Kementerian ESDM Siapkan Skenario Pengamanan Pasokan Gas
Sesuai arahan Presiden Jokowi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyiapkan skenario pengamanan pasokan gas untuk industri-industri.
Oleh
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mengamankan pasokan gas untuk industri-industri, terutama di Sumatera Utara. Salah satu industri pengguna gas dimaksud adalah industri pupuk.
”Tadi (membahas) soal ini, gas suplai, yang untuk pengamanan. (Arahan Presiden) ya diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif saat menjawab pertanyaan media seusai rapat internal dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/2/2023).
Tadi (membahas) soal ini, gas suplai, yang untuk pengamanan. (Arahan Presiden) ya diamankan pasokan gas dan kita sudah siapkan skenarionya.
Arahan terkait pengamanan pasokan gas tersebut, menurut Arifin, adalah untuk industri-industri, terutama di Provinsi Sumatera Utara. Dia tidak menampik ketika ditanya apakah pasokan gas ini juga lebih khususnya untuk industri pupuk.
Sehubungan dengan pupuk untuk tanaman pangan, Arifin menuturkan bahwa harganya adalah harga subsidi. ”Jadi, enggak mahal dan pupuknya juga cukup. Alokasinya, kan, tujuh koma sekian juta ton untuk alokasi pupuk subsidi. Insya Allah aman kalau untuk mendukung kebutuhan pupuk untuk pertanian bahan pangan,” katanya.
Saat ditanya wilayah mana yang mengalami kekurangan gas, Arifin menyebut Aceh. ”(Daerah) yang kritis itu, kan, daerah di Aceh,” ujarnya sembari memasuki mobilnya yang diparkir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Sebelumnya, persoalan gas disinggung Presiden Jokowi saat meresmikan Pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Jumat (10/2/2023) lalu. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi, antara lain, menyayangkan terhentinya operasional dua pabrik pupuk yang berada di Provinsi Aceh, yakni Asean Aceh Fertilizer dan PIM, karena masalah energi.
Terkait hal tersebut, Kepala Negara meminta komitmen bersama dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara, PT Pupuk Indonesia, serta PT PIM untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan tersebut.
”Saya meminta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, komitmen di manajemen PIM sendiri, (agar) betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas karena kuncinya ada di situ sehingga keluar betul nanti output terpasang sesuai yang kita inginkan 570 (ribu ton),” kata Presiden Jokowi.
Saya minta betul-betul komitmen Kementerian BUMN, komitmen Pupuk Indonesia, komitmen di manajemen PIM sendiri, (agar) betul-betul mencari solusi, mencari jalan keluar untuk urusan gas karena kuncinya ada di situ.
Pada kesempatan tersebut Kepala Negara mengingatkan, saat ini ancaman krisis pangan melanda dunia akibat rantai pasok pupuk yang terganggu karena perang di Ukraina serta perubahan iklim. Oleh karena itu, pemenuhan pupuk di Indonesia juga menjadi terganggu sehingga Presiden mendorong agar masalah tersebut segera diatasi. Caranya, antara lain, dengan pengoperasian pabrik pupuk di Aceh.
”Setiap saya masuk ke sawah ketemu petani selalu yang disampaikan adalah ’Pak, pupuk enggak ada. Pak, pupuk harga tinggi.’ Kalau enggak ada, kalau suplainya turun, artinya harga (pupuk) pasti naik otomatis, apalagi yang bersubsidi. Inilah problem besar kita yang harus kita atasi,” kata Presiden.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam keterangan tertulisnya menuturkan, pengoperasian pabrik pupuk khusus NPK ini merupakan komitmen dalam penyediaan pupuk yang strategis dalam ketahanan pangan demi mendukung visi Indonesia Emas 2045.
”Keberadaan pabrik ini diharapkan tak hanya memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, tapi juga menjaga stabilitas harga pangan nasional,” ujar Erick.