Peserta Angkatan 48 Kartu Prakerja Dibatasi 10.000 Orang
Warga yang ingin menjadi peserta program harus mendaftar secara mandiri dan daring di laman prakerja.go.id.
Oleh
MEDIANA
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Akses pendaftaran peserta program Kartu Prakerja angkatan ke-48 mulai dibuka Jumat (17/2/2023) pukul 19.00 WIB. Untuk angkatan ini, pemerintah menargetkan hanya 10.000 peserta.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal itu dalam konferensi pers. Warga yang ingin menjadi peserta program harus mendaftar secara mandiri dan daring di laman prakerja.go.id.
Kriteria peserta ialah berusia 18–64 tahun, tidak sedang menempuh pendidikan formal, maksimal 2 nomor induk kependudukan dalam 1 kartu keluarga, bukan pejabat negara, aparatur sipil negara, dan anggota Polri/TNI. Peserta program bisa berlatar sedang mencari kerja, pekerja terkena pemutusan hubungan kerja, warga yang sedang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, serta warga penerima bantuan subsidi.
”Kuota peserta masih terbatas karena kami menyesuaikan dengan ketersediaan lembaga pelatihan kerja yang telah bergabung di ekosistem Kartu Prakerja. Kuota akan ditingkatkan di gelombang-gelombang berikutnya,” kata Airlangga.
Pemerintah mengajak lembaga pelatihan kerja, terutama yang berlokasi di Indonesia bagian tengah dan timur, untuk bergabung. Airlangga mencontohkan di Pontianak dan Jayapura masih ada kebutuhan tambahan lembaga pelatihan kerja.
Waktu penutupan pendaftaran akan diumumkan di kanal komunikasi Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP).
Untuk program Kartu Prakerja tahun 2023, pemerintah sejauh ini baru memiliki anggaran untuk 595.000 orang. Pelaksanaan program menggunakan skema normal alias hanya fokus meningkatkan kompetensi tenaga kerja, tidak lagi menjadi program semi bantuan sosial.
Nilai manfaat yang akan diterima peserta program ini meliputi bantuan biaya pelatihan Rp 3,5 juta, biaya pengganti transportasi dan internet Rp 600.000, dan insentif pengisian survei Rp 100.000. Lalu, pelaksanaan pelatihan akan berlangsung secara daring, luring, dan campuran.
Sejak awal dimulai pada 2020 hingga 2022, pelaksanaan program Kartu Prakerja menggunakan pendekatan pelatihan kompetensi dan bantuan sosial. Jumlah peserta penerima manfaat mencapai sekitar 16,4 juta orang.
Untuk program Kartu Prakerja tahun 2023, pemerintah sejauh ini baru memiliki anggaran untuk 595.000 orang.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, saat dihubungi terpisah, berpendapat, dengan anggaran negara yang terbatas, pemerintah semestinya memprioritaskan tenaga kerja yang yang benar-benar butuh. Sebagai contoh, tenaga kerja yang terkena PHK dan lulusan perguruan tinggi yang sedang mencari kerja.
”Untuk angkatan kerja yang sedang/masih bekerja, tetapi butuh pelatihan, pemerintah sebaiknya mengarahkan mereka mengikuti pelatihan yang diadakan kementerian/lembaga,” ujarnya. Pekerjaan rumah pemerintah sekarang adalah mengatasi angka pengangguran.