Transformasi BUMN ditempuh dengan mengubah konsep dari superholding menjadi subholding. Jumlah BUMN terpangkas dari 108 pada tahun 2020 menjadi 92 pada tahun 2021.
Oleh
COKORDA YUDISTIRA M PUTRA, REBIYYAH SALASAH, NASRUN KATINGKA
·2 menit baca
BADUNG, KOMPAS — Transformasi dan perbaikan kinerja badan usaha milik negara atau BUMN diyakini turut mendorong peningkatan penerimaan negara. Peran BUMN penting. Selain sebagai pencipta nilai tambah dan agen pembangunan, BUMN juga sebagai penyedia kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.
Perihal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam pembukaan acara ”State-owned Enterprises International Conference (Konferensi Internasional BUMN)”, yang dirangkai dengan peluncuran program Indonesia Water Fund (IWF), di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (17/10/2022).
Menurut Luhut, BUMN berkontribusi besar dalam menstabilkan perekonomian nasional. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga 35 persen sepanjang 2022. Artinya, ada kenaikan hingga 105 persen dari target yang telah ditetapkan pemerintah.
”Perbaikan kinerja BUMN menjadi salah satu pendorong peningkatan penerimaan tersebut,” ujar Luhut.
Perbaikan kinerja yang dimaksud Luhut adalah transformasi dengan mengubah konsep dari superholding menjadi subholding. Dengan transformasi itu, jumlah perusahaan pelat merah terpangkas dari 108 pada tahun 2020 menjadi 92 pada tahun 2021. Alhasil, BUMN menjadi lebih efisien.
Luhut juga menyatakan, BUMN hadir di seluruh sektor, mulai dari energi, pertambangan, kesehatan, jasa, perbankan, hingga infrastruktur. Dalam penanganan pandemi Covid-19 dan dampak pandemi Covid-19, BUMN juga berperan penting.
Di acara yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, progres transformasi telah mencapai 80 persen. Adapun hasil lain dari transformasi adalah peningkatan pendapatan sebesar 18,8 persen pada 2020-2021 menjadi Rp 2,295 triliun. Selain itu, ada peningkatan laba konsolidasi sebesar 838 persen dari Rp 13 triliun pada 2020 menjadi Rp 124,7 triliun pada 2021.
”Sementara itu, total aset mencapai Rp 8,978 triliun pada akhir tahun 2021, setara dengan 53 persen produk domestik bruto Indonesia,” ucap Erick.
Dukung transisi
Erick menambahkan, BUMN juga mendukung fokus pemerintah pada konferensi G20 2022, yang salah satunya adalah penerapan transisi energi. Penerapan tersebut telah dilakukan perusahaan energi milik BUMN, yakni PT Pertamina (Persero).
Menurut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, penerapan transisi energi menjadi fokus perseroan. Ia berambisi menjadikan Pertamina sebagai perusahaan energi global terkemuka dengan reputasi baik serta diakui sebagai perusahaan ramah lingkungan dan dengan tata kelola yang baik.
”Ini telah menjadi komitmen Pertamina menerapkan kerangka environmental, sustainability, and governance (ESG) di semua lini bisnis perusahaan untuk mendorong keberlanjutan bisnis,” kata Nicke.
Pertamina, ujar Nicke, memiliki tanggung jawab besar menjadi pilar pencapaian emisi nol bersih di Indonesia dengan prinsip keterjangkauan dan kewajaran. Prinsip itu diimplementasikan dalam pengembangan dua pilar penting, yakni dekarbonisasi dalam aktivitas bisnis dan pengembangan bisnis hijau.