Pemerintah dipandang perlu membangun fasilitas dan infrastruktur penunjang untuk menarik minat masyarakat menetap di IKN. Populasi yang besar menandakan adanya kondisi pasar yang menguntungkan bagi investor.
Oleh
Raynard Kristian Bonanio Pardede
·3 menit baca
MADINA NUSRAT
Sejumlah pengunjung dari berbagai daerah meninjau Titik Nol Nusantara di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur, Sabtu (5/11/2022). Meski belum tampak ada pembangunan fisik ibu kota negara yang masif, area itu cukup menarik pengunjung yang antusias menyambut IKN Nusantara.
JAKARTA, KOMPAS —Pemerintah perlu memastikan terlebih dulu ketersediaan infrastruktur dan fasilitas penunjang agar investor ataupun pengembang tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara yang baru, Nusantara. Kepastian akan adanya fasilitas penunjang diharapkan menarik masyarakat datang, sehingga populasi meningkat, dan akhirnya menjadi daya tarik bagi investor.
Direktur Pemasaran Agung Podomoro Land (APL) Agung Wirajaya menjelaskan, pihaknya mendukung rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, meski bukan berada di kawasan inti. Dukungan dilakukan dengan membangun beberapa proyek pembangunan di luar kawasan inti, yaitu di Balikpapan dan Samarinda, yang nantinya dapat menjadi kota pendukung IKN.
Proyek di dua kota tersebut sudah dimiliki APL sebelum Kalimantan Timur ditetapkan sebagai daerah pembangunan ibu kota baru. ”Kita mendukung pemerintah dengan membangun kota pendukung agar perputaran ekonomi di Kalimantan Timur dapat diperluas,” ucapnya di Jakarta, Minggu (23/4/2023).
STEFANUS OSA TRIYATNA
Kawasan Bukit Mediterania Samarinda yang dikembangkan oleh Agung Podomoro Group di Kalimantan Timur.
Agung menjelaskan, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah kini adalah memastikan adanya populasi besar masyarakat yang mau menetap di IKN nantinya. Dalam konteks properti, populasi yang besar menjadi kunci untuk menarik investasi. Strategi meningkatkan populasi dengan mengandalkan pemindahan aparatur sipil negara sebanyak sekitar 13.000 orang dianggap belum cukup.
Untuk menarik minat masyarakat bermukim di IKN, perlu dibangun fasilitas penunjang yang lengkap terlebih dahulu. Sebagai perbandingan, Agung mencontohkan perjalanan proyek pembangunan properti di kota-kota satelit pendukung Jakarta.
Dalam membangun permukiman di wilayah seperti Tangerang dan Tangerang Selatan, fokus pertama pengembang adalah membangun fasilitas seperti sekolah, universitas, dan rumah sakit. Ia menambahkan, setelah fasilitas penunjang terbangun, hunian pun mulai tumbuh.
Meski demikian, dengan fasilitas penunjang yang cukup lengkap, masih diperlukan waktu belasan tahun hingga akhirnya menarik warga untuk pindah dan menetap di sana. Tantangan pemerintah akan lebih berat mengingat pemindahan populasi dilakukan lintas pulau.
”Dalam konteks properti, jumlah populasi adalah kuncinya, selama itu belum terpenuhi mungkin investor masih harus berpikir dulu untuk masuk. Bukan permukimannya dulu yang dibangun, tapi infrastrukturnya dulu yang dibangun, setelahnya pengembang mau investasi, bukan sebaliknya,” ujar Agung.
Nilai proyek
Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp 466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dollar AS. Minat investor untuk datang dinilai cukup baik. Hingga 2022, beberapa penjajakan datang, yakni 23 delegasi dari Jepang, 25 delegasi dari Malaysia, dan perwakilan Daewoo dari Korea Selatan.
Ketiga negara tersebut memiliki ketertarikan berbeda-beda, mulai dari energi, pariwisata, konstruksi, hingga transportasi. Direktur Promosi Investasi untuk Asia Tenggara-Pasifik dan Australia Kementerian Investasi/BKPM Saribua Siahaan menerangkan, kini pihaknya tengah melakukan penghitungan nilai proyek beberapa sektor yang nanti akan mulai ditawarkan mulai tahun 2024.
Selain melakukan penghitungan nilai proyek, pemerintah tengah fokus membangun infrastruktur, seperti jalan, agar investor semakin tertarik. Sumber biaya pembangunan IKN itu terbagi dua, yaitu 80 persen dari investasi swasta dan 20 persennya dari anggaran negara.
Selain melakukan penghitungan nilai proyek, pemerintah tengah fokus membangun infrastruktur, seperti jalan, agar investor semakin tertarik.
”Tahun depan ada proyek yang sudah ready to offer (RTO) atau siap ditawarkan. Nanti kita akan menghitung perkiraan nilai investasinya berapa, dan internal rate of return-nya atau tingkat profitabilitas investasi berapa,” jelasnya.
Head of Global Markets and Securities HSBC Indonesia Ali Setiawan menerangkan, para klien investornya tertarik mempelajari skema dan kesempatan investasi di IKN. Selain itu, investor juga masih memantau keberlanjutan program ini seiring dengan pergantian kepemimpinan pada 2024 nanti.
Pemerintah juga perlu menjamin adanya transparansi dan konsistensi aturan mengenai tata cara investasi agar memberi rasa aman kepada para investor.
”Pertanyaan mereka (investor) tentang IKN masih banyak sekali, baik soal investasi maupun kelanjutannya. Soal insentif juga menjadi hal positif karena berarti banyak kesempatan yang bisa dikembangkan,” katanya.
