Tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan APBN/APBD. Pada 2022 terdapat 14 proyek dalam tahap penyiapan KPBU dan 16 proyek dalam tahap transaksi.
Oleh
BRIGITA MARIA LUKITA GRAHADYARINI
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mendorong keterlibatan swasta dalam pembiayaan proyek pembangunan infrastruktur. Tahun 2022 terdapat 30 proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan nilai investasi diperkirakan Rp 332,59 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, tidak semua infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD). Pada 2022 terdapat 14 proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU dan 16 proyek yang dalam tahap transaksi.
Beberapa proyek tersebut di antaranya untuk jalan dan jembatan, meliputi enam proyek Jalan Tol Cilacap-Yogyakarta, Jalan Tol Demak-Tuban, dan Jalan Tol Ngawi-Bojonegoro-Babat yang sedang dalam tahap penyiapan. Sebanyak 10 proyek di bidang jalan dan jembatan dalam tahap transaksi, antara lain Jembatan Batam-Bintan, Jalan trans-Papua ruas Jayapura-Wamena (segmen Mamberamo-Elelim), Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), Jalan Tol Kediri-Tulungagung, dan Jalan Tol Malang-Kepanjen. Selain itu, Jalan Tol Semarang Harbour, Jalan Tol Semanan-Balaraja, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat, Jalan Tol Bogor-Serpong via Parung, dan Jalan Tol Cikunir-Karawaci.
Keterlibatan swasta melalui berbagai model pembiayaan infrastruktur dilakukan sebagai langkah menutup selisih pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun. Berdasarkan proyeksi APBN 2020-2024, kemampuan negara untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur sebesar Rp 623 triliun atau 30 persen dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur yang sebesar Rp 2.058 triliun.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, untuk menutupi 70 persen gap keuangan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan agar tetap kompetitif dan menarik, seperti skema pembiayaan kreatif jalan tol dan insentif pajak untuk penanaman modal baru.
Sementara itu, di bidang perumahan, dua proyek rumah susun (rusun) yang ditawarkan lewat skema KPBU kini dalam tahap penyiapan, yakni rusun Karawang Spuur-Karawang dan rusun Ibu Kota Negara tahap I. Adapun dua rusun sudah dalam tahap transaksi, yakni rusun Cisaranten di Bandung dan rusun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara.
Proyek KPBU di bidang sumber daya air antara lain bendungan Merangin di Jambi yang dalam tahap penyiapan KPBU dan bendungan Bodri, serta pemeliharaan bendungan dan BGS PLTM Bintang Bano-NTB yang dalam tahap transaksi.
Adapun lima proyek yang dalam tahap penyiapan KPBU ialah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong terintegrasi dengan Saluran Pembawa Air Baku (SPAB) Kedunglanggar-Jateng, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Manggar-Balikpapan (FBC), SPAM Regional Bimatara terintegrasi dengan SPAB Kuwil-Sulut, SPAM Ayung I terintegrasi dengan SPAB Sidan-Bali, SPAM dan SPAB Karian Barat-Banten. Adapun dua proyek sektor permukiman yang dalam tahap transaksi adalah SPAM Jatiluhur II (Ir H Juanda) di Jawa Barat dan SPAM Sinumbra di Jawa Barat.