Belanja Pemerintah untuk Produk UMKM Ditargetkan Rp 500 Triliun
Kegiatan Business Matching Tahap II digelar Kementerian Koperasi dan UKM pada 11-21 April 2022 di Gedung Smesco Exhibition Hall, Jakarta.
Penyelenggaraan Business Matching Tahap II yang dibuka di Gedung Smesco, Jakarta, mulai Senin (11/4/2022)
JAKARTA, KOMPAS — Target belanja barang dan jasa pemerintah untuk produk dalam negeri dan UMKM mencapai sebesar Rp 500 triliun. Seiring pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, potensi pembelian produk dalam negeri masih sangat besar.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pembukaan Business Matching Tahap II di Gedung Smesco, Jakarta, Senin (11/4/2022), mengatakan, ”Presiden Jokowi mintanya total Rp 500 triliun. Sewaktu penyelenggaraan Business Matching tahap I di Bali, nilai komitmen belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp 200 triliun. Target cukup besar dari tahap kedua ini.”
Kegiatan Business Matching Tahap II digelar oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada 11-21 April 2022 di Gedung Smesco Exhibition Hall, Jakarta. Setelah penyelenggaraan ini, puncak rencananya akan dilanjutkan di Jakarta Convention Center, 22-23 April 2022, dengan diikuti peserta sekitar 400 UKM dari seluruh Indonesia. Sebelumnya, penyelenggaraan Business Matching Tahap I digelar oleh Kementerian Perindustrian di Bali, 22-24 Maret 2022.
Kali ini, Kemenkop dan UKM merancang menjadi Showcase dan Business Matching Tahap II dengan kategori produk alat kesehatan, K3 (keselamatan, keamanan, dan kesehatan), dan wellness, manufaktur dan alat berat komunikasi, teknologi informasi, dan digital 17 subsektor industri kreatif lainnya. Ajang ini merupakan salah satu rangkaian acara aksi afirmasi peningkatan pembelian dan pemanfaatan produk dalam negeri dalam Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan bentuk dukungan pemerintah kepada pelaku UMKM.
Sesuai arahan Presiden Jokowi, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah wajib meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMKM dan koperasi, serta mempercepat penyerapan APBN dan APBD melalui belanja barang dan jasa pemerintah.
”Ini captive market yang besar dan harus dimanfaatkan oleh pelaku UMKM. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah sudah mewajibkan 40 persen belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan daerah harus beli produk koperasi dan UKM,” ujar Teten.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dalam sambutannya mengatakan, dari pelaksanaan ”Pencocokan Bisnis Tahap I” di Bali saja, komitmen belanja barang/jasa pemerintah didapatkan sebesar Rp 219 triliun. Ternyata, per 11 April 2022, jumlahnya sudah meningkat mencapai Rp 539 triliun.
”Kita melihat banyak yang perlu diperbaiki. Eksekusi dari nilai Rp 539 triliun masih akan bertambah ke depannya. Yang paling penting, saya pikir bukan hanya sebut angka (perolehannya), tetapi eksekusinya,” kata Luhut.
Pameran akan berlangsung hingga 21 April 2022 dengan memamerkan sektor produk lokal lainnya.
Menurut Luhut, tanpa disadari, sebenarnya pemerintah sedang melakukan gigantic transformasi di dalam sistem bernegara dalam konteks digitalisasi. Ini akan disempurnakan lagi.
”Awal bulan depan, setelah Ramadhan, Presiden Jokowi akan memberikan lagi evaluasi kepada semua peserta. Jadi, program ini tidak berhenti di sini. Sekali ini berjalan, ini akan membuat negeri ini akan jauh lebih efisien, lapangan kerja bertambah, pengembangan teknologi, pendapatan pajak, dan sebagainya,” ujar Luhut.
Luhut meyakini, langkah ini akan mendorong anak-anak mudah dalam menciptakan kreasi-kreasi dan menciptakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dampak dari Covid-19 ternyata masyarakat dipaksa untuk melahirkan inovasi-inovasi.
Bersama Menteri Kesehatan, kata Luhut, pihaknya mengajak untuk mencari penciptaan inovasi supaya anak-anak muda membuat sesuatu bagi negeri ini. Ada kekurangan sedikit tidak masalah, sambil jalan akan dibenahi.
”Tidak ada proses yang sempurna. Pasti ada kurang sana-sini. Yang paling saya sedih, ada pengamat-pengamat berkomentar yang sebenarnya tidak mengetahui prosesnya, tidak gampang. Segala yang canggih ini sudah melibatkan anak-anak muda di bidang teknologi informasi,” ujar Luhut.
Luhut menilai, dengan digitalisasi, korupsi akan berkurang. Semua angka akan terlihat transparan sehingga Presiden memberikan perhatian tersendiri.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berkomitmen untuk terus membelanjakan anggaran belanja di kementeriannya untuk produk UMKM. Dijelaskan, anggaran di Kementerian Kesehatan tahun ini sebesar Rp 35,3 triliun. Saat Business Matching I di Bali, pihaknya membelanjakan Rp 11,7 triliun untuk produk dalam negeri dengan mitra UMKM. Jumlah itu setara 33 persen dari total pagu yang ditetapkan.
”Presiden kasih target 40 persen, tetapi kita minta kalau bisa ditingkatkan dari Rp 11,7 triliun menjadi Rp 28 triliun. Jadi bukan 40 persen, tetapi menjadi 78 persen itu bisa membeli produk dalam negeri,” kata Budi.
Menurut Budi, dari delapan tahapan, sekarang sudah berhasil dipotong menjadi dua tahapan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi. Dulu prosesnya begitu panjang, bahkan ada pelaku usaha yang mengeluh karena barangnya belum juga masuk dalam sistem belanja pemerintah.
Ketua Badan Kemitraan Ketahanan Alat Kesehatan Nasional Ella Siti Alawiyah yang ditemui di sela-sela pameran mengatakan, pameran ini sangat membuka peluang positif bagi pelaku usaha bisnis, terutama alat-alat kesehatan.
”Kita selalu ingin mengajak pengusaha-pengusaha yang semula importir juga bertransformasi untuk menjadi produsen alat kesehatan. Kami berupaya untuk memfasilitasi seluruh pengusaha alat kesehatan dari hulu ke hilir,” ujar Ella.
Ke depan, industri alat kesehatan Indonesia diharapkan bisa mandiri di negeri sendiri. Sebagai pengusaha, pihaknya juga menginginkan menghasilkan produk lokal. Tentunya, pengalaman terdahulu sebagai importir, dirasakan juga kesulitan-kesulitannya. Banyak sistem kontrol pasti berada di negara pabrikan.
Selama dua hari pertama penyelenggaraan Business Matching Tahap II yang dibuka di Gedung Smesco, Jakarta, mulai Senin (11/4/2022), berbagai alat kesehatan produk dalam negeri maupun memiliki kandungan lokal lebih tinggi dipamerkan.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pihaknya kini telah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem e-katalog atau sistem pengadaan barang dan jasa. Dalam rangka percepatan pengadaan barang dan jasa, dulunya dibutuhkan delapan proses sehingga banyak menjadi kendala bagi UMKM untuk terdaftar dalam laman LKPP. Akibatnya, barang dan jasa produk UMK tidak banyak masuk ke K/L.
”Nah, sekarang ini prosesnya hanya tinggal dua, dan kami juga sedang perbaiki sistem kami dibantu oleh Telkom untuk memperkuat sistemnya agar bisa beradaptasi dengan pengadaan barang dan jasa yang sekarang ini semakin besar. Kemudian kami juga melakukan integrasi dengan e-katalog lokal sehingga UMKM tidak harus ke Jakarta, tapi bisa masuk ke e-katalog pemda,” kata Azwar.
Begitu juga kepada kepala daerah, lanjut Azwar, sekarang sudah diberi kewenangan. Ini pun prosesnya yang dahulu mencapai sembilan tahapan, sekarang tinggal dua tahapan sehingga prosesnya sangat pendek dan market friendly.
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga S Uno menyatakan, kementeriannya sudah mampu membelanjakan anggarannya untuk membeli produk dalam negeri, termasuk UMKM, mencapai 85 persen. Jumlah ini melampaui target 70 persen yang ditetapkan meskipun Presiden Joko Widodo menginstruksikan belanja produk barang dan jasa dalam negeri oleh K/L minimal 40 persen.
”
Jika betul sudah ada transaksi Rp 539 triliun yang melalui LKPP, itu akan menambah geliat ekonomi kita sebesar 2 persen dan tambahan lapangan kerja sebanyak 2 juta. Untuk itu, perlu kita perkuat dari sisi rantai pasoknya,
”
ujar Sandiaga.
