UMKM Tunggu Realisasi Insentif Motor Listrik

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tempat penjualan motor listrik Selis di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/3/2023). Motor listrik Selis E-Max (kiri) bisa mencapai kecepatan 50 kilometer per jam dengan jarak tempuh 60 kilometer untuk baterai tunggal dan 120 kilometer untuk baterai dobel.

JAKARTA, KOMPAS – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM masih menunggu realisasi program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, khususnya untuk sepeda motor listrik. Sebagai sasaran prioritas penerima insentif motor listrik, mereka belum mengetahui mekanisme untuk mendapatkan insentif itu.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi Kreatif Indonesia (Gekrindo) Kalimantan Selatan YM Sri Kusminingsih menuturkan, pihaknya menyambut baik adanya program bantuan pemerintah atau insentif pembelian sepeda motor listrik yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Program ini bisa membantu pelaku UMKM mendapatkan sepeda motor baru dengan harga lebih terjangkau.

”Tentu, banyak (pelaku UMKM) anggota kami yang mau. Hanya saja, sampai saat ini kami belum tahu bagaimana mekanisme untuk mendapatkan insentif itu. Kami masih menunggu realisasinya,” kata Sri Kusminingsih saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (23/3/2023).

Pemerintah mulai memberlakukan insentif kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB secara bertahap untuk mendorong penggunaan massal kendaraan tersebut. Pemberian insentif sepeda motor listrik dimulai per 20 Maret 2023. Adapun insentif untuk mobil listrik diharapkan mulai 1 April 2023 (Kompas, 21/3/2023).

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Pengunjung memperhatikan produk-produk kerajinan dalam Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021).

Dalam konferensi pers Peluncuran Kebijakan Bantuan Pemerintah untuk KBLBB di Jakarta, Senin (20/3), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah memberikan insentif untuk pembelian 1 juta sepeda motor listrik baru dan konversi, yakni Rp 7 juta per unit. Insentif itu hanya berlaku dua tahun, yaitu pada 2023 dan 2024.

Pada 2023, program bantuan diberikan untuk 200.000 motor listrik baru dan 50.000 motor konversi dengan anggaran Rp 1,75 triliun. Kemudian pada 2024, bantuan diberikan untuk 600.000 motor listrik baru dan 150.000 motor konversi dengan anggaran Rp 5,25 triliun. ”Insentif motor listrik baru akan diberikan kepada pelaku UMKM,” ujarnya.

Baca juga: Insentif Kendaraan Listrik Perlu Tepat Sasaran

Sri Mulyani menyebutkan, persyaratan untuk mendapatkan insentif sepeda motor listrik baru, yaitu pelaku UMKM harus terdaftar sebagai penerima kredit usaha rakyat (KUR) atau penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM). Insentif juga diberikan kepada penerima subsidi upah dan subsidi listrik dengan daya 450-900 volt ampere (VA).

Menurut Sri Kusminingsih, pelaku UMKM yang tergabung dalam DPW Gekrindo Kalsel saat ini lebih dari 200 orang. Mereka menjalankan berbagai usaha, terutama makanan dan minuman. Semuanya membutuhkan sepeda motor untuk menunjang kegiatan usaha. Dengan sepeda motor listrik, biaya operasional UMKM juga bisa lebih ditekan.

”Karena banyak yang mau, kami berharap tahun ini bisa kebagian 100 unit motor listrik dari alokasi 200.000 unit se-Indonesia. Kami pastikan anggota kami sanggup membelinya karena cukup banyak yang omzetnya mencapai Rp 100 juta per bulan,” tuturnya.

Ketua Koperasi Pemasaran Dangsanak Kriya Katupat Kalsel Elisa R Suryana juga menyambut baik program insentif pembelian sepeda motor listrik baru yang ditujukan kepada pelaku UMKM. Ia pun berharap anggotanya bisa mendapatkan insentif yang baru saja digulirkan pemerintah. ”Namun sampai saat ini, belum ada informasi program bantuan itu ke koperasi kami,” ujarnya.

Baca juga: Perbankan Beri Kemudahan

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno, sebelumnya berpendapat, insentif untuk KBLBB diharapkan tepat sasaran dan efektif untuk membantu UMKM. ”Saat ini, hampir setiap pelaku UMKM sudah memiliki sepeda motor. UMKM tetap akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli sepeda motor listrik,” katanya.

Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata itu juga menyarankan agar distribusi sepeda motor listrik dengan program insentif diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan atau 3T, yang kebanyakan berada di luar Jawa dan belum padat. ”Distribusi sepeda motor listrik sebaiknya jangan banyak di perkotaan yang sudah padat dan macet. Itu akan menimbulkan kesemrawutan dan menyumbang tingginya kecelakaan lalu lintas,” katanya.