Pertamina Pastikan Ketersediaan BBM di Masa Natal dan Tahun Baru

Potensi pergerakan masyarakat selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mencapai 44,17 juta orang. PT Pertamina membentuk satuan tugas untuk memastikan ketersediaan BBM di masa Natal dan Tahun Baru.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Kelurahan Tuak Daun Merah, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (26/11/2022). SPBU ini mewajibkan setiap konsumen yang membeli BBM jenis solar untuk mendaftar di aplikasi Pertamina.

JAKARTA, KOMPAS — PT Pertamina (Persero) membentuk satuan tugas atau satgas Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 untuk mengantisipasi pergerakan pemudik di luar perkiraan. Satgas Natal dan Tahun Baru yang melibatkan semua lini operasional perusahaan ini dibentuk guna memastikan ketersediaan energi atau bahan bakar minyak tetap terpenuhi.

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan tahun 2022, potensi pergerakan masyarakat selama libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 diperkirakan mencapai 44,17 juta orang. Masyarakat memanfaatkan berbagai moda transportasi untuk mengunjungi keluarga atau sekadar mengisi liburan.

”Konsumsi energi diprediksi akan naik karena mobilitas masyarakat turut meningkat sebelum dan sesudah perayaan Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, Pertamina telah menyiapkan pasokan dan layanan tambahan demi melayani kebutuhan energi masyarakat,” kata Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono di Jakarta, Kamis (15/12/2022).

Baca juga : Tak Ada Pembatasan Mobilitas Masyarakat, Operasional Angkutan Barang Diatur

Pihak PT Pertamina telah membentuk satgas Natal dan Tahun Baru yang bekerja mulai 15 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023. Tujuan satgas untuk memastikan kelancaran pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji selama momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

Pertamina dalam menjalankan satgas tersebut melibatkan Tim Holding-Subholding Pertamina serta instansi terkait yang meliputi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Polri, TNI, PT Jasa Marga, dan PT Telkom Indonesia.

Adapun untuk menjamin proses operasional perusahaan dalam periode Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, Pertamina akan melakukan pemantauan melalui Integrated Enterprise Data and Command Center (IEDCC). IDDCC merupakan pusat informasi penyaluran energi mulai dari upstream, kilang, perkapalan, terminal BBM, hingga ke stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

CCTV SPBU dan stok kritis di SPBU dapat termonitor melalui IDDCC sehingga dapat menjadi prioritas utama pengiriman BBM. ”Pemantauan ini dilakukan secara digital. Petugas akan siaga selama 24 jam untuk mengantisipasi pergerakan konsumsi energi di setiap wilayah Nusantara,” tambah Erry.

Ia menjelaskan, ketersediaan BBM dan elpiji saat ini masih dalam kondisi aman dan seluruh infrastruktur telah disiagakan jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Kesiapan infrastruktur Pertamina meliputi 114 terminal BBM, 23 terminal elpiji, lebih dari 7.400 SPBU, 667 stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE), 4.972 agen elpiji, dan 68 depot pengisian pesawat udara (DPPU).

Baca juga : Strategi Atasi Kemacetan di Periode Natal Diterapkan

PT Pertamina juga menambah ketersediaan stok BBM dan elpiji untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Rinciannya, pertalite naik 4,5 persen, pertamax 2,9 persen, pertamax turbo 18 persen, dexlite 3 persen, dan pertamina dex 1,3 persen. Adapun elpiji naik 2,5 persen dan avtur 6,5 persen.

”Untuk memastikan layanan masyarakat berjalan lancar, Pertamina menyediakan layanan energi pendukung di jalur potensial, seperti jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Layanan energi pendukung berupa SPBU siaga, agen dan outlet elpiji siaga, kios Pertamina siaga, motoris, mobil tangki, dan fasilitas kesehatan,” ujar Erry.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Arus mudik Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 di Maluku mulai mengalir pada Jumat (13/12/2019).

Selain menyediakan dan melayani energi pendukung ke masyarakat, Erry juga meminta tim Satgas Pertamina memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal buruk yang tidak diinginkan.

Protokol kesehatan

Secara terpisah, Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan atau ASDP (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk untuk memastikan kelayakan sarana angkutan di semua moda. BUMN-BUMN di sektor transportasi tersebut juga diminta memastikan kualitas pelayanan dan pengawasan terhadap protokol kesehatan.

”Serta mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi seperti melakukan rekayasa apabila terdapat kemacetan dan memastikan pelayanan cepat dalam memberi pertolongan kepada masyarakat saat melakukan perjalanan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima.

Baca juga: Kesiapan Armada Pelni di Masa Natal dan Tahun Baru Jadi Sorotan DPR

Kesiapan dan antisipasi dalam menghadapi Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 merupakan hal penting. Hal ini mengingat akan ada peningkatan mobilitas masyarakat melalui berbagai moda transportasi.

”Pergerakan masyarakat selama Nataru diperkirakan mencapai lebih dari 60 juta jiwa. Untuk itu, koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan perlu dioptimalkan dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan masyarakat,” kata Aria.

FRANSISKUS PATI HERIN

Pemudik untuk musim Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 menaiki Kapal Motor Sabuk Nusantara 72 di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, Maluku, pada Senin (16/12/2019).

Komisi VI pun meminta KAI, ASDP, Pelni, Angkasa Pura I, Angkasa Pura II, Jasa Marga, dan Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) untuk menyurvei pelayanan konsumen selama libur Nataru. ”Survei kepuasan publik perlu dilakukan untuk menjadi bahan evaluasi ke depan. Kalau dapat kritikan, bisa melakukan perbaikan,” ujar Aria.