Jelang Lebaran, Pemerintah Terus Pastikan Ketersediaan Beras

Secara nasional, ketersediaan beras saat ini diklaim dalam kondisi aman. Panen raya petani di sejumlah daerah telah menguatkan pasokan dan cadangan beras Indonesia dalam menghadapi Lebaran.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/MUCHLIS JR

Presiden Joko Widodo meninjau ketersediaan stok beras di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (30/3/2023).

JAKARTA,KOMPAS — Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya untuk memastikan ketersediaan beras. Secara nasional, pemerintah menargetkan penyerapan cadangan beras pemerintah atau CBP oleh Bulog pada tahun ini sebesar 2,4 juta ton.

”Kita harapkan stok di semua provinsi, persediaan beras di semua provinsi, itu pada kondisi yang normal,” ujar Presiden Jokowi seusai meninjau ketersediaan stok beras di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (30/3/2023).

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama Bulog Budi Waseso, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, dan Bupati Maros Chaidir Syam.

Tahun ini, penyerapan beras oleh Bulog, khususnya di Sulawesi Selatan, mengalami penurunan yang cukup drastis jika dibandingkan tahun lalu. Penurunan tersebut, menurut Presiden Jokowi, disebabkan penyerapan beras dari Sulawesi Selatan ke provinsi lain meningkat tinggi.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo meninjau ketersediaan stok beras di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (30/3/2023).

”Memang ada penurunan yang lumayan drastis. Biasanya Maret itu sampai 40.000, 50.000, ini baru pada bulan yang sama baru 6.000 ton,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyambut baik rencana pemerintah daerah untuk membangun pasar induk beras di Sulawesi Selatan.

”Ya, bagus kalau ada pasar induk itu mengontrolnya, mengontrol stok, mengontrol perputaran uang di perberasan menjadi lebih mudah. Seperti kita punya pasar induk di Cipinang, stoknya harus berapa, bulan, ini harus berapa, menjadi jelas,” kata Presiden.

Selain memudahkan daerah mengontrol ketersediaan beras di wilayahnya, keberadaan pasar induk akan memudahkan para petani dalam menjual hasil pertaniannya.

AGUS SUPARTO

Presiden Joko Widodo meninjau ladang padi di Desa Baji Pamai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (30/3/2023).

”Di sini pun juga gitu. Kalau nanti ada pasar induk, itu akan memudahkan petani untuk menjualnya di mana, memudahkan Sulawesi Selatan untuk menentukan ini bisa dijual ke luar atau distok untuk kebutuhan sendiri, menjadi jelas,” kata Presiden.

Sebelum meninjau ketersediaan stok beras di Gudang Bulog Batangase, Presiden meninjau secara langsung pelaksanaan panen raya padi di Kabupaten Maros. Presiden berharap hasil panen di Sulawesi Selatan dapat melebihi target sehingga bisa dibawa ke provinsi lain yang membutuhkan.

”Sebagai lumbung beras Sulawesi Selatan, sekarang ini kita lihat Maros sudah mulai juga panen raya dan kita harapkan nanti hasilnya yang surplus itu bisa dibawa ke provinsi yang lain yang membutuhkan,” ucap Presiden dalam keterangan seusai peninjauan.

Presiden Jokowi menilai hasil panen di Kabupaten Maros tergolong bagus. Meskipun sebelumnya sejumlah lahan terendam banjir, padi yang dihasilkan bisa sekitar 5,5 ton per hektar. ”Ini kenapa 5,5 ton per hektar karena terkena banjir dua kali, terendam dua kali, sehingga agak menurunkan produksinya, tetapi 5,5 (ton) juga sudah hasil yang baik,” tambahnya.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN/LAILY RACHEV

Presiden Joko Widodo meninjau ladang padi di Desa Baji Pamai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, pada Kamis (30/3/2023).

Kepala Negara pun berharap jumlah padi yang dihasilkan di Sulawesi Selatan setidaknya dapat melebihi target yang ditetapkan agar dapat didistribusikan ke daerah lain. ”Ya, kalau bisa di atas 2 juta (ton) baik, ini kan belum panen. Nanti kalau sudah panen semua baru bisa ketahuan,” ucapnya.

Terkait harga beras, Presiden menilai jika jumlah pasokan beras tinggi, nantinya secara otomatis harga beras akan turun. ”Ya, kita harapkan itu mulai panen, panen, panen, kemudian masuk ke rice mill, kemudian keluar sebagai beras, segera masuk ke pasar. Artinya, kalau suplainya banyak, suplainya melimpah, itu sudah otomatis teorinya pasti harga turun. Kalau suplainya kurang, berarti otomatis harga naik,” kata Presiden.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang turut mendampingi Presiden memastikan siap melaksanakan arahan Presiden untuk meningkatkan produktivitas, terutama dalam memitigasi cuaca agar tidak terjadi banjir yang menyebabkan penurunan produksi. Selain itu, Syahrul siap melakukan pendampingan, akses pembiayaan, dan intervensi teknologi mekanisasi.

HUMAS KEMENTERIAN PERTANIAN

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo

”Saya katakan di sini, harus kita support dari semua pihak. Saya berharap perbankan juga masuk secara masif untuk mempermudah layanan KUR (kredit usaha rakyat),” kata Syahrul.

Panen padi di Sulawesi Selatan pada Maret 2023 ini mencapai 139.622 hektar dengan prakiraan produksi 692.911 ton gabah kering giling (GKG) atau setara 399.085 ton beras. Adapun perkiraan panen padi bulan April mendatang mencapai 174.609 hektar dengan prakiraan produksi 869.113 ton GKG atau setara 500.839 ton beras.

Untuk bulan Mei, perkiraannya mencapai 85.576 hektar dengan produksi 422.188 ton GKG atau setara 243.481 ton beras. Secara umum, gambaran padi Sulawesi Selatan memiliki luas baku sawah 654.818 hektar dengan luas panen 1.038.084 hektar dan produksi padi 5.360.169 ton GKG atau setara 3.075.860 ton beras.

Syahrul menambahkan, secara nasional, ketersediaan beras saat ini dalam kondisi aman. Panen raya petani di sejumlah daerah telah menguatkan pasokan dan cadangan beras Indonesia dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran. Karena itu, dia berharap kolaborasi dan sinergi dengan Bulog dapat diperkuat untuk melakukan penyerapan.

”Tentu saja pertanian itu tidak bisa sendiri, siapa pun akan membutuhkan kerja sama lintas kementerian dengan Menteri BUMN semua pihak, Bulog dan lain-lain,” katanya.