Investasi Pembangunan SKKL Tetap Menarik

Investasi pembangunan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL yang melewati Indonesia tetap menarik. Proses pembangunannya perlu melalui kerja sama antara perusahaan teknologi dalam dan luar negeri.

KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Anak-anak menonton video melalui kanal youtube di perangkat tablet, Sabtu (21/2). Kompas/Lucky Pransiska (UKI) 21-02-2015

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi terus berkembang, termasuk penggunaan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL, untuk memenuhi tren kenaikan permintaan konsumsi data internet. Per akhir tahun 2021, wilayah Indonesia telah terhubung ke 20 SKKL internasional. Perusahaan teknologi global, seperti Google, ikut berinvestasi di SKKL internasional yang melintasi wilayah Indonesia secara jangka panjang.

Dalam pernyataan di blog resmi yang dikutip Kamis (22/12/2022), Google secara tegas memastikan ada dua investasi baru SKKL internasional yang melintasi Indonesia, menyusul investasi SKKL Indigo-West pada tahun 2019. Kedua investasi baru SKKL internasional yang dimaksud yaitu Echo (pada 2023) dan Apricot (tahun 2024).

Echo merupakan SKKL Trans-Pasifik yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Sambungan kabel dari Indonesia bersifat langsung dan pertama menuju/dari Amerika Serikat. Sementara Apricot merupakan SKKL Pan-Asia yang menghubungkan Indonesia, Singapura, Filipina, Jepang, Taiwan, dan Guam.

SKKL Indigo-West yang dimulai 2019 membawa kapasitas 36 terabit/detik. SKKL ini bersifat sistem kabel terbuka yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Australia.

Perusahaan teknologi global, seperti Google, ikut berinvestasi di SKKL internasional yang melintasi wilayah Indonesia secara jangka panjang.

Google mengklaim, di Indonesia, infrastruktur dari Google telah berkontribusi terhadap 12 persen lalu lintas data internet. SKKL Indigo-West dinilai bisa meningkatkan kecepatan ataupun pemerataan akses internet yang lebih luas.

AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Ilustrasi Google. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Pengguna baru internet di Indonesia tetap bertambah. Dua tahun lagi, yakni tahun 2024, proyeksinya masih akan ada tambahan pengguna baru 4,6 juta orang. Dalam laporan riset bertajuk Profil Internet Indonesia 2022 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), jumlah penduduk Indonesia yang telah terkoneksi internet pada kurun 2021–2022 mencapai 210 juta orang.

Dalam blog resminya, Google juga menyebut dukungan internet cepat diperlukan untuk meningkatkan keamanan layanan digital sampai menghasilkan surplus ekonomi yang besar. Koneksi cepat dan stabil dari kabel bawah laut telekomunikasi dapat membuat warga dari dalam dan luar Indonesia bisa mengakses informasi dengan cepat bahkan di lokasi terpencil.

Koneksi cepat dan stabil dari kabel bawah laut telekomunikasi dapat membuat warga dari dalam dan luar Indonesia bisa mengakses informasi dengan cepat bahkan di lokasi terpencil.

Tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengeluarkan kebijakan penataan kabel dan pipa bawah laut yang termuat di Keputusan Menteri KKP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Sistem Komunikasi Kabel Laut Seluruh Indonesia (Askalsi) Resi Y Bramani menjelaskan, keluarnya Keputusan Menteri KKP No 14/2021 diikuti dengan pembentukan tim nasional pelaksana. Anggota tim nasional mencakup, antara lain KKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut.

Dengan adanya kebijakan itu, jalur kabel laut telekomunikasi harus sesuai dengan koridor yang sudah ditetapkan. Untuk kabel laut telekomunikasi internasional, pendaratannya wajib di Batam, Manado, Papua, dan Kupang.

“Jadi, kabel laut telekomunikasi internasional yang melewati perairan Republik Indonesia harus berlabuh di empat lokasi itu dan tentunya boleh lebih dari sekali. Misalnya, kabel dari Singapura berlabuh di Batam lalu terus berlanjut berlabuh di Jakarta, dan mengarah ke Australia,” ujar Resi.

Resi mengatakan, Askalsi menilai langkah pemerintah tersebut positif. Kabel laut telekomunikasi tidak boleh asal menumpang lewat, tetapi harus berlabuh. Dengan demikian, negara Indonesia mendapatkan nilai ekonomi lebih tinggi.

Baca juga: Optimalkan Jaringan Infrastruktur dengan Bisnis Konten

DOKUMENTASI HUMAS BAKAMLA

KN Belut Laut 4806 Bakamla menangkap sebuah kapal bermuatan 5 ton kabel optik diduga hasil jarahan dari bawah laut, di perairan sebelah utara Tg. Berakit, Bintan, Sabtu (26/5/2018).

Baca juga : Penggelaran Kabel Laut Palapa Ring Barat Resmi Dimulai

Kemudian, proses bisnis penataan kabel laut telekomunikasi juga diperbarui sesuai dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko (OSS RBA) yang disusun oleh KKP. Alur pertama yaitu pendaftaran, lalu penilaian persyaratan, dan terakhir penerbitan dokumen persyaratan dan perizinan berusaha.

Jika dihitung, proses pengurusan tiga alur itu hanya memakan waktu sekitar satu bulan. Ini di luar waktu mengurus izin lingkungan hidup. Meski demikian, durasi tersebut tetap lebih cepat dibanding sebelumnya yang membutuhkan waktu lebih dari 100 hari.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif Angga, saat dihubungi terpisah, mengatakan, konsumsi internet di kabupaten/kota kecil mengalami tren peningkatan. Hal ini diikuti dengan kemunculan perusahaan penyedia jasa internet anggota APJII yang semakin menyebar ke berbagai kabupaten/kota.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang terus berlangsung, termasuk SKKL antar negara, dapat meningkatkan kualitas konektivitas internet Indonesia dengan global.

“Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia yang terus berlangsung, termasuk SKKL antar negara, dapat meningkatkan kualitas konektivitas internet Indonesia dengan global. Permintaan konsumsi internet yang semakin besar jadi bisa terpenuhi,” ujar dia.

Meski demikian, Arif berpendapat, pembangunan infrastruktur SKKL harus tetap memastikan adanya kerja sama dengan pelaku usaha dalam negeri. Sebab, hal itu penting untuk memastikan adanya kontribusi dan peranan penyelenggara jaringan telekomunikasi dan pelaku usaha internet dalam negeri.