnya.
Alasan kedua, kepercayaan dunia meningkat dan posisi Indonesia di panggung global semakin diperhitungkan. Indonesia bahkan dikatakan sebagai salah satu ”bintang yang bersinar terang di Asia”, yang memiliki letak, sumber daya, dan demografi yang bernilai strategis.
”Faktor lain adalah resilensi ekonomi dan keuangan syariah selama pandemi terbukti cukup solid. Ini karena ekonomi syariah ditopang oleh empat pilar. Keempatnya adalah pengembangan industri halal, pengembangan industri keuangan, pengembangan dana sosial syariah wakaf, zakat, infak, sedekah, dan pengembangan usaha dan bisnis syariah serta mengembangkan para usahawan syariah,” katanya.
Ma’ruf mengatakan, potensi ekonomi syariah di Indonesia berpeluang untuk lebih ditingkatkan. Hal ini karena landasan ekonomi syariah ditopang tidak hanya secara syariah, tapi juga mendapat dukungan dan komitmen pemerintah. Hal ini terbukti pada sistem ekonomi Indonesia yang menganut dual economic system yakni konvensional dan syariah. Perbankan juga menganut dual banking system, konvesional dan syariah, begitu juga asuransi, pasar modal, dan lainnya.
Saat ini pemerintah berupaya mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia pada 2024. (Ma’ruf Amin)
”Oleh karena itu, ekonomi syariah memiliki landasan yang kuat baik secara syariah maupun secara perundang-undangan dan peraturan. Komitmen pemerintah untuk bisa memajukan ekonomi syariah juga tampak dengan membentuk komite nasional ekonomi dan keuangan syariah di tingkat pusat yang diketuai Presiden RI. Wakil ketua dan ketua hariannya Wakil Presiden RI, sekretarisnya adalah Menteri Keuangan RI, anggotanya semua menko dan menteri-menteri terkait,” papar Wapres.
Adapun di daerah untuk memperkuat pengembangan potensi ekonomi dan keuangan syariah dibentuk komite daerah ekonomi dan keuangan syariah. Komite ini sudah dibentuk di Riau, di Sumatera Selatan, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, dan sekarang di Sulawesi Selatan.
Wapres juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah berupaya mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia pada 2024. Hal ini menjadi salah satu upaya dan visi besar menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, Wapres berpesan agar sertifikasi halal difasilitasi. Selain itu, meningkatkan literasi ekonomi dan keuangan syariah sebab tingkat literasi soal ini masih rendah, sekitar 16 persen.
Wapres mengatakan, industri halal dan tren gaya hidup halal semakin populer di tingkat nasional dan global. Di daerah, kawasan industri halal juga terus berkembang. Ini, misalnya, sudah dibangun di Sidoarjo, Jawa Timur, di Batam, Kepulauan Riau, di Bintan kemudian di Banten, lalu sedang dipersiapkan pula di Riau dan saat ini juga menunggu untuk dikembangkan di Sulsel.
Untuk melanjutkan tren pertumbuhan positif kata Wapres, saat ini pemerintah harus fokus pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pengurangan ketimpangan wilayah dan ketimpangan pendapatan.
”Untuk itu, perlu dilakukan penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi, pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi digital, serta pengembangan ekonomi hijau menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai masa depan ekonomi yang gemilang,” katanya.
Sementara itu, Rektor UMI Basri Modding mengatakan, pihak perguruan tinggi akan mendukung pengembangan ekonomi syariah.
”Karena itu, kami mohon arahan Wapres sebagai Ketua Dewan Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia tentang bagaimana membangun kesamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia, khususnya di Sulsel, terhadap arah tata kelola praktik ekonomi syariah dalam pemeliharaan tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu bagaimana mendorong komitmen para pihak di Sulsel untuk menjadikan daerah ini sebagai salah satu pilar utama praktik ekonomi syariah di Indonesia,” paparnya.