Wapres Amin Minta Tindak Tegas Spekulan agar Tak Ada Penimbunan

Wapres Amin instruksikan spekulan yang menimbun komoditas mesti ditindak tegas agar tak mengganggu ketersediaan dan harga bahan pokok. Tanpa ketegasan, penimbunan dapat timbulkan kelangkaan barang dan kenaikan harga.

BPMI-SETWAPRES RI

Wakil Presiden Maruf Amin (kedua dari kanan) saat meninjau gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/3/2022).

JAKARTA, KOMPAS — Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok memengaruhi stabilitas harga. Praktik penimbunan dapat menimbulkan kelangkaan dan kenaikan harga barang. Terkait hal tersebut, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta ada penegakan hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas.

”Supaya dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Ini harus diambil tindakan tegas. Sebab, kalau tidak (diambil tindakan tegas), nanti akan berpengaruh pada kelangkaan barang dan juga pada harga yang naik,” kata Wakil Presiden Ma’ruf Amin seusai meninjau kesiapan bahan pokok di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (11/3/2022).

Wapres Amin menuturkan bahwa kunjungannya ke gudang Bulog tersebut untuk memperoleh informasi tentang ketersediaan dan kecukupan pasokan beras. Sebelumnya, pada Selasa (8/3/2022) Wapres Amin juga berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memonitor dan mengevaluasi pasokan pangan serta kesiapan memasuki bulan Ramadhan dan Lebaran 2022.

Baca juga: Ketersediaan Pangan Saat Ramadhan Dipastikan Aman

Pada kunjungan ke gudang Bulog ini Wapres Amin mendapat laporan ketersediaan beras dan juga proses-proses perbaikan mutu. ”Agar tidak ada beras yang jelek, tetapi menjadi beras yang baik. Ini pasokannya, ketersediaannya, cukup. Kementan juga (melaporkan) cukup. (Oleh) Karena itu, saya mengharap kepada para pengusaha supaya jangan melakukan ekspor sepanjang ada kebutuhan dalam negeri atau kebutuhan dalam negeri belum tercukupi. (Para pengusaha) Supaya mementingkan kebutuhan dalam negeri. Termasuk, selain beras, di minyak goreng, dan lain sebagainya,” ujarnya.

Supaya dilakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para spekulan yang menimbun komoditas sehingga kebutuhan masyarakat menjadi terganggu. Ini harus diambil tindakan tegas. Sebab, kalau tidak (diambil tindakan tegas), nanti akan berpengaruh pada kelangkaan barang dan juga pada harga yang naik.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Maruf Amin saat meninjau gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Wapres Amin juga berharap ada kelancaran distribusi. Saat ada peringatan dini mengenai kelambatan atau tersendatnya distribusi, mesti ada upaya percepatan untuk mengurainya. ”Kepada Menteri Perdagangan, tentunya, Kepala Badan Pangan, saya minta supaya kelancaran distribusi jangan sampai jadi kendala. Kalau produksi cukup, pasokan cukup, tapi distribusi tidak lancar ini menjadi masalah juga,” katanya.

Terkait stabilitas harga, Wapres Amin berharap dalam jangka pendek, yakni terutama dalam menghadapi Lebaran, jangan sampai ada ketidakstabilan harga. Ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi akan dapat menjamin stabilitas harga tersebut.

Selepas dari Gudang Bulog di Kelapa Gading, Wapres Amin mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang untuk mengecek pasokan dan harga beras. Di sesi tanya jawab dengan media, Wapres Amin menuturkan tugas pemerintah untuk menjaga stabilitas harga agar jangan sampai naik hingga memberatkan konsumen, tetapi juga tidak terlalu murah hingga merugikan produsen beras.

Baca juga: Kesejahteraan Petani Perlu Perhatian Pemerintah

”(Oleh) Karena itu, nanti kan ada tugas Bulog untuk menyerap (gabah petani) sehingga bisa diantisipasi. Jadi pada saat panen itu, Bulog sudah disiapkan untuk membeli sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan,” kata Wapres Amin.

Wapres Amin menuturkan bahwa terkait harga, pemerintah mempertimbangkan kepentingan semua pihak. ”Bukan hanya pedagang pasar, produsen, melainkan juga masyarakat dan konsumen. Ini kebijakan-kebijakan yang harus diambil pemerintah,” ujarnya.

(Oleh) Karena itu nanti kan ada tugas Bulog untuk menyerap (gabah petani) sehingga bisa diantisipasi. Jadi pada saat panen itu, Bulog sudah disiapkan untuk membeli sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada media saat mengunjungi Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Jamin ketersediaan

Sebelumnya, Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso menuturkan, pada intinya Bulog menjamin ketersediaan beras. Bulog sudah memetakan wilayah-wilayah yang akan panen. Produksi dalam negeri diutamakan untuk kepentingan dalam negeri. ”Jadi, kita tidak akan cepat-cepat memutuskan untuk impor, termasuk juga ekspor, manakala kebutuhan dalam negeri belum terpenuhi,” katanya.

Budi Waseso menuturkan, Bulog juga selalu bekerja sama serta berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Kementan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Gejolak Rusia dan Ukraina dinilai akan berdampak pada masalah pangan karena kenaikan harga energi atau bahan bakar dapat berdampak pada sektor angkutan.

”Tapi, insya Allah, pangan utama yang tidak bisa kita tunda dan kita tunggu adalah beras. Maka (beras) ini harus kita jamin bahwa kondisinya harus kuat dan dipastikan masyarakat tidak ragu untuk keberadaan atau ketersediaan beras di seluruh Indonesia dengan harga yang murah,” kata Budi Waseso.

Insya Allah, pangan utama yang tidak bisa kita tunda dan kita tunggu adalah beras. Maka (beras) ini harus kita jamin bahwa kondisinya harus kuat dan dipastikan masyarakat tidak ragu untuk keberadaan atau ketersediaan beras di seluruh wilayah Indonesia dengan harganya yang murah.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, Bulog sudah ditugaskan untuk menyerap gabah petani dengan harga yang baik. ”Kemudian mempersiapkan kadar airnya juga yang baik sehingga bisa disimpan sampai dengan jelang panen ke depan. Dan, bekerja sama dengan seluruh pedagang pasar, termasuk Pasar Induk Beras Cipinang,” katanya.

BPMI-SETWAPRES RI

Wakil Presiden Maruf Amin saat meninjau kesiapan bahan pokok menjelang Ramadhan di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (11/3/2022).

Berkaitan dengan minyak goreng, Arief menuturkan bahwa Kemendag sudah menaikkan DMO (domestic market obligation) atau kewajiban memasok kebutuhan pasar dalam negeri dari 20 persen ke 30 persen. Harga tidak ada perubahan, tetap di Rp 11.500 per liter untuk minyak goreng curah, Rp 13.500 per liter untuk kemasan sederhana, dan Rp 14.000 per liter untuk minyak goreng kemasan premium.

Baca juga: Kebijakan DMO CPO Masih Sisakan Sejumlah Persoalan

Arief pun mengimbau agar tidak terjadi kepanikan dalam membeli minyak goreng. ”Jadi, kalau yang biasa satu rumah order 2 pouch (kantong kemasan) 4 liter, enggak usah beli 2-3 karton. (Hal ini) Karena kapasitas produksi mesin dan lain-lain ini belum tambah. Kalau setiap orang, setiap rumah tangga, membelinya lebih atau beberapa kali lipat itu artinya akan menarik stok yang ada di pasar,” katanya.

Terkait ketersediaan daging, Arief memastikan pasokannya untuk puasa dan Lebaran tahun ini cukup. ”Tadi Pak Wapres juga memerintahkan saya, saat (kunjungan) di Bulog, (pasokan daging) ini harus dijaga. Kombinasinya kita berikan pilihan antara daging kerbau, daging sapi, dan yang satu lagi hot meat. Baru saja, kemarin, izin Pak Wapres, saya dari Jawa Timur, ke beberapa tempat sentra produksi, untuk mengirimkan stok hidupnya dari sentra produksi ke Jakarta, Bandung Raya, dan Banten,” papar Arief.

Sementara itu, Ketua Majelis Permusyarawatan Rakyat RI Bambang Soesatyo melalui keterangan tertulis menuturkan bahwa dalam beberapa pekan ke depan, masyarakat akan memasuki dan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadhan. ”Para menteri ekonomi hendaknya mulai all out (sepenuh tenaga) mengendalikan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok agar masyarakat dapat beribadah di bulan suci Ramadhan dengan khusyuk,” katanya.

Tadi Pak Wapres juga memerintahkan saya, saat (kunjungan) di Bulog, (pasokan daging) ini harus dijaga. Kombinasinya kita berikan pilihan antara daging kerbau, daging sapi, dan yang satu lagi hot meat.

RINI KUSTIASIH

Ketua MPR Bambang Soesatyo

Indikasi penimbunan

Dalam kasus minyak goreng, Bambang menuturkan, ada indikasi jalur distribusi dirusak atau dihambat sehingga sebagian besar produk tidak sampai di pasar. Indikasi penimbunan oleh para spekulan sudah terungkap. Tim Satgas Pangan, misalnya, menemukan penimbunan 1,1 juta liter minyak goreng di Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi juga menemukan gudang penimbunan minyak goreng di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Kenapa kenaikan dan kelangkaan barang-barang pokok ini terjadi secara bergiliran? Seperti sebuah urutan dalam timeline (linimasa) tertentu. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jika permasalahannya hanya di masalah teknis, tentu masalah ini tidak akan berlarut-larut.

”Kalau penegak hukum mau agresif, penimbunan minyak goreng pun akan ditemukan di daerah lainnya. Sebab, ini bukanlah modus baru. Logikanya sederhana. Kalau kelangkaan terjadi di tengah produksi dan pasokan berlimpah, itu terjadi karena ulah para spekulan menimbun untuk mencari untung saat harga melonjak,” kata Bambang.

Baca juga: Minyak Goreng Langka, Satgas Pangan Sumut Temukan Dugaan Penimbunan 1,1 Juta Kg

Bambang menuturkan, durasi kelangkaan minyak goreng terbilang cukup lama karena terjadi sejak Januari 2022. Masyarakat berharap persoalan distribusi minyak goreng segera dituntaskan. Oleh karena itu, pemerintah bersama penegak hukum perlu segera memperkuat koordinasi untuk mengatasi masalah gangguan pada aspek distribusi. ”Pemerintah sebagai regulator harus kuat agar tidak mudah dipermainkan para spekulan,” katanya.

Satgas Pangan Sumut

Satuan Tugas Pangan Sumatera Utara menemukan dugaan penimbunan 1,1 juta kilogram minyak goreng di sebuah gudang milik produsen sekaligus distributor di Kabupaten Deli Serdang, Jumat (18/2/2022).

Pakar kebijakan publik dan CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat melalui rilis, Jumat (11/3/2022), menuturkan akhir-akhir ini Indonesia dihadapkan beragam persoalan seputar kebutuhan pokok masyarakat. Persoalan tersebut mulai kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, kenaikan harga kedelai, cabai, hingga daging sapi.

”Kenapa kenaikan dan kelangkaan barang-barang pokok ini terjadi secara bergiliran? Seperti sebuah urutan dalam timeline (linimasa) tertentu. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Jika permasalahannya hanya di masalah teknis tentu masalah ini tidak akan berlarut-larut,” kata Hidayat.

Hidayat berpendapat pemerintah perlu terobosan atasi kelangkaan pangan. Salah satu saran untuk menyikapi kelangkaan pangan adalah pemerintah membentuk desk, yang harus bersifat lintas kementerian dan aparat keamanan, untuk menangani mafia penimbunan pangan.