Wapres Tagih 10 Juta Sertifikat Halal bagi Pelaku Usaha

Memajukan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia memerlukan percepatan. Untuk itu, target pemberian 10 juta sertifikat halal harus segera direalisasikan.

NINA SUSILO

Wakil Presiden Maruf Amin memberikan keterangan seusai membuka Kongres Halal Internasional 2022 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022).

PANGKAL PINANG, KOMPAS — Momentum pemulihan ekonomi perlu dimanfaatkan para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha halal, untuk mengembangkan usahanya. Untuk itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH segera merealisasikan 10 juta sertifikat halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara global sangat besar. Di Indonesia, berdasarkan Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, minat masyarakat pada produk halal Indonesia, baik produk pertanian, makanan halal, pariwisata ramah halal, maupun busana muslim, meningkat. Pangsa pasar produk halal tersebut meningkat menjadi 25,4% dari PDB, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,8%.

”Pada tahun 2022 ini, dengan penanganan Covid-19 yang jauh lebih baik, diharapkan perekonomian akan berlari lebih kencang, termasuk sektor halal. Momentum ini harus dijaga dan dimanfaatkan sehingga kita dapat merealisasikan target Indonesia menjadi pusat industri halal dunia pada tahun 2024,” tutur Wapres Amin pada pembukaan Kongres Halal Internasional 2022 di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (14/6/2022).

Karena itu, Wapres mengharapkan kerja sama dan kolaborasi terus diperkuat. Ego sektoral harus dihilangkan.

Untuk mendorong produk halal Indonesia berdaya saing, BPJPH, lembaga pemeriksa halal (LPH) dan MUI serta pemangku kepentingan lainnya harus terus mempercepat program sertifikasi halal. ”Untuk itu, saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global. Ini penting,” tutur Wapres.

Baca juga: Pemerintah Percepat Pengembangan UMKM Industri Halal

Upaya ini harus diikuti dengan pembangunan ekosistem halal, yaitu pengembangan Kawasan Industri Halal, pencatatan kodifikasi produk halal, serta pengembangan berbagai program pendukung lainnya.

Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan, sehingga akan semakin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global.

Atas dasar itulah Wapres mengundang para pelaku ekonomi dan keuangan syariah Indonesia untuk memperkokoh kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara sahabat, dalam pengembangan industri halal, pariwisata halal, serta bisnis halal lainnya.

Indonesia memiliki potensi besar di sektor halal, antara lain karena ditunjang oleh pasar produk halal yang besar. Indonesia juga memiliki potensi pariwisata halal yang besar.

”Saya menyatakan bahwa Indonesia ini semua destinasinya halal. Kenapa? Karena seluruh alam Indonesia adalah indah. Sehingga orang Arab mengatakan sebagai sepotong surga yang ditaruh di bumi, itulah Indonesia. Di mana-mana indah, di Bangka, di Belitung, di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa Barat, di Bali, di NTT, di Papua yang saya lihat semua-semuanya indah,” tutur Wapres.

Kendati pemerintah menetapkan sepuluh destinasi prioritas, Wapres Amin menyebut semua alam Indonesia adalah destinasi wisata. Sudah selayaknya semua dijadikan sebagai destinasi wisata halal.

Wapres membandingkan dengan Korea Selatan yang menyediakan restoran halal, tempat shalat, dan kebutuhan para wisatawan Muslim. Wisatawan Muslim yang berlibur di Beijing juga bisa menemukan restoran halal.

Baca juga: Indonesia Potensial Jadi Pemain Global Industri Halal

Wapres sekaligus meluruskan makna pariwisata halal. Pariwisata yang ramah Muslim di negera-negara dengan mayoritas non-Muslim tak berarti mensyariahkan pariwisata. ”Sebenarnya itu memberikan pelayanan halal di tempat wisata. Wisatanya seperti biasa tidak ada perubahan, tapi (ada) layanan halal,” tambahnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, diyakini kontribusi sektor halal terhadap PDB nasional akan terus meningkat. Dalam lima tahun ke depan, kontribusi sektor halal pada PDB ditargetkan 30 persen.

Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, lanjut Wapres, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal, sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI.

Hadir pula dalam acara ini Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Penjabat Gubernur Bangka Belitung Ridwan Djamaluddin, dan Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud.

Ketua panitia Solahuddin Al Aiyub menambahkan, semua potensi yang ada di Indonesia sangat besar. Bukan hanya sumber daya alamnya banyak, tetapi sumber daya manusianya tangguh. Belum lagi, Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar.

”Semua itu potensi yang kalau dikonversi (dengan) kerja bersama akan menjadikan Indonesia pusat halal dunia dan pemain pariwisata halal terkemuka,” tuturnya.

Karena itu, kongres diharap mendorong kolaborasi dan penguatan antara semua komponen yang ada baik kementerian, lembaga, dan masyarakat.

ALIF ICHWAN

Pengunjung melihat dan mencari informasi di pameran Pariwisata Halal 2019. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Pameran Pariwisata Halal 2019. Pameran yang diadakan di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, berlangsung hingga Minggu (24/11/2019).

Dalam kongres yang berlangsung selama empat hari sampai 18 Juni akan membahas produk halal dan pariwisata halal. Selain itu, akan diperkenalkan pula pariwisata Bangka Belitung dan perkembangan UMKM halal di Babel.

Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud menambahkan, produk halal adalah kebutuhan, keniscayaan, serta standar kehidupan umat Islam. Sejauh ini, warga non-Muslim juga banyak mengadopsi gaya hidup mengonsumsi produk halal.Untuk mendorong Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia, Marsudi mengingatkan semua pemangku kepentingan perlu berkolaborasi. ”Kalau perlu dibentuk forum bersama untuk urusan halal untuk mempercepat Indonesia jadi negara maju yang (jumlah) entrepreuner-nya besar, pengusahanya terus berkembang,” tuturnya.

Di Bangka Belitung, tambah Ridwan Djamaluddin, pengembangan produk halal sudah dilakukan sejak lama dan tahun 2017 mendapatkan penghargaan Halal Awards. Saat ini, lebih dari 2.200 produk tersertifikasi halal.