Tahun Depan, Pembiayaan Rumah Subsidi Ditargetkan 220.000 Unit

Alokasi fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun 2023 ditetapkan 220.000 unit. Penyaluran dana FLPP dinilai perlu memperhatikan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan.

SUCIPTO

Deretan rumah subsidi di Perumahan Pesona Bukit Batuah, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (22/8/2019). Sebagian besar jalan di sini masih berupa tanah merah dan puing.

JAKARTA, KOMPAS — Pembiayaan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP pada tahun 2023 ditetapkan sebanyak 220.000 unit. Alokasi FLPP untuk masyarakat berpenghasilan rendah itu direncanakan sebesar Rp 25,2 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan, pemerintah tahun depan siap memfasilitasi pembiayaan FLPP 220.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

”FLPP dilakukan bekerja sama dengan dengan bank-bank pelaksana,” ujarnya, dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, di Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Alokasi dana FLPP tahun depan Rp 25,2 triliun bersumber dari daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) Rp 19,48 triliun dan proyeksi pengembalian pokok senilai Rp 5,7 triliun. Penyaluran FLPP dilaksanakan melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Alat berat dan pekerja dikerahkan untuk membuka lahan baru bagi pembangunan perumahan bersubsidi di Kecamatan Kaliwungu, Kebupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (18/5/2022). Penyediaan rumah murah ini memberikan kemudahan fasilitas bagi pekerja untuk memilikinya.

Target peruntukan FLPP itu masih lebih rendah dari total target tahun 2022 yang sebanyak 200.000 unit yang masih ditambah lagi dengan optimalisasi sebesar 26.000 unit. Penyaluran FLPP untuk 226.000 unit rumah bersubsidi itu sebesar Rp 23 triliun, bersumber dari dana DIPA sebesar 19,1 triliun dan pengembalian pokok senilai Rp 3,9 triliun.

Baca juga: Perkuat Dukungan Rumah Bersubsidi

Dari data BP Tapera, per 3 Juni 2022, BP Tapera telah menyalurkan dana FLPP untuk 81.846 unit rumah senilai Rp 9,09 triliun atau 36,22 persen dari total target penyaluran FLPP tahun ini yang sebanyak 226.000 unit.

Menurut Komisioner BP Tapera Adi Setianto, minat masyarakat terhadap dana FLPP tinggi. Ini terlihat dari banyaknya bank penyalur yang mengajukan pencairan dana FLPP. Namun, ia mengingatkan, dana FLPP tidak sekadar disalurkan, tetapi juga sangat memperhatikan ketepatan sasaran dan kualitas bangunan.

”Kami fokus pada ketepatan sasaran, kualitas bangunan, dan perbaikan proses bisnis dengan melibatkan perbankan dan pengembang,” kata Adi, dalam keterangan pers, awal pekan lalu.

Baca juga: Penyaluran Dana Perumahan Bersubsidi Melonjak

Pembiayaan Tapera

Selain FLPP, tahun depan pemerintah juga akan melanjutkan subsidi bantuan uang muka (SBUM) untuk 220.000 unit rumah senilai Rp 1,3 triliun, subsidi selisih bunga (SSB) 759.407 unit rumah dengan nilai Rp 4,8 triliun. Selain itu, pembiayaan rumah peserta Tapera sebanyak 54.924 unit senilai Rp 4,64 triliun untuk peserta Tapera.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Kompleks perumahan bersubsidi yang tengah dibangun di kawasan Jampang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai rencana strategis 2020-2024, menargetkan penyediaan 5 juta unit rumah. Rinciannya, 900.000 unit merupakan rumah bersubsidi yang dibiayai melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), subsidi selisih bunga, dan subsidi bantuan uang muka.

Secara terpisah, Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera BP Tapera Ariev Baginda Siregar mengemukakan, pembiayaan rumah Tapera sebanyak 54.924 unit itu ditujukan bagi aparatur sipil negara yang merupakan peserta Tapera. Jumlah itu lebih kecil dari target pembiayaan Tapera tahun 2023 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJMN), yakni sebanyak 125.000 unit.

”Target (pembiayaan Tapera) sangat erat dengan sumber dana yang tersedia,” kata Ariev, saat dihubungi, Kamis.

Ketersediaan dana pemanfaatan Tapera pada tahun 2023 tercatat Rp 4,64 triliun untuk pembiayaan per unit rumah rata-rata Rp 112,7 juta. Dengan dana tersebut, masih ada kekurangan dana untuk 70.076 unit senilai Rp 5,92 triliun guna mencapai target RPJMN sebanyak 125.000 unit.