Wapres Amin Ajak Pengusaha Sawit Lawan Kampanye Negatif

KOMPAS/NINA SUSILO

Suasana saat Wakil Presiden Ma'ruf Amin menghadiri acara pengukuhan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia periode 2023-2028 di Istana Wapres, Rabu (12/4/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengajak pengusaha sawit, petani, dan pemangku kepentingan lain bersama pemerintah mengatasi kampanye negatif sawit Indonesia. Komunikasi yang efektif perlu dilakukan untuk membuktikan keberlanjutan dalam produksi CPO Indonesia.

”Produksi CPO Indonesia yang sangat besar telah memunculkan kampanye negatif yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim. Argumen utamanya karena dianggap merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, menyebabkan pemanasan global, merusak lahan gambut, dan minyak yang dihasilkan mengandung lemak,” tutur Wapres Amin dalam sambutannya pada pengukuhan Pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) periode 2023-2028 di Istana Wapres, Rabu (12/4/2023).

Oleh karena itu, menurut Wapres, menyusun strategi dan melakukan kampanye positif untuk menekan isu tersebut adalah tugas bersama. Selain mengomunikasikan, upaya pengembangan industri sawit nasional yang memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan juga harus dibuktikan.

Pemerintah Indonesia juga telah memperbarui target penurunan emisi (Nationally Determined Contribution atau Enhanced Nationally Determined Contribution/Enhanced NDC). Target penurunan emisi gas rumah kaca ini semula 29 persen menjadi 31,89 persen dengan kemampuan sendiri dan dari 41 persen menjadi 43,20 persen dengan dukungan internasional. Ini sesuai visi Indonesia untuk mencapai emisi net nol (net-zero emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

KOMPAS/AGUS SUSANTO (AGS)

Petani memanen sawit di Desa Anggah Jaya, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Selasa (12/10/2021).

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon ini membutuhkan dukungan semua pihak. Industri kelapa sawit dari hulu sampai hilir mempunyai peranan penting untuk mencapai target pada tahun 2030. Industri kelapa sawit perlu bertransformasi untuk menerapkan praktik berkelanjutan mutlak.

Menurut Wapres, berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun. Program biodiesel atau B30 juga mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil serta mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022.

”Artinya, kontribusi kebun sawit nasional ternyata cukup besar dalam pengendalian perubahan iklim,” ujar Wapres.

Selain itu, sesuai Peraturan Presiden 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, sertifikasi atau ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) harus segera dituntaskan. ISPO sesungguhnya dicanangkan sejak 2011 dan dilanjutkan dengan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) tahun 2019. Kemudian semua pelaku usaha tani baik korporasi dan petani sawit diwajibkan memiliki ISPO melalui Perpres 44/2020.

KOMPAS/NINA SUSILO

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia periode 2023-2028 Eddy Martono memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (12/4/2023), di Istana Wapres, Jakarta.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, sejauh ini GAPKI sudah berkoordinasj dengan pemerintah untuk melawan kampanye negatif ini. ”Dampaknya jelas kalau kita diamkan akan bisa mengurangi pasar kita, tapi, kan, kita tidak diam,” ujarnya kepada wartawan.

Terkait kebijakan Uni Eropa yang memberlakukan Undang-Undang Antideforestasi atau EU Deforestation Regulation (EUDR), Eddy juga berharap pemerintah turut menjadi penengah. Sebab, sawit memberikan pemasukan negara tertinggi khususnya lima tahun terakhir.

Eddy menyebut, ekspor sawit Indonesia pada 2022 mencapai 33 juta ton dengan nilai 39,3 miliar dollar AS atau lebih dari Rp 600 triliun.

Terkait sertifikasi ISPO, menurut Eddy, baru 50 persen anggota GAPKI yang sudah mendapatkannya. Beberapa kendala yang terjadi, antara lain, terkait perizinan yang terhambat ketika ada perubahan tata ruang. Namun, diharapkan ke depan tak ada lagi hambatan dan tahun 2024 semua anggota GAPKI sudah memiliki ISPO.

KOMPAS/NINA SUSILO

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan, target ekspor sektor pertanian menembus Rp 1.000 triliun pada 2024. Hal ini disampaikan seusai menghadiri pengukuhan Pengurus GAPKI periode 2023-2028 di Istana Wapres, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut hadir dalam acara pengukuhan Pengurus GAPKI 2023-2028 tersebut menambahkan, sektor pertanian adalah bantalan ekonomi Indonesia. Saat pandemi Covid-19, tahun 2020, sektor ini tetap tumbuh 15 persen.

Tahun 2022, ekspor sektor pertanian Rp 648 triliun dengan sekitar 90 persennya dari perkebunan. Dalam dua tahun, kata Syahrul, ditargetkan ekspor sektor pertanian bisa menembus Rp 1.000 triliun.