Wapres Amin: Halal 20 Harus Mampu Beri Hasil Konkret

Wapres Amin menegaskan agar Halal 20, sebagai bagian dari rangkaian Presidensi G20 Indonesia, mampu memberikan hasil yang konkret.

BPMI - SETWAPRES RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara pembukaan Halal 20 (H20) bertajuk "Global Halal Partnership for a Robust Sustainable Future" yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022).

SEMARANG, KOMPAS —Penyelenggaraan Halal 20 dinilai sangat strategis dan relevan dengan komitmen pemerintah untuk terus mengembangkan dan menguatkan kerja sama pasar halal global. Sebagai rangkaian Presidensi Indonesia dalam G20, Halal 20 diharapkan juga mampu memberikan hasil yang konkret.

”Dalam forum yang baik ini, saya ingin tegaskan kembali arahan Presiden Joko Widodo bahwa Presidensi G20 Indonesia harus dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan dunia,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada pembukaan Halal 20 (H20) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, di Hotel Padma, Candisari, Semarang, Kamis (17/11/2022).

Forum yang mengangkat tema ”Global Halal Partnership For A Robust Sustainable Future” ini melibatkan sekitar 300 peserta dari 40 negara. Mereka terdiri dari duta besar negara sahabat, perwakilan 104 lembaga halal luar negeri (LHLN), praktisi, ilmuwan, dan pemerhati jaminan produk halal.

Baca juga: Kembangkan Industri Halal, Ruang Kolaborasi Dunia Usaha Terbuka Lebar

Pada kesempatan tersebut Wapres Amin menuturkan bahwa Halal 20 harus dioptimalkan untuk mendukung kesuksesan Presidensi G20 Indonesia melalui kerja sama dan kolaborasi terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. ”Saya mendorong BPJPH dan para perwakilan lembaga halal luar negeri untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inovasi terkini dalam penyelenggaraan jaminan produk halal,” katanya.

BPMI - SETWAPRES RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada acara peresmian pembukaan Halal 20 (H20) bertajuk "Global Halal Partnership for a Robust Sustainable Future" yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022).

Berbagai kerja sama tersebut dapat menjadi rujukan bagi pembenahan dan penyempurnaan penyelenggaraan jaminan produk halal, termasuk membangun skema kerja sama internasional jaminan produk halal yang lebih baik. ”Kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan sertifikat halal perlu ditindaklanjuti serta ditambah cakupannya,” ujarnya.

Secara khusus Wapres Amin mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara BPJPH dan sejumlah lembaga halal luar negeri. ”Ini adalah langkah awal yang sangat baik menuju jaminan produk halal secara holistik dan berkelanjutan. Saya harap kerja sama serupa semakin terjalin di banyak negara,” kata Wapres.

Baca juga: Wapres Tagih 10 Juta Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha

Kerja sama pengembangan jaminan produk halal antarnegara pun agar terus diperluas. Jaminan produk halal ini tidak hanya soal sertifikasi, tetapi juga terkait teknologi, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. ”Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul, inovatif, dan berdaya saing, kerja sama pengembangan teknologi harus diperkuat, baik antarlembaga maupun antarnegara,”ujar Wapres Amin.

Untuk memastikan terwujudnya produk halal unggul, inovatif, dan berdaya saing, kerja sama pengembangan teknologi harus diperkuat, baik antarlembaga maupun antarnegara.

Wapres Amin menuturkan bahwa pengembangan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan akan terus dilanjutkan dengan tetap memegang prinsip tata kelola pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. ”Pengembangan jaminan produk halal dalam berbagai aspek ini tentunya harus tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” pesannya.

BPMI - SETWAPRES RI

Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada pembukaan Halal 20 (H20) bertajuk "Global Halal Partnership for a Robust Sustainable Future" yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (17/11/2022).

Jalin kemitraan global

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menuturkan bahwa Forum H20 merupakan momentum tepat untuk membangun kemitraan halal global. ”Kita menyadari, kemitraan dan kerja sama merupakan hal penting dalam membangun ekosistem halal global yang berkelanjutan,” ujarnya.

Baca juga: Wapres: Agar Jadi Pusat Halal Dunia di 2024, Sinergi Program KNEKS Harus Berbuah Nyata

Menag mengatakan bahwa H20 sekaligus menjadi tonggak sejarah jaminan produk halal di Indonesia. ”Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat industri, ekosistem, dan pasar halal global. Melalui forum ini, kami ingin menyosialisasikan peraturan dan kebijakan jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia,” katanya.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan kebijakan bahwa Indonesia akan menjadi pusat industri, ekosistem, dan pasar halal global. Melalui forum ini, kami ingin menyosialisasikan peraturan dan kebijakan jaminan produk halal yang diterapkan di Indonesia.

Hal ini dinilai penting pergerakan industri halal mengingat Indonesia memiliki potensi pasar yang sangat besar. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, konsumsi halal dalam negeri Indonesia pada 2018-2019 sebesar 218,8 miliar dolar AS. Sempat turun menjadi 184 miliar dolar AS pada 2020 karena pandemi, konsumsi halal diproyeksikan kembali melonjak hingga 330 miliar dolar AS dalam tiga tahun ke depan (2025).

KOMPAS/KHAERUDIN

Beragam menu makanan halal yang tersedia di salah satu restoran halal kota Shenzhen.

Kepala BPJPH Aqil Irham menegaskan arti penting forum H20. Global halal forum ini menjadi ruang untuk menjelaskan ke negara-negara eksportir agar memahami regulasi jaminan produk halal di Indonesia. ”Sekaligus jadi momentum untuk membangkitkan pelaku usaha domestik agar lebih kompetitif dalam usaha dan industri halal,” ujarnya.

Aqil juga menuturkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka pada tahun 2024 seluruh produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, menuturkan bahwa kegiatan Halal 20 merupakan forum kerja sama multilateral pertama yang masuk dalam rangkaian forum G20 dengan fokus pada bidang halal. Halal menjadi isu penting untuk dibahas.

”Sesuatu yang halal atau kehalalan memiliki keterkaitan dengan bidang ekonomi. Proses produksi, distribusi, dan konsumsi harus didasarkan pada aspek halal. Hal ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin masyarakat Muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan syariat Islam,” kata Yasin Maimoen.