Wapres Amin: Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan adalah Keharusan

Wapres Amin mengingatkan, pengembangan sawit berkelanjutan harus ditangani serius. Sebab, sawit berpotensi besar dan menjadi tumpuan ekonomi nasional.

BPMI SEKRETARIAT PRESIDEN

Para pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) bersalaman dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin seusai pembukaan Musyawarah Nasional XI Gapki, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan harus terus dilakukan. Untuk itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan kemitraan pengusaha maupun petani perlu dikuatkan.

”Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024,” kata Wapres Ma’ruf Amin saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023).

Untuk itu, sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik anggota Gapki sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait perlu bersinergi. Beberapa langkah strategis bisa dilakukan.

”Pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat,” kata Wapres.

Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. Dengan demikian, produktivitas perkebunan meningkat, demikian pula pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat.

BPMI SEKRETARIAT WAPRES

Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka Munas XI Gapki, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (3/3/2023). Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong.

Kedua, diperlukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat. Langkah ini akan menciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan.

Ketiga, anggota Gapki dan perusahaan kelapa sawit perlu meningkatkan serta mengoptimalkan program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.

Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota Gapki dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Kelima, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan perlu lebih ditingkatkan. Gapki dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.

”Terdapat kurang lebih 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agrobisnis, peternakan, perkebunan, serta vokasional,” tutur Wapres.

Baca juga: Wakil Presiden: Tingkatkan Produktivitas Kebun Sawit

KOMPAS/PRIYOMBODO

Deretan minyak goreng kemasan termasuk Minyakita yang yang dijual pedagang di Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Rabu (22/02/2023). Untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng sawit, pemerintah menambah stok minyak goreng curah dan kemasan merek Minyakita dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan.

Jajaran kementerian/lembaga terkait juga perlu segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target.

Keenam langkah strategis ini, menurut Wapres, penting dilakukan untuk mengoptimalkan potensi kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu tumpuan pendapatan negara dengan devisa ekspor mencapai 39,28 miliar dollar AS pada 2022. Angka ini adalah rekor tertinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam sambutannya mengatakan, target ekspor kelapa sawit 2024 harus lebih dari Rp 1.000 triliun.

Wapres Amin meyakini kelapa sawit tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Sebab, sawit mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia. Diperkirakan, permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai 106,16 miliar dollar AS pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia 190 miliar dollar AS.

Selain itu, industri kelapa sawit mampu menyediakan lapangan kerja bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Karenanya, potensi ini harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

KOMPAS/IRMA TAMBUNAN

Kondisi kemarau menekan volume produksi buah sawit di sejumlah daerah. Namun, penurunan produksi, ditambah dengan kenaikan nilai tukar dollar AS, tidak mendongkrak harga. Pada sejumlah sentra tanam, harga buah sawit bahkan terus melemah di bawah Rp 1.000 per kilogram. Foto lahan perkebunan sawit PT Berkat Sawit Utama, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Kamis (6/9/2018).

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono dalam laporannya menjelaskan, Munas XI Gapki akan digelar pada 8-10 Maret 2023 di Bali dengan tema ”Memperkuat Kemitraan Industri Sawit sebagai Pilar Utama Perekonomian Nasional”. Tema tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari tema munas sebelumnya. Ini membuktikan perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun dan memperkuat kemitraan, khususnya kemitraan dengan petani sawit.

”Kemitraan dengan petani sawit ini suatu keniscayaan karena perusahaan dan petani pada dasarnya adalah suatu rantai pasok yang tidak bisa dipisahkan. Kalau harga TBS (tandan buah segar) turun dan petani susah, maka perusahaan juga susah. Kalau harga CPO (minyak sawit mentah) naik, perusahaan senang, petani juga senang. Kita dan petani memang tidak bisa dipisahkan,” tuturnya.

Joko juga menyatakan Gapki akan ambil bagian dalam peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan target 180.000 hektar per tahun. Hal ini dilakukan melalui kemitraan dengan petani melalui program PSR dan pendampingan teknis budidaya bagi petani yang belum memasuki masa PSR.