Pemerintah Cari Investor untuk Perbanyak Varian Kendaraan Listrik
Pemerintah tengah memikirkan dan menggodok insentif untuk pembelian kendaraan listrik. Harga kendaraan listrik yang saat ini masih mahal diharapkan dapat ditekan dan masyarakat kian tertarik.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah terus mencari investor asing guna mendirikan pabrik-pabrik kendaraan listrik dalam rangka memperbanyak varian kendaraan sehingga harga mobil listrik yang saat ini masih mahal dapat ditekan. Juga tengah digodok mengenai kebijakan terkait insentif pembelian baru kendaraan sehingga meningkatkan daya tarik bagi masyarakat.
Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Firdausi Manti mengatakan, harga mobil listrik saat ini masih mahal (di atas Rp 500 juta). Hanya ada satu varian yang harganya berkisar Rp 200 juta-Rp 300 juta dan itu pun belum memungkinkan fast charging.
”Pemerintah berharap investor asing berinvestasi d sini untuk menambah varian sehingga akan lebih banyak pilihan. Saat ini, varian masih sedikit, (mayoritas kualitas) premium dan masih mahal,” kata Firdausi dalam bincang ”Menjawab Tantangan Kendaraan Listrik dalam Penurunan Emisi” pada Indonesia Electric Motor Show 2022, di Jakarta Convention Center, Kamis (29/9/2022).
Pencarian investor tersebut, terutama pada kendaraan listrik roda empat. Pasalnya, untuk sepeda motor listrik, saat ini sudah cukup banyak pabrik yang dibangun. Menurut dia, sudah ada sekitar 31 pabrik sepeda motor listrik di Indonesia.
Pemerintah juga memikirkan insentif pembelian baru untuk kendaraan listrik bagi masyarakat. ”Sedang didiskusikan, digodok, agar bagaimana ini bisa diberikan. Sebab, di negara luar juga diberikan insentif seperti itu meski bukan dalam bentuk cash. Misalnya, pajak yang ditanggung pemerintah, seperti Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) saat pandemi lalu,” katanya.
Skema-skema itu dapat menekan harga sehingga masyarakat dapat membeli lebih murah. Ia mencontohkan, Pemerintah Thailand yang memberi insentif berkisar Rp 60 juta-Rp 70 juta. Akan tetapi, insentif itu akan terasa jika harga mobil Rp 300 juta-Rp 400 juta. Namun, insentif tak terasa jika harga mobil listrik seperti di Indonesia saat ini premium, misalnya, berkisar Rp 800 juta-Rp 900 juta.
Adapun pada sepeda motor, kata Firdausi, harganya masih beragam, ada yang Rp 16 juta, juga ada yang Rp 50 juta. Itu, antara lain, karena standar komponennya masih berbeda-beda, termasuk jenis baterai yang masih bermacam-macam. Pemerintah juga turut menggodok insentif pembelian sepeda motor listrik guna menekan disparitas harga antarsepeda motor listrik.
Kurangi impor BBM
Upaya untuk menyediakan insentif pembelian kendaraan listrik itu dirasa penting, terlebih tahun ini ada gejolak harga internasional, termasuk energi. ”Subsidi energi bahkan sekitar Rp 500 triliun. Apabila sebagian saja untuk insentif, akan bisa mengurangi impor BBM dan otomatis subsidi bahan bakar. Ke depan, (peralihan) ini sudah keniscayaan,” ucap Firdausi.
Mengenai peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sebelumnya telah terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.
Executive Vice President Pelayanan Pelanggan Retail PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Mohammad Munief Budiman menyampaikan, saat ini, PLN telah menjadi pionir dalam membangun stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Per Agustus 2022, PLN telah membangun 150 unit SPKLU di 117 lokasi di Indonesia.
”Setelah ini, kami mengembangkan pola kemitraan untuk badan usaha. Itu dilakukan agar bisa ikut berpartisipasi. Saat ini peminat sudah mulai banyak,” ucap Munief.
Ketua Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo menuturkan, saat ini, semua memang perlu segera bergeser ke kendaraan listrik. Pasalnya, berdasarkan data MAHB Stanford, cadangan minyak bumi secara global diperkirakan akan habis pada 2052, sedangkan gas bumi akan habis pada 2060.
"Oleh karena itu, kita harus menyiapkan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Dengan migrasi ke listrik, kita akan membantu pemerintah. Akan membantu memperkecil kompensasi BBM (yang ditanggung APBN),” kata Bambang, yang juga Ketua MPR.