Indonesia Dorong Dunia Prioritaskan Dukungan untuk UMKM

TANGKAPAN LAYAR KANAL YOUTUBE BAPPENAS RI

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada peluncuran Peta Jalan Ekonomi Kerthi Bali di Kota Denpasar, Bali, Jumat (3/12/2021).

TANJUNG PANDAN, KOMPAS — Upaya pemulihan ekonomi global masih tidak merata dan dibayangi ketidakpastian. Indonesia mengajak negara-negara G20 untuk memprioritaskan dukungan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar mampu bertahan di tengah guncangan dan krisis.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengemukakan, dunia tengah menghadapi salah satu periode yang paling sulit. Memasuki tahun kedua pandemi Covid-19, upaya pemulihan ekonomi global tidak merata dan dihadapkan ketidakpastian. Konflik dan isu geopolitik di berbagai belahan dunia menghambat pemulihan ekonomi global.

Dana Moneter Internasional (IMF) telah memproyeksikan peningkatan inflasi pada tahun 2022 sebesar 5,7 persen di negara ekonomi maju atau tertinggi dalam empat dekade terakhir. Sementara di negara berkembang, tingkat inflasi sekitar 8,7 persen atau tertinggi sejak periode resesi besar tahun 1970-an.

Ketidakpastian ekonomi berdampak pada proses pembangunan di negara-negara berkembang, di antaranya meroketnya harga pangan dan energi. Tingginya inflasi juga mempersulit negara maju untuk menyalurkan lebih banyak investasi demi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Baca juga: Perusahaan Diajak Bangun UMKM Hijau Masuk Rantai Pasok Global

Hasil pertemuan itu menyepakati, antara lain, dukungan kepada UMKM agar mampu mencapai produktivitas optimal, dapat bersaing secara global, serta tahan terhadap guncangan dan krisis. Seluruh negara G20 mengakui bahwa UMKM menjadi tuan rumah pelaku ekonomi yang sangat dilindungi di negara masing-masing.

Di negara-negara berkembang, UMKM telah menjadi tumpuan penting untuk menciptakan lebih dari 600 juta pekerjaan dalam 15 tahun ke depan dalam rangka menyerap tenaga kerja global yang terus meningkat.

Di Indonesia, sebanyak 90 persen pekerja di sektor UMKM dan menyumbang 61 persen produk domestik bruto. Kenaikan inflasi harga pangan dan energi tidak bisa hanya mengandalkan pembiayaan konvensional. Pembiayaan campuran (blended finance) menjadi salah satu yang diadopsi.

”Dengan berkembangnya disrupsi teknologi dan digitalisasi, UMKM tidak boleh ditinggalkan, melainkan disertakan, sehingga tidak membuat lapangan pekerjaan hilang. UMKM dengan jenis-jenis pekerjaan baru dengan tingkat pendapatan lebih baik dinilai akan muncul menggantikan sekian jenis pekerjaan yang hilang di sektor UMKM,” kata Suharso, dalam konferensi pers Pertemuan Tingkat Menteri Bidang Pembangunan (DMM) G20 2022, di Kampong Kecit, Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (8/9/2022).

Pembiayaan pembangunan

Suharso menambahkan, banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana cukup untuk mencapai agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Perlambatan ekonomi dan dampak jangka panjang Covid-19 membutuhkan mobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif.

Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan pada 2030 mencapai 3,7 triliun dollar AS. Hasil pertemuan menyepakati untuk meningkatkan komitmen politik terkait isu pembiayaan pembangunan melalui skema pembiayaan campuran. Pembiayaan campuran merupakan mekanisme pembiayaan inovatif untuk kebutuhan pembiayaan SDGs.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pengunjung melihat beragam produk aksesori kendaraan yang dijual di pameran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) otomotif di ajang Tumplek Blek di parkir timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (4/9/2022). Pameran ini menampilkan puluhan bahkan ratusan UMKM bidang otomotif, mulai produsen aksesori kendaraan hingga pedagang aksesori bekas.

Suharso menambahkan, berbagai sumber dana menganggur, antara lain, dari bank pembangunan, sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), ataupun dana dari pajak karbon akan dibaurkan untuk memperoleh dana murah dan jangka panjang, serta bersumber dari pihak yang turut bertanggung jawab terhadap perubahan iklim.

”Diperlukan upaya mendorong mobilisasi pembiayaan pembangunan yang lebih besar melalui mekanisme inovatif dan menyalurkannya hingga ke daerah tertinggal dan terujung,” katanya.

Keprihatinan terhadap dampak jangka panjang pandemi Covid-19 mengharuskan dunia mengambil langkah strategis untuk mengakhiri pandemi dan melakukan fase pemulihan ekonomi secepatnya. Hasil pertemuan juga berkomitmen untuk memprioritaskan inisiatif perlindungan sosial adaptif untuk memitigasi dan adaptasi lebih baik terhadap pandemi, bencana alam, dan bencana akibat perubahan iklim. Suharso menambahkan, tiga komitmen dari pertemuan itu akan dibawa pada forum puncak KTT G20 di Bali pada November 2022.

Secara terpisah, Pemerintah Indonesia dan Denmark tengah menjajaki pembiayaan campuran terkait pembiayaan transisi energi hijau di Indonesia. Dalam pertemuan bilateral, Rabu (7/9/2022), Denmark melihat peluang untuk pembiayaan campuran bagi transisi energi hijau di Indonesia yang dapat mengurangi beban fiskal. Percontohan upaya penurunan emisi gas rumah kaca dan persoalan energi akan didorong di Pulau Jawa mengingat penggunaan energi ramah lingkungan di pulau itu baru 14 persen.

RUNIK SRI ASTUTI

Pelaku UMKM menunjukkan minuman tradisional legen yang terbuat dari nira buah siwalan kini mampu naik kelas dengan proses produksi yang lebih higienis dan pengemasan yang lebih kreatif, Jumat (2/9/2022). Foto diambil dalam pameran AKI 2022 di Sidoarjo yang diselenggarakan Kemenparekraf

”Kami usulkan proyek percontohan di Jawa Timur dan Jawa Tengah karena ada banyak pelaku swasta dan pembiayaan dari perbankan. Denmark akan carikan jalan untuk keuangan campuran karena ini menjadi salah satu isu dalam G20,” ujar Suharso.

Sebelumnya, Menteri Kerja Sama Pembangunan Kerja Sama Nordik Denmark Flemming Moller Mortensen mengungkapkan, dunia tengah menghadapi tripel krisis global, yakni krisis pangan, energi, dan finansial. Untuk lepas dari krisis global, transisi menuju ekonomi hijau dan biru sangat mendesak. Indonesia dinilai dapat menjadi pemimpin dalam transisi energi hijau di Asia Tenggara, karena memiliki modalitas kuat. Meski demikian, keterlibatan swasta dalam ekonomi biru dan transisi energi hijau perlu didorong melalui kerangka kebijakan dan pemberian insentif.