Pemerintah Dorong Penambahan Satu Juta Wirausaha Mapan Tahun 2024

Pemerintah mendorong penambahan satu juta wirausaha mapan. Indonesia ingin menaikkan indeks kewirausahaan global yang saat ini berada di ranking ke-75.

KOMPAS/STEFANUS OSA TRIYATNA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kiri) memimpin rapat koordinasi pelaksanaan “Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional” di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5/2022),

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mendorong penambahan satu juta wirausaha mapan dalam dua tahun ke depan. Dengan langkah strategis ini, Indonesia ingin menaikkan indeks kewirausahaan global yang saat ini berada di ranking ke-75 menjadi ranking ke-65 pada 2024.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5/2022), menjelaskan, terkait upaya pencapaian target itu, pemerintah daerah akan mendorong sekitar 600.000 wirausaha, sedangkan 400.000 wirausaha akan dibentuk melalui pendampingan kementerian.

Menurut Teten, target strategis tersebut menjadi bagian dari penyiapan Indonesia menjadi negara maju. Prasyarat menjadi negara maju adalah menambah jumlah pengusaha baru, minimum 4 persen. Negara-negara maju memiliki 12-14 persen.

Yang dipersiapkan, kata Teten, adalah memperkuat ekosistem bagi pengembangan kewirausahaan. Melalui pendampingan, pola penciptaan wirausaha mapan diubah lewat pendekatan inkubasi. Bukan lagi pelatihan-pelatihan yang bersifat hit and run atau sesekali waktu saja, tetapi ibarat telur mesti dierami sampai menetas.

”Pendekatan inkubasinya juga harus terhubung dengan pembiayaan dan pasar. Presiden Joko Widodo sudah menetapkan sebesar 30 persen kredit perbankan harus disalurkan untuk UMKM. Kredit usaha rakyat akan terus dinaikkan. Saat ini, target KUR mencapai lebih dari Rp 373 triliun. Dibandingkan tahun lalu, KUR hanya mencapai Rp 190 triliun,” kata Teten.

Pemerintah daerah akan mendorong sekitar 600.000 wirausaha, sedangkan 400.000 wirausaha akan dibentuk melalui pendampingan kementerian.

Permintaan pasar pun didorong pemerintah dengan target belanja barang dan jasa sebesar 40 persen. Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah diharuskan membeli produk UMKM, dari semula Rp 400 triliun dinaikkan menjadi sekitar Rp 500 triliun tahun 2022.

Teten mengatakan, saat ini saja, UMKM sudah bisa menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 97 persen, berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen, dan ekspornya mencapai 15 persen dari total ekspor Indonesia.

Teten menyatakan optimisme. Jika ekosistem bisnis diperbaiki, Indonesia akan mengambil keuntungan dengan semakin banyak investasi yang masuk ke negeri ini. Investasi dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja.

KOMPAS/STEFANUS OSA TRIYATNA

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (tengah) menyampaikan hasil rapat koordinasi pelaksanaan “Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional” di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Kamis (12/5/2022),

Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, Kementerian BUMN sudah menyiapkan diri untuk menambah wirausaha mapan. Hingga kini, penambahan sedang berjalan.

Dalam pemetaan, bentuk dukungan Kementerian BUMN terhadap UMKM meliputi pelatihan untuk mendorong UMKM naik kelas. Saat ini terdapat Rumah BUMN di 34 provinsi untuk pelatihan. Selain itu, juga diberikan dukungan pembiayaan, baik dari dana kemitraan maupun pembiayaan dari lembaga keuangan yang disediakan oleh BUMN (bank atau non-bank), termasuk penyaluran KUR. Kementerian BUMN juga mendukung dengan penyiapan tempat-tempat usaha di infrastruktur strategis atau publik.

”Kementerian BUMN pun siap melakukan off taker untuk menyerap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kami juga siap memberikan akses pasar yang lebih luas baik melalui pasar online, Pasar Digital UMKM, maupun pasar offline seperti Sarinah,” kata Loto.

Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo menyatakan komitmennya untuk mendukung penambahan wirausaha mapan di Indonesia. Hal ini juga membutuhkan konsolidasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah.

”Bukan hanya dilakukan di provinsi, melainkan juga di 514 kabupaten/kota seluruh Indonesia sampai dengan tingkat desa. Di desa, BUMDes sudah menjadi lembaga formal berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kita akan coba percepat agar pemerintah desa mengalokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa mereka untuk memberikan penyertaan modal kepada BUMDes. Ini menjadi salah bentuk dari upaya percepatan pembentukan wirausaha sampai tingkat desa,” kata Yusharto.

Sementara itu, Deputi Bidan Industri dan Investasi Kementerian Pariwisatan dan Ekonomi Kreatif Henki Hotman Parlindungan Manurung mengatakan, dengan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi, gerakan pembentukan kewirausahaan sudah disusun langkah-langkahnya, termasuk akses pembiayaan.

”Kami menyebutnya Gampil atau gampang mengurus izin untuk bisa mewujudkan 1 juta kewirausahaan sebagai target,” ujar Henki.

Indeks kewirausahaan global

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop dan UKM Siti Azizah mengatakan, salah satu target yang ingin dicapai dengan penambahan wirausaha mapan adalah meningkatnya Global Entrepreneurship Index. Belajar dari negara lain, Indonesia perlu melihat segala hal yang membuat negara lain sukses dan gagal dalam meningkatkan jumlah wirausaha.

”Itulah sebabnya, salah satu strategi yang akan disinergikan dengan semua kelembagaan dan pemerintah daerah adalah konsultasi dan pembiayaan. Yang tak kalah pentingnya, insentif dan kemudahan usaha,” kata Azizah.

KOMPAS/VINA OKTAVIA

Pelaku UMKM di Lampung berjualan aneka produk makanan dan kerajinan tangan di Bandara Radin Inten II, Lampung Selatan, Senin (25/4/2022).

Azizah menjanjikan, perizinan akan didampingi oleh Kemenkop dan UKM supaya UMKM bisa lebih mudah menjadi pengusaha yang terdaftar resmi. Ekosistem itulah yang akan dibereskan.

Menurut Azizah, anggaran untuk mendorong penambahan wirausaha mapan ini cukup besar karena semua berada di 27 kementerian/lembaga. Sementara ini, tercatat 209 kegiatan yang akan dilakukan 27 kementerian/lembaga, di luar kegiatan yang akan dilakukan pemda di 34 provinsi.