Kendati Alokasinya Turun, Subsidi Energi dan Insentif Pajak Berlanjut

Kendati turun, alokasi anggaran yang digelontorkan untuk subsidi dan kompensasi energi tahun depan dinilai masih cukup tinggi, yakni mencapai Rp 336,7 triliun. Defisit fiskal 2023 ditargetkan 2,85 persen PDB.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Pengendara motor mengisi BBM jenis pertalite di SPBU di kawasan Cirendeu, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (19/7/2022). Berdasarkan APBN 2022, besaran subsidi energi mencapai Rp 134,03 triliun atau sebesar 14,2 persen dari total APBN. Dari jumlah tersebut, sekitar 57 persennya atau senilai Rp 77,55 triliun untuk subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram. Jumlah itu meningkat dibanding 2021 yang sebesar Rp 66,94 triliun.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan subsidi energi dan insentif pajak masih akan diberikan pada tahun 2023 dengan besaran yang tidak lebih besar dari tahun ini. Pengurangan anggaran untuk subsidi energi dan insentif pajak merupakan bagian dari upaya konsolidasi untuk mencapai target defisit fiskal di bawah 3 persen tahun depan.

Dalam konferensi pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 yang dilakukan secara virtual, Selasa (16/8/2022), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran yang digelontarkan untuk subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 sebesar Rp 336,7 triliun. Nilai ini turun 33,07 persen dari anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 yang mencapai Rp 502 triliun.

”Total nilai dalam RAPBN 2023 tersebut terdiri dari alokasi subsidi energi Rp 210,7 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 126 triliun,” ujarnya.

Pengendalian konsumsi BBM pertalite maupun solar disalurkan sesuai target sasaran agar anggarannya tidak jebol, tak hanya untuk tahun depan, tetapi juga untuk tahun ini. (Sri Mulyani)

Meski anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan menurun, Sri Mulyani menilai, anggaran yang digelontarkan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dia meminta agar konsumsi BBM pertalite maupun solar dikendalikan dan disalurkan sesuai target sasaran agar anggarannya tidak jebol, tak hanya untuk tahun depan, tetapi juga untuk tahun ini.

Dalam RAPBN 2023, harga minyak bumi diperkirakan mencapai 90 dollar AS per barel atau lebih rendah dari asumsi proyeksi 2022 yang mencapai 95-105 dollar AS per barel. Nilai tukar rupiah pun berada di posisi Rp 14.750 atau sedikit menguat dibandingkan dengan proyeksi 2022 yang sebesar Rp 14.500-Rp 14.900 per dollar AS.

Dalam pemaparannya, kebijakan subsidi pada tahun 2023 itu di antaranya diperuntukkan bagi subsidi tetap untuk solar Rp 1.000 per liter, naik Rp 500 per liter dari 2022. Kemudian, kompensasi energi dialokasikan karena tidak dilakukan penyesuaian harga BBM dan tarif tenaga listrik seiring dengan peningkatan harga Indonesian crude price atau ICP.

Insentif pajak

Sri Mulyani memastikan insentif pajak masih akan tetap ada pada tahun 2023. Insentif tersebut disiapkan pemerintah di tengah kenaikan target penerimaan pajak saat harga-harga komoditas diperkirakan melandai dan ekonomi mulai pulih. Meski belum merinci, ia memastikan total besaran insentif perpajakan yang telah disiapkan tahun depan mencapai Rp 41,5 triliun.

Dalam RAPBN 2023, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.016,9 triliun atau naik 4,8 persen dari proyeksi atau outlook 2022 sebesar Rp 1.924,9 triliun. Penerimaan perpajakan tersebut ditopang penerimaan pajak sebesar Rp 1.715,1 triliun serta penerimaan bea dan cukai Rp 301,8 triliun.

Baca juga: Kemampuan Fiskal Negara Diperkuat untuk Meredam Ketidakpastian

Penerimaan pajak pada 2023 itu ditargetkan naik 6,7 persen dari proyeksi 2022 yang Rp 1.608,1 triliun. Penerimaan pajak itu diperkirakan masih ditopang oleh dampak harga komoditas sebesar Rp 211 triliun, lebih kecil dari 2022 sebesar Rp 279,8 triliun, ditambah program pengampunan pajak (tax amnesty) pada tahun 2022 yang sebesar Rp 61 triliun.

Sementara itu, target bea dan cukai turun 4,7 persen dari proyeksi APBN 2022 sebesar Rp 316,8 triliun. Penerimaan dari bea keluar pada 2023 diperkirakan hanya mencapai Rp 9 triliun atau jauh merosot dari tahun ini yang tembus Rp 48,9 triliun. Sementara itu, penerimaan dari cukai dan bea masuk pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai Rp 292,8 triliun, naik dari posisi tahun ini yang sebesar Rp 267,9 triliun.

”Tahun ini komoditas memberikan sumbangan terhadap bea keluar sebesar Rp 48,9 triliun. Sementara tahun depan komoditas hanya memberikan sumbangan ke bea dan cukai sebesar Rp 9 triliun. Makanya level bea dan cukai (2023) lebih rendah dari tahun ini,” kata Sri Mulyani.

Defisit fiskal

Walaupun ke depan postur anggaran memang masih bisa diutak-atik, target defisit fiskal sudah tidak bisa diganggu gugat karena APBN 2023 kembali mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Keuangan Negara dengan target defisit APBN diamanatkan berada di bawah 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

NOTA KEUANGAN NEGARA DALAM RAPBN 2023

Asumsi dasar ekonomi Makro 2018-2023

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo saat membaca Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Selasa (16/7/2022), menyatakan, asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2023 telah menetapkan target defisit fiskal sebesar 2,85 persen terhadap PDB atau sebesar Rp 598,2 triliun.

Sementara itu, inflasi tahun depan sekitar 3,3 persen. Asumsi inflasi pada level ini, lanjut Presiden, menggambarkan adanya pemulihan dari sisi permintaan yang ditopang perbaikan daya beli masyarakat. ”Desain belanja, pendapatan, dan pembiayaan dalam APBN 2023 akan fleksibel menyediakan ruang fiskal yang memadai untuk memiliki daya redam yang efektif untuk mengantisipasi berbagai ketidakpastian,” ujar Presiden.

APBN harus terus berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan dan instrumen kontrasiklus. Oleh karena itu, menurut Presiden, fiskal yang berkualitas terus dikonsolidasi. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga agar fiskal tetap sehat, tetapi juga mampu memelihara momentum pemulihan yang menguat.

Intervensi

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, untuk mengendalikan inflasi di tahun 2023, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk mengendalikan harga jual berbagai komoditas pangan dan energi hingga ke konsumen bawah.

Baca juga: Hadapi Ketidakpastian Global, Presiden: Jangan Pesimistis

Hal tersebut dapat dilakukan di antaranya melalui pengadaan pupuk bersubsidi untuk komoditas pangan strategis, menguatkan rantai pasok pangan sehingga lebih tahan guncangan, serta melanjutkan penyaluran anggaran subsidi dan kompensasi energi.

”Alokasi untuk subsidi energi memang masih diperlukan sehingga mampu menjangkar ketahanan daya beli kelompok rumah tangga. Hanya saja, penyalurannya harus lebih terukur agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.