Skema KPBU Diandalkan untuk Pemenuhan Ketersediaan Infrastruktur

Skema KPBU dapat digunakan untuk pemenuhan ketersediaan infrastruktur. Salah satu kawasan proyek KPBU yang berhasil mencapai tahap penetapan pemenang lelang yakni Kabupaten Madiun.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Kondisi Jalan Tol Padang-Pekanbaru seksi Padang-Sicincin yang sudah selesai sepanjang 4,2 kilometer di Padang Pariaman, Sumatera Barat, Rabu (2/11/2022). Kementerian PUPR kembali melanjutkan pembangunan jalan tol sepanjang 36,6 kilometer tersebut setelah terhenti selama setahun akibat lambatnya pembebasan lahan.

JAKARTA, KOMPAS — Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan tanggung jawab ini membutuhkan nilai investasi yang cukup besar. Namun, pemerintah belum sanggup mendanai secara keseluruhan.

Dalam upaya mencapai target pertumbuhan produk domestik bruto dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebutuhan pembiayaan infrastruktur mencapai sekitar Rp 6.000 triliun. Namun, kemampuan pemerintah untuk mendanai hanya 37 persen dari total kebutuhan tersebut.

Direktur Pengembangan Pembiayaan Pembangunan Kementerian Keuangan Sri Bagus Guritno menyayangkan hal tersebut. ”Padahal, dengan terpenuhinya kebutuhan infrastruktur, diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia,” katanya dalam acara ”Sharing Session: Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)”, Senin (7/11/2022), di Jakarta.

Menurut Sri Bagus, perlu adanya upaya inovatif untuk mendorong peran serta investasi masyarakat dan badan usaha melalui skema pembiayaan alternatif, salah satunya dengan KPBU. ”Kehadiran KPBU sebagai alternatif pembiayaan diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien, serta tepat sasaran dan waktu,” katanya.

Baca juga: Skema Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha Terus Didorong

Selain itu, ia juga berharap, KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam upaya pembiayaan infrastruktur.

Penerapan skema KPBU mendorong penyediaan infrastruktur publik oleh pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan (APJ). Salah satu kawasan proyek KPBU yang berhasil mencapai tahap penetapan pemenang lelang yakni Kabupaten Madiun di Jawa Timur. Proses penandatanganan kerja sama perjanjian pun sudah dilaksanakan pada 20 September 2020.

”Selain proyek di Madiun, masih ada proyek APJ lainnya, baik diinisiasi oleh pemerintah atau solicited, maupun diinisiasi badan usaha atau unsolicited,” kata Sri Bagus.

Pembiayaan infrastruktur untuk alat penerangan jalan dengan skema KPBU yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antara PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII), United States Agency for International Development (USAID), serta kolaborasi antar-stakeholder.

Baca juga: Proyek KPBU Infrastruktur Capai Rp 332,59 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, beserta Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, melalui Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kemenkeu Brahmantio Isdijoso berpesan terkait KPBU.

”Kaitannya dengan KPBU, beliau (Sri Mulyani) meminta kepada kita semua berupaya semaksimal mungkin mengajak rekan di pemerintahan daerah agar tidak terpaku menunggu APBN atau APBD untuk membangun infrastruktur,” kata Brahmantio.

FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas mengeset peranti pengatur waktu nyala lampu penerangan jalan umum di Alun-alun Utara, Yogyakarta, Senin (11/11/2019). Pengesetan dilakukan berkala dengan menyesuaikan waktu terbit matahari. Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya penghematan energi.

Ia menjelaskan, beban APBN selama pandemi Covid-19 cukup besar. Hal yang sama juga terjadi pada APBD. Prinsip utama dari KPBU yang mesti dijalankan adalah bermitra untuk memajukan infrastruktur demi melayani masyarakat.

Penerangan di Madiun

Bupati Madiun Ahmad Dawami Ragil Saputro menjelaskan tentang proyek APJ Madiun yang menggunakan KPBU. ”Saya ingin Madiun ’terang’. Kalau tidak pakai skema ini, mungkin Madiun baru akan terang 50 tahun lagi,” ujarnya.

Ahmad menjelaskan, tentu tidak ada warganya yang ingin kawasan depan rumahnya gelap. Ia juga menjelaskan, jangan melihat besarnya biaya yang dikeluarkan, tetapi besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

”Hal ini juga menjadi harapan masyarakat saya. Ketika APJ menyala, di mana pun bisa menjadi tempat kerja. Jam kerjanya jadi semakin panjang,” kata Ahmad.

Jam kerja panjang yang Ahmad maksud adalah perputaran roda ekonomi di Madiun tidak terpaku dengan kondisi jalanan yang sudah gelap pada pukul 19.00. Bila kawasannya terang, hal tersebut dapat membantu sejumlah warga yang masih harus bekerja hingga larut malam.