Investasi dan Dukungan Pendanaan Energi Bersih Harus Terus Dipacu

Indonesia memiliki beragam jalan untuk mencapai target nol emisi bersih dapat meningkatkan keterjangkauan dan keamanan Indonesia akan energi. Namun, dukungan internasional, terutama pendanaan, amat dibutuhkan.

KOMPAS/ADITYA PUTRA PERDANA

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memberi pernyataan pers setelah Energy Transitions Ministerial Meeting G20 Presidensi Indonesia, di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat (2/9/2022). Para menteri negara-negara G20 yang mengikuti pertemuan itu mendukung Bali Compact yang antara lain berisi prinsip-prinsip mendukung transisi energi yang bersih, berkelanjutan, terjangkau dan inklusif.

BADUNG, KOMPAS — Energy Transitions Ministerial Meeting atua ETMM, sebagai rangkaian G20 Presidensi Indonesia, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (2/9/2022), menyepakati pentingnya investasi dan dukungan pendanaan pada energi bersih. Kendati tidak membuahkan komunike, pertemuan itu menyetujui prinsip-prinsip dalam mendukung transisi energi.

ETMM merupakan puncak dari rangkaian G20 Presidensi Indonesia terkait transisi energi. Sebelumnya, telah dilakukan Energy Transitions Working Group (ETWG) I di Yogyakarta, ETWG-II di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan terakhir, ETWG-III di Nusa Dua Bali, sebelum ETMM. Hasil forum itu akan disampaikan pada G20 Summit, November 2022.

ETMM G20 dihadiri 19 menteri dan wakil menteri dari negara-negara anggota G20 serta 6 menteri dan wakil menteri dari negara-negara non-anggota. Hadir pula 11 perwakilan dari organisasi internasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, dalam pernyataan pers seusai ETMM, mengatakan, para peserta mengirim sinyal kuat kepada pasar bahwa para pengambil kebijakan mengambil langkah aksi untuk memperkuat investasi. Upaya itu penting untuk meningkatkan beragam teknologi serta memperkuat inovasi.

”(Itu untuk) menghadirkan energi transisi yang bersih, berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif, khususnya di negara-negara berkembang. Melalui diskusi-diskusi (dalam G20), para menteri dari negara-negara produsen dan konsumen utama energi menekankan sangat diperlukannya (upaya) memacu investasi energi bersih dan financial flows (arus kas),” ujar Arifin.

Ia menambahkan, para menteri juga mendukung Bali Compact yang berisi prinsip-prinsip dalam mempercepat transisi energi yang bersih, berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif. Indonesia pun menyadari bahwa pengurangan emisi pada sektor energi adalah salah satu isu terpenting dalam menghadapi perubahan iklim.

Arifin juga mengatakan bahwa tidak tercapai komunike karena ada sejumlah perbedaan pandangan/pendapat di antara negara-negara anggota. ”Karena itu, yang dihasilkan adalah the chair summary, di mana kami memasukkan semua konten yang mengemuka selama pertemuan,” katanya.

Revisi peta jalan

Dalam ETMM G20 juga diluncurkan peta jalan sektor energi di Indonesia menuju emisi nol bersih (net zerro emission/NZE). Peta jalan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian ESDM dan International Energy Agency (IEA) sejak awal 2022.

Dalam laporan peta jalan oleh IEA itu disebutkan, antara lain, bahwa emisi yang dihasilkan Indonesia masih terhitung tinggi. Target yang diusung Indonesia dinilai ambisius. Namun, target tersebut dapat dicapai melalui deployment sumber energi terbarukan, efisiensi energi, serta koneksi elektrifikasi dan grid.

Disebutkan juga bahwa Indonesia memiliki beragam jalan untuk mencapai NZE dapat meningkatkan keterjangkauan dan keamanan Indonesia akan energi. Namun, dukungan internasional dan co-operation dibutuhkan.

”Target netral (NZE) indonesia ambisius, tetapi sejalan dengan target ekonomi yang diusung pada 2045. Indonesia berkesempatan untuk menunjukkan bahwa negara yang sangat bergantung pada ekspor bahan bakar fosil, dalam jalan menuju emisi nol bersih, tidak hanya feasible, tetapi juga memberikan manfaat,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol.

DOKUMEN HUMAS PLN

Inilah pusat listrik tenaga surya (PLTS) yang dibangun di atas Pulau Messah, Manggarai Barat, NTT. Listrik ini mampu melayani 2.000 warga yang berdiam di pulau itu.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, Menteri ESDM sebenarnya sudah meluncurkan peta jalan menuju NZE pada COP26 di Glasgow pada 2021, yang masih sebagai draf. Sementara apa yang diusulkan oleh IEA akan dijadikan bahan masukan untuk revisi peta jalan Indonesia menuju NZE.

”Kami ingin memastikan peta jalan ini berjalan baik dan dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dengan harapan transisi energi ini tidak menurunkan daya saing. Nanti, akan ada peta jalan edisi revisi. Target kami (rampung) untuk disampaikan di G20 Summit. Namun, tak memengaruhi target NZE secara nasional. Ini (khusus) dari sektor energi (ESDM),” tuturnya.

Dadan menuturkan, kerja sama dilakukan karena IEA lebih paham dari sisi kelengkapan dalam basis data, terutama dari negara-negara maju. Salah satu input dari IEA yang berbeda dengan peta jalan NZE sebelumnya ialah pembangkitan listrik energi bersih. Apabila sebelumnya 658 gigawatt pada 2060, menurut IEA ialah 510 gigawatt pada 2060.

Ia juga menjelaskan bahwa Indonesia tak memiliki rencana pashing out (penghapusan bertahap) batubara. Yang ada ialah penghentian operasi lebih dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batubara. Pasalnya, Indonesia masih akan terus menggunakan batubara. Selain masih untuk kebutuhan PLTU, juga untuk program dimetileter (DME) yang memang berbasis batubara (untuk mengurangi impor liquefied petroleum gas).

Peran fosil

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Strategi Pencapaian Transisi Energi Ego Syahrial mengatakan, dari forum yang digelar di G20, sebagian besar memang menyatakan saat ini sedang di tengah krisis yang juga menyebabkan tingginya harga minyak mentah. Peran energi fosil tetap masih diperlukan untuk mengisi gap saat ketersediaan energi berkurang. Yang didorong, terutama ialah jenis gas bumi.

Sementara itu, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs Japan Kei Takagi mengatakan, pihaknya mengapresiasi peta jalan NZE Indonesia. ”Kami sepakat dengan Indonesia bahwa jangan sampai satu pun orang yang tertinggal dalam transisi energi. Penting untuk memastikan linimasa, seperti dalam penggantian bahan bakar fosil,” katanya.

Adapun Commissioner for Energy Uni Eropa Kadri Simson mengemukakan, target NZE Indonesia pada 2060 akan menjadi tidak berarti tanpa implementasi. Apa yang ada dalam peta jalan Indonesia juga familiar dengan Eropa selama ini. Pihaknya juga terbuka untuk mendukung Indonesia dalam pendanaan.

Baca juga: Mempertegas Komitmen dalam Transisi Energi

Baca juga: John Kerry : Kedaulatan Energi Terletak di Energi Baru Terbarukan