Realisasi Investasi Pariwisata Dinilai Masih Rendah

Target realisasi penanaman modal ditingkatkan jadi Rp 1.400 triliun pada 2023. Sektor pariwisata diharapkan ikut berkontribusi mencapai target itu. Upaya menarik investasi antara lain diupayakan dengan Perppu No 2/2022.

DOKUMENTASI KEMENPAREKRAF

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno saat menghadiri ASEAN Tourism Forum 2023, Jumat (3/2/2023), di Yogyakarta.

JAKARTA, KOMPAS  —  Realisasi investasi sektor pariwisata dinilai masih rendah. Padahal, pengembangan destinasi dibutuhkan untuk memikat lebih banyak kunjungan wisatawan, antara lain pada destinasi superprioritas.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga S Uno mengatakan, realisasi investasi tahun 2022 hanya Rp 5,31 triliun dan Rp 172,2 miliar di lima destinasi superprioritas (DSP). Adapun realisasi investasi di lima DSP pada tahun 2021 senilai 435,36 juta dollar AS. Nilai ini mencakup penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

”Dunia usaha butuh deregulasi karena kita ingin tumbuh lebih cepat,” ujar Sandiaga, di sela-sela sesi Ngobrol Asik Bareng Mas Menteri tentang Perppu Cipta Kerja, Selasa (14/2/2023), di Jakarta.

Dunia usaha butuh deregulasi karena kita ingin tumbuh lebih cepat.

Ia mengatakan, target kinerja pariwisata tahun 2023, mulai dari kunjungan wisatawan hingga penciptaan lapangan kerja, telah ditingkatkan dua kali lipat dibandingkan target tahun sebelumnya. Sebagai contoh, target wisatawan mancanegara dinaikkan dari 3,3 juta kunjungan pada 2022 menjadi 7,4 juta kunjungan pada 2023. Menurut Sandiaga, salah satu faktor penariknya adalah realisasi investasi di destinasi pariwisata dan sentra-sentra ekonomi kreatif.

”Tidak mungkin jika tidak ada percepatan menarik investasi. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu No 2/2022) memiliki pesan jelas (untuk percepatan mendatangkan investasi),” kata Sandiaga.

KOMPAS/ RADITYYA HELABUMI

Panorama Danau Toba, Sumatera Utara,dilihat dari gardu pandang Tele yang berada di sisi barat danau, Jumat (22/7). Danau Toba yang memiliki luas 1.780 kilometer persegi terbentuk dari letusan Gunung Toba sekitar 73.000 tahun lalu.

Baca juga: Pembangunan Destinasi Super Perlu Dipercepat untuk Gapai Target

Direktur Deregulasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dendy Apriandi menyampaikan hal yang sama. Perppu No 2/2022 diharapkan mampu memberikan kepastian investor. Target investasi tahun 2022 tercapai Rp 1.200 triliun. Kemudian, target realisasi penanaman modal ditingkatkan menjadi Rp 1.400 triliun pada 2023 dan sektor pariwisata diharapkan ikut berkontribusi mencapai target. Realisasi investasi pariwisata menyumbang urutan keempat besar.

Dendy menyebutkan, BPKM terus memperbaiki kinerja sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau online single submission (OSS). ”Indonesia dikenal ’obesitas’ perizinan sehingga harus ’diet’. Kami juga telah mengelompokkan perizinan berbasis risiko rendah, menengah, dan tinggi,” katanya.

Hadir pada forum yang sama, Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta, menyampaikan, Pemerintah RI perlu segera memenuhi total kebutuhan 53,8 juta angkatan kerja yang terdiri dari orang tidak bekerja (8,42 juta), bekerja paruh waktu (34,13 juta), setengah pengangguran (8,54 juta), dan angkatan kerja baru (2,71 juta). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2020 diiringi dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Dia mengatakan, kemunculan Perppu No 2/2022 bertujuan untuk memberikan kepastian hukum aktivitas usaha. Dengan itu, diharapkan produktivitas nasional yang antara lain dilihat dari penyerapan tenaga kerja bisa tetap terjaga. ”Pemberlakuan Perppu No 2/2022 memiliki tujuan agar tingkat pengangguran terbuka dapat lebih menipis lagi,” ujar Arif.

Ia menambahkan, pada Senin (13/2/2023), DPR RI telah memulai proses pembahasan status Perppu No 2/2022. Dia berharap, sebelum masa persidangan ketiga Januari-Februari 2023, DPR telah mengambil keputusan agar perppu itu disetujui.

Baca juga: Serikat Pekerja Ramai-ramai Gugat Perppu Cipta Kerja