Penambahan dana ditujukan agar program Peremajaan Sawit Rakyat bisa berjalan optimal. Sejumlah tantangan masih menghambat program tersebut.
Oleh
ADITYA PUTRA PERDANA
·3 menit baca
RIZA FATHONI
Pekerja memanen kelapa sawit di areal perkebunan PT Sawit Sumbermas Saran Tbk (SSMS) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (29/4/2021). PT SSMS memproduksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan kapasitas produksi sebesar total 2.500 ton per hari. Hilirisasi PT SSMS telah menghasilkan produk turunan dari CPO berupa olein (minyak goreng), stearin (bahan dasar kue dan kosmetik), RBDPO (refined, bleached, and deodorized palm oil), serta PFAD (palm fatty acid dstilate) atau asam lemak sawit hasil destilasi. PT SSMS mengelola area konsesi seluas 116.029 hektar yang terdiri dari 23 perkebunan inti dan plasma sebesar 81.485 hektar. Perkebunan dan pabrik PT SSMS telah memiliki sertifikat RSPO. Produk turunannya telah menembus pasar eksor ke China Bangladesh, India, Pakistan.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah asosiasi petani rakyat menilai program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR berjalan lambat karena ada sejumlah hal yang dihadapi petani. Selain menuntut pelibatan asosiasi petani sawit, mereka juga meminta penambahan dana bantuan dari Rp 30 juta per hektar menjadi Rp 60 juta per hektar.
Hal tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) Komisi IV DPR dengan sejumlah asosiasi petani kelapa sawit di kompleks parlemen, di Jakarta, Kamis (24/3/2022). Rapat itu untuk menerima masukan terkait pengelolaan dan pengembangan sawit rakyat.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) Setiono mengatakan, PSR, yang merupakan program perbaikan tanaman dan peningkatan produktivitas sawit, akibat sudah tua atau salah bibit, berlangsung lambat. Sejumlah masalah, antara lain perihal legalitas kebun, hilangnya pendapatan, dan kurangnya pemahaman para pekebun tentang PSR.
Menurut dia, apabila semua perkebunan sawit mengikuti pola intiplasma, tidak ada masalah dalam pembibitan ataupun teknis. Model intiplasma merupakan hubungan kemitraan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan kelapa sawit melalui perjanjian kerja sama.
Ia pun berharap dana yang diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 60 juta per hektar. ”Kami iri dengan biodiesel yang dialokasikan Rp 51 triliun, sedangkan kami Rp 3 triliun. Apabila petani diberi Rp 60 juta per hektar, kami yakin tidak akan rugi dan habis,” katanya.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Perjuangan (Apkasindo Perjuangan) Alfian menuturkan, potensi PSR di seluruh Indonesia seluas 28 juta hektar. ”Itu potensi yang wajib kita remajakan. Namun, dari 2017 hingga 2022, realisasi baru 257.000 hektar,” katanya.
Ia pun menilai, peningkatan dana bantuan adalah hal penting. ”Dana yang tersedia di BPDPKS Rp 30 juta per hektar. Kami berharap bisa dinaikkan menjadi Rp 60 juta per hektar sehingga waktu kami lakukan peremajaan sawit, petani tak perlu lagi meminjam ke bank. Sebesar Rp 30 juta itu tidak cukup, apalagi sekarang dengan kenaikan harga pupuk,” kata Alfian.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka setuju dana bantuan tersebut dinaikkan. ”Namun, tidak sampai Rp 60 juta. Yang lebih wajar. Memang, dengan Rp 30 juta dengan kondisi saat ini hanya bisa sampai tanam. Namun, saat pemeliharaan sudah berat,” ucapnya.
RIZA FATHONI
Areal perkebunan kelapa sawit PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS) di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis (29/4/2021). PT SSMS memproduksi minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dengan kapasitas produksi sebesar total 2.500 ton per hari.
Sebelumnya, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (22/3/2022), Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian, yakni Direktur Jenderal Perkebunan, untuk memanfaatkan kewenangan dalam pemanfaatan dana perkebunan yang dikelola BPDPKS untuk PSR, pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan.
Selain itu, juga terkait perbaikan infrastruktur perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan kerusakan infrastruktur serta rendahnya kualitas budidaya perkebunan rakyat. DPR juga meminta Kementan mengevaluasi untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 3 Tahun 2022.
Dalam peraturan itu, kini petani melalui kelembagaannya boleh mengusulkan tanpa rekomendasi teknis dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan ke BPDPKS. Aturan itu lebih sederhana dari sebelumnya, Permentan No 7/2019. Namun, sejumlah anggota Komisi IV DPR menilai, Ditjen Perkebunan Kementan tetap harus terlibat karena lebih memahami teknis ketimbang BPDPKS.
Dalam rapat itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo sependapat dengan hal itu. Artinya, diperlukan Ditjen Perkebunan Kementan sebagai pihak yang memahami teknis. Namun, ia meminta rekomendasi tak langsung dicabut, tetapi diberi ruang untuk mengevaluasi atau meninjau kembali aturan tersebut.
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Yohanis Fransiskus Lema, Kamis, mengatakan, memang perlu lebih ada keberpihakan kepada petani sawit rakyat. ”Yang lebih banyak disubsidi seharusnya rakyat kecil, bukan konglomerat besar,” katanya.
